Jakarta (02/07) — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Abdul Hadi, mendorong pemerintah meningkatkan alokasi anggaran Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah dalam APBN Tahun 2027. Menurutnya, masih banyak ruas jalan dan jembatan di daerah, khususnya yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, yang memerlukan perhatian lebih besar dari pemerintah pusat.

Hal tersebut disampaikan Abdul Hadi dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna ke-23 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025/2026, Kamis (2/7), di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut Abdul Hadi, pembahasan APBN 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat dukungan terhadap pembangunan infrastruktur daerah, terutama karena Komisi V DPR RI membidangi sektor infrastruktur yang menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Ia mengungkapkan bahwa tingkat kemantapan jalan di sejumlah daerah masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan laporan yang diterimanya, kemantapan jalan provinsi berada di kisaran 80 persen, jalan kabupaten sekitar 60 persen, sementara jalan kota berada pada kisaran 80 persen.

“Masih banyak infrastruktur jalan dan jembatan kita yang rusak, khususnya yang menjadi kewenangan provinsi serta kabupaten/kota. Dengan kondisi tersebut, saya kira memang dibutuhkan sentuhan yang lebih besar dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Abdul Hadi menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir pemerintah daerah tidak lagi memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk infrastruktur jalan seperti sebelumnya. Karena itu, Program Inpres Jalan Daerah yang telah diluncurkan pemerintah menjadi langkah positif untuk membantu percepatan perbaikan infrastruktur.

Namun demikian, menurutnya, cakupan program tersebut masih perlu diperluas agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah perkampungan dan daerah yang jauh dari pusat-pusat perkotaan.

“Kami berharap jalan-jalan yang masih banyak rusak di perkampungan maupun daerah yang jauh dari kota benar-benar menjadi perhatian. Mudah-mudahan melalui Program Inpres Jalan Daerah yang sudah diluncurkan pemerintah, cakupannya dapat terus diperbesar,” katanya.

Abdul Hadi berharap pembahasan APBN 2027 dapat menghasilkan peningkatan alokasi anggaran bagi Program Inpres Jalan Daerah sehingga pemerataan pembangunan infrastruktur semakin dirasakan masyarakat.

“PKS akan mendukung jika infrastruktur daerah, khususnya di wilayah-wilayah tertinggal, menjadi perhatian pemerintah. Dengan begitu, pemerataan pembangunan dapat berjalan lebih optimal,” pungkasnya.