Jakarta (10/12) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, menegaskan komitmen Komisi IX untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui penguatan BPJS Kesehatan. Hal ini ia sampaikan dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara II, Kompleks
Jakarta (10/12) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, drh. Slamet, menegaskan perlunya evaluasi mendalam terhadap regulasi yang dinilai membuka celah eksploitasi lingkungan, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja. Hal tersebut ia sampaikan dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan,
Jakarta (10/12) — Menjelang Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Hadi, menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi cuaca ekstrem dan rangkaian bencana yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya Sumatra. Hal itu ia sampaikan dalam sesi PKS Legislative Report di Gedung Nusantara II, Kompleks
Jakarta (10/12) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, menyampaikan keprihatinan mendalam atas rangkaian bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (08/12), Netty menegaskan perlunya pemerintah memperhatikan
Jakarta (10/12) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Riyono, memberikan tenggat waktu 30 hari kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengungkap akar masalah kerusakan hutan serta mengidentifikasi 12 perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran dan menyebabkan bencana di berbagai daerah. Hal ini disampaikan dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna Penutupan
Jakarta (10/12) — Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS, Hamid Noor Yasin, mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan status bencana nasional atas rangkaian banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Desakan ini ia sampaikan dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna DPR RI Penutupan Masa Persidangan II
Jakarta (10/12) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, menegaskan bahwa banjir bandang yang melanda Sumatera Utara harus menjadi alarm keras bagi seluruh pihak untuk menghentikan kerusakan hutan dan memperkuat upaya perlindungan lingkungan. Pernyataan ini ia sampaikan dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang
Jakarta (10/12) — Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M., mendesak pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret untuk membantu korban bencana alam yang melanda wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Salah satu prioritas utama adalah memberikan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa dan dispensasi
Jakarta (10/12) — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dr. Sukamta menegaskan bahwa Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat keamanan digital menyusul meningkatnya serangan siber terhadap infrastruktur negara serta maraknya disinformasi yang terorganisir di berbagai platform digital. Menurutnya, dua ancaman ini tidak dapat dipandang sebagai isu terpisah, melainkan saling berkaitan dan berpotensi mengganggu stabilitas
Jakarta (10/12) — Anggota Komisi VI DPR, Nevi Zuairina menilai positif pada rencana pemisahan unit bisnis yang akan dilakukan oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Karena ia menganggap pemisahan ini akan berdampak signifikan bagi efisiensi dan daya saing perusahaan. “Meningkatkan fokus bisnis, agar unit yang dipisahkan bisa beroperasi lebih mandiri dan efisien, tanpa terhambat birokrasi