Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Author: Humas Fraksi PKS

Anggota Komisi II DPR RI Jazuli Juwaini: Kebijakan Batas Belanja Pegawai Jangan Sampai Korbankan Nasib Honorer dan Pembangunan Daerah

Anggota Komisi II DPR RI Jazuli Juwaini: Kebijakan Batas Belanja Pegawai Jangan Sampai Korbankan Nasib Honorer dan Pembangunan Daerah

 

Jakarta (10/06) — Komisi II DPR RI menegaskan keberpihakannya kepada pemerintah daerah dan jutaan tenaga honorer yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik. Dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PANRB, sejumlah gubernur, dan Asosiasi Pemerintahan Daerah, Komisi II DPR RI menghasilkan sejumlah kesimpulan penting yang memastikan kebijakan penataan

Buka Forum Dialog Perdamaian Global, HNW Ajak Dunia Bangun Perdamaian Berkeadilan

Buka Forum Dialog Perdamaian Global, HNW Ajak Dunia Bangun Perdamaian Berkeadilan

 

Jakarta (10/06) — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), H. M. Hidayat Nur Wahid (HNW), menegaskan bahwa perdamaian dunia tidak akan terwujud tanpa kemerdekaan dan keadilan bagi seluruh bangsa. Hal itu disampaikannya saat membuka Forum Dialog Global dalam rangka Hari Peringatan Dialog Internasional untuk Peradaban, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan,

Hamid Noor Yasin Soroti Minimnya Anggaran Transmigrasi dan Dorong Fokus pada Kenaikan Status Desa

Hamid Noor Yasin Soroti Minimnya Anggaran Transmigrasi dan Dorong Fokus pada Kenaikan Status Desa

 

Jakarta (10/06) — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Hamid Noor Yasin, menyoroti minimnya alokasi anggaran untuk program teknis transmigrasi serta mendorong Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) agar lebih berorientasi pada peningkatan status desa sebagai ukuran utama keberhasilan pembangunan desa. Hal tersebut disampaikan Hamid dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI

Meitri Citra Wardani: Kenaikan Pertamax Harus Diantisipasi, Jangan Sampai Picu Kelangkaan BBM Subsidi

Meitri Citra Wardani: Kenaikan Pertamax Harus Diantisipasi, Jangan Sampai Picu Kelangkaan BBM Subsidi

 

Jakarta (10/06) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Meitri Citra Wardani, meminta pemerintah dan PT Pertamina (Persero) mengantisipasi dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax yang per 10 Juni 2026 resmi naik menjadi Rp16.250 per liter. Menurut Meitri, meskipun Pertamax merupakan BBM nonsubsidi yang tidak secara langsung dikonsumsi oleh mayoritas masyarakat

Sekjen PKS Dorong BI, Kemenkeu, dan OJK Satu Komando Hadapi Tekanan Rupiah

Sekjen PKS Dorong BI, Kemenkeu, dan OJK Satu Komando Hadapi Tekanan Rupiah

 

Jakarta (09/06) — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS sekaligus Sekretaris Jenderal DPP PKS, Muhammad Kholid, menegaskan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi global harus direspons melalui kebijakan yang terintegrasi lintas otoritas dan sektor. Menurutnya, tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan parsial. Pernyataan tersebut disampaikan

Ru’yat Desak Perbaikan Sistem Uji Kompetensi Dokter dan Penghapusan UKT Pasca-Koas

Ru’yat Desak Perbaikan Sistem Uji Kompetensi Dokter dan Penghapusan UKT Pasca-Koas

 

Jakarta (09/06) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Achmad Ru’yat, meminta pemerintah segera melakukan pembenahan sistem pendidikan kedokteran nasional menyusul adanya aspirasi dari mahasiswa kedokteran terkait ancaman tidak lulus uji kompetensi serta beban pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang masih dikenakan meski proses pendidikan telah selesai. Hal tersebut disampaikan Ru’yat dalam sesi PKS

Kenaikan HET Minyakita Harus Dikaji Matang, Askweni Minta Transparansi dan Perlindungan Konsumen

Kenaikan HET Minyakita Harus Dikaji Matang, Askweni Minta Transparansi dan Perlindungan Konsumen

 

Jakarta (09/06) — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Askweni, meminta pemerintah mengkaji secara cermat wacana kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita agar tidak menambah beban masyarakat. Menurutnya, minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga setiap kebijakan terkait harga harus mempertimbangkan daya beli rakyat. Pernyataan tersebut disampaikan Askweni dalam

Permasalahan Berulang, Abdul Fikri Faqih Desak Pembenahan Menyeluruh Sistem PPDB dan SPMB

Permasalahan Berulang, Abdul Fikri Faqih Desak Pembenahan Menyeluruh Sistem PPDB dan SPMB

 

Jakarta (09/06) — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, mendesak pemerintah segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul setiap tahun menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih terintegrasi, adil, dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Fikri

Hendry Munief Dorong Industri Film Nasional dan Konsolidasi Pembangunan Riau

Hendry Munief Dorong Industri Film Nasional dan Konsolidasi Pembangunan Riau

 

Jakarta (09/06) — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Hendry Munief, menegaskan pentingnya dukungan pemerintah terhadap industri film nasional sekaligus memperkuat sinergi lintas partai dan pemerintah daerah dalam memperjuangkan pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikannya dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (9/6), di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Amin Ak: Munculnya Tagline “Sell Indonesia” Harus Direspons dengan Kebijakan Pemulihan dan Penguatan Kepercayaan Pasar

Amin Ak: Munculnya Tagline “Sell Indonesia” Harus Direspons dengan Kebijakan Pemulihan dan Penguatan Kepercayaan Pasar

 

Jakarta (09/06) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, menilai dinamika yang terjadi di pasar keuangan dalam beberapa waktu terakhir perlu disikapi dengan cara memulihkan dan memperkuat kepercayaan pelaku pasar, investor, dan masyarakat terhadap prospek perekonomian Indonesia. Menurut Amin, berbagai sentimen yang berkembang di pasar, termasuk munculnya istilah “Sell Indonesia”, hendaknya