Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Author: Humas Fraksi PKS

Harga BBM Nonsubsidi Naik, Ateng Sutisna Peringatkan Pemerintah Dampak Berantai ke Masyarakat

Harga BBM Nonsubsidi Naik, Ateng Sutisna Peringatkan Pemerintah Dampak Berantai ke Masyarakat

 

Jakarta (11/06) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mengingatkan pemerintah agar mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM nonsubsidi, khususnya Pertamax dan Pertamax Green. Perhatian tidak boleh hanya terfokus pada dampak langsung terhadap inflasi, tetapi juga potensi efek rambatan sekunder (second-round effects) yang dapat menjalar ke sektor logistik perkotaan, jasa transportasi,

Mahfudz Abdurrahman: Darurat Judi Online Anak, Negara Harus Bergerak Lebih Cepat dari Jaringan Bandar

Mahfudz Abdurrahman: Darurat Judi Online Anak, Negara Harus Bergerak Lebih Cepat dari Jaringan Bandar

 

Jakarta (11/06) — Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Mahfudz Abdurrahman, menyoroti semakin mengkhawatirkannya penyebaran judi online yang menyasar anak-anak Indonesia. Menurutnya, fenomena tersebut telah berkembang menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda dan memerlukan respons negara yang lebih terintegrasi, cepat, dan tegas. Mahfudz menyambut baik penetapan perlindungan anak dari jeratan judi online

Abdul Hadi Dorong Tambahan Anggaran Desa dan Transmigrasi Lebih Banyak Menyentuh Masyarakat

Abdul Hadi Dorong Tambahan Anggaran Desa dan Transmigrasi Lebih Banyak Menyentuh Masyarakat

 

Jakarta (11/06) — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Abdul Hadi, menyoroti terbatasnya pagu anggaran yang diterima Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) serta Kementerian Transmigrasi pada tahun anggaran 2027. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar program pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat tetap dapat berjalan optimal. Hal tersebut disampaikan Abdul

Muh. Haris: BPJS Kesehatan Jangan Menunggu Krisis, Tata Kelola Harus Dibenahi Demi Menjaga 283 Juta Peserta JKN

Muh. Haris: BPJS Kesehatan Jangan Menunggu Krisis, Tata Kelola Harus Dibenahi Demi Menjaga 283 Juta Peserta JKN

 

Jakarta (11/06) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Muh. Haris, menyoroti kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang kembali menghadapi tekanan serius akibat ketimpangan antara penerimaan iuran dan pembayaran klaim. Berdasarkan laporan yang disampaikan dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI, BPJS Kesehatan saat ini mengalami defisit sekitar Rp2 triliun setiap bulan dan berpotensi mengalami

Riyono Caping: Dukung Penambahan Anggaran Pengawasan KKP 2027

Riyono Caping: Dukung Penambahan Anggaran Pengawasan KKP 2027

 

Bitung (11/06) — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mengamankan satu unit kapal asing, MV Silver Island, yang mengangkut 1,2 ton ikan Napoleon secara ilegal menuju luar negeri. Kapal tersebut dicegat oleh Kapal Pengawas (KP) Orca 04 di Laut Sulawesi saat dalam pelayaran menuju Hong Kong pada Jumat, 29 Mei lalu. “Penangkapan kegiatan ilegal ini

Habib Idrus: Fundamental Ekonomi Indonesia Masih Kuat di Tengah Pelemahan Rupiah dan Tekanan IHSG

Habib Idrus: Fundamental Ekonomi Indonesia Masih Kuat di Tengah Pelemahan Rupiah dan Tekanan IHSG

 

Jakarta (11/06) — Pelemahan nilai tukar rupiah dan tekanan yang terjadi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) belakangan ini menjadi perhatian sejumlah pihak. Namun, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Habib Idrus Al-Jufri, menilai fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang relatif kuat. Menurut Habib Idrus, berbagai indikator ekonomi makro menunjukkan kondisi perekonomian

Rapat Kerja Bersama Kementerian Hukum, Meity Harap Pelayanan Hukum Merata hingga Pelosok Daerah

Rapat Kerja Bersama Kementerian Hukum, Meity Harap Pelayanan Hukum Merata hingga Pelosok Daerah

 

Jakarta (11/06) — Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Meity Rahmatia, turut menyampaikan pandangan dalam rapat kerja pembahasan RKA-K/L serta RKP Kementerian Hukum Tahun 2027 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026). Ia mengajukan sejumlah pertanyaan terkait laporan kementerian mengenai efektivitas pembangunan hukum nasional selama satu tahun. Hal tersebut mencakup

Nevi Zuairina: Keselamatan dan Kepastian Hukum 18 Nelayan Aceh Harus Menjadi Prioritas Diplomasi Pemerintah

Nevi Zuairina: Keselamatan dan Kepastian Hukum 18 Nelayan Aceh Harus Menjadi Prioritas Diplomasi Pemerintah

 

Jakarta (11/06) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menyampaikan keprihatinan mendalam atas masih ditahannya 18 nelayan asal Aceh Timur oleh otoritas Thailand yang diduga melakukan penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Thailand. Nevi berharap para nelayan tersebut segera memperoleh kepastian hukum dan perlindungan yang maksimal dari negara. “Kami memahami

Aher Terima Aspirasi Petani Aceh Timur, BAM DPR RI Siap Kawal Penyelesaian Konflik Lahan Puluhan Tahun

Aher Terima Aspirasi Petani Aceh Timur, BAM DPR RI Siap Kawal Penyelesaian Konflik Lahan Puluhan Tahun

 

Jakarta (10/06) — Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Ahmad Heryawan, menerima aspirasi dari Serikat Petani Aceh Timur terkait konflik agraria yang telah berlangsung puluhan tahun antara masyarakat dan PT Bumi Flora. Aspirasi tersebut disampaikan dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Anggota Komisi II DPR RI Jazuli Juwaini: Kebijakan Batas Belanja Pegawai Jangan Sampai Korbankan Nasib Honorer dan Pembangunan Daerah

Anggota Komisi II DPR RI Jazuli Juwaini: Kebijakan Batas Belanja Pegawai Jangan Sampai Korbankan Nasib Honorer dan Pembangunan Daerah

 

Jakarta (10/06) — Komisi II DPR RI menegaskan keberpihakannya kepada pemerintah daerah dan jutaan tenaga honorer yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik. Dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PANRB, sejumlah gubernur, dan Asosiasi Pemerintahan Daerah, Komisi II DPR RI menghasilkan sejumlah kesimpulan penting yang memastikan kebijakan penataan