Ternate (04/06) — Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Amin Ak, menilai bahwa persoalan utama yang dihadapi Pemerintah Provinsi Maluku Utara saat ini bukanlah keterbatasan anggaran, melainkan perlunya pembenahan tata kelola keuangan daerah agar penggunaan APBN dan APBD dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja
Jakarta (03/06) — Hamid Noor Yasin, Anggota DPR RI Komisi V Fraksi PKS, kembali mengingatkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU), tentang kondisi kritis Waduk Gajah Mungkur (WGM) Wonogiri. Dalam rapat kerja dengan Menteri PU, politisi senior PKS itu menyampaikan aspirasi mendesak bahwa heroisme warga transmigrasi bedol desa yang penuh pengorbanan jangan berakhir
PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN ————————————————————————————— Disampaikan oleh : Dr. Hj. ANIS BYARWATI, M.Si. Nomor Anggota: A-488 Bismillahirrahmanirrahim Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pimpinan dan Anggota
Jakarta (03/06) — Anggota Komisi VII DPR RI, Izzuddin Alqassam Kasuba, mengkritik ketimpangan distribusi fasilitas pendidikan vokasi pariwisata yang dinilai mengabaikan kawasan Timur Indonesia. Ketiadaan Politeknik Pariwisata (Poltekpar) di wilayah kepulauan seperti Maluku dan Papua dinilai dapat memicu hilangnya potensi sumber daya manusia lokal (brain drain). Hal tersebut disampaikan Izzuddin dalam Rapat Kerja Evaluasi Kinerja
Jakarta (03/06) — Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, menegaskan pentingnya peran Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai instrumen strategis Presiden dalam memastikan berbagai program prioritas nasional berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Kantor Staf Presiden (KSP)
Jakarta (03/06) — Anggota Komisi VII DPR RI, Izzuddin Alqassam Kasuba, mengkritik lambannya intervensi pemerintah pusat dalam memaksimalkan potensi pariwisata di Pulau Morotai, Maluku Utara. Padahal, pergeseran dinamika pariwisata global saat ini dinilai membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menarik kunjungan wisatawan dari kawasan Pasifik atau Oseania. Hal tersebut disampaikan Izzuddin dalam Rapat Kerja Evaluasi
Jakarta (03/06) – Badan Nasional Pengelola Perbatasan melakukan percepatan Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Tou Lumbis, Nunukan, guna memetakan kondisi riil dan potensi ekonomi di wilayah tersebut. Deputi Edfrie R. Maith (07/05/2026) menjelaskan bahwa kawasan ini kaya akan sumber daya alam seperti rumput laut dan blue sapphire, namun hilirisasi masih minim sehingga perlu didorong
Jakarta (03/06) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna mengingatkan agar pembentukan Holding Kawasan Industri Indonesia di bawah pengelolaan BPI Danantara tidak berakhir menjadi beban inefisiensi baru bagi negara. Menurutnya, konsolidasi kawasan industri BUMN harus diarahkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi, bukan sekadar perubahan struktur kelembagaan semata. Di tengah
Jakarta (03/06) — Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan perombakan mendasar dalam sistem penganggaran infrastruktur irigasi nasional. DPR mengusulkan agar paradigma penganggaran diubah dari yang sebelumnya berbasis proyek (project-based) menjadi berbasis manfaat (benefit-based) bagi masyarakat petani. Hal tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hadi, dalam Rapat Kerja bersama
Jakarta (03/06) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Achmad Ru’yat, menilai pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (2/6/2026) harus dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, sistem operasional, dan akuntabilitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Ru’yat, sebagai program prioritas nasional dengan cakupan penerima