Jakarta (10/04) — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Ghufran, mendesak pemerintah untuk segera memulai penertiban truk Over Dimension Over Load (ODOL) secara tegas dan menyeluruh. Ia menegaskan bahwa langkah konkret harus dimulai sekarang dan ditargetkan menunjukkan hasil nyata dalam enam bulan ke depan. Menurut Ghufran, persoalan truk ODOL tidak bisa lagi dipandang sebagai
Jakarta (10/04) — Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam keras persetujuan parlemen Israel (Knesset) atas undang-undang yang memberlakukan hukuman mati terhadap tahanan Palestina. “Kebijakan tersebut tidak dapat diterima dan mencederai rasa keadilan serta nilai-nilai kemanusiaan universal,” tulis Kemlu melalui pernyataan resminya, dikutip Kamis (2/4). Pemerintah Indonesia menegaskan undang-undang tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap
Jakarta (10/04) — Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, mendorong pemerintah untuk segera menghentikan ketergantungan impor bawang putih dan menargetkan kembali swasembada nasional. Hal ini disampaikan dalam kunjungan spesifik Komisi IV DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi IV bersama jajaran anggota. Sebelum diskusi teknis berlangsung, Komisi IV DPR RI menyampaikan pernyataan bersama yang menegaskan
Jakarta (09/04) — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menilai rencana pemerintah untuk melakukan moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke wilayah konflik di Timur Tengah sebagai langkah antisipatif yang perlu dipertimbangkan secara matang dan terukur. Menurut Netty, perlindungan terhadap PMI harus menjadi prioritas utama, terutama dalam situasi geopolitik yang tidak menentu. “Keselamatan pekerja
Jakarta (09/04) — Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi masalah backlog perumahan di Indonesia yang masih sangat besar. Dalam sosialisasi aturan rumah susun, Mendagri Tito Karnavian (17/03/2026) menyebut Kementerian PKP tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan BPS untuk data dan kementerian lain untuk perizinan. Pemerintah telah menyiapkan kebijakan konkret berupa penghapusan
Jakarta (09/04) — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), M. Hidayat Nur Wahid, mengecam terus berlangsungnya serangan Israel ke Lebanon di saat disepakatinya gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran, serta menyerukan dunia internasional untuk bertindak tegas mengucilkan Israel dari pergaulan internasional, termasuk dengan mengeluarkan keanggotaannya dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). “Serangan Israel
Jakarta (09/04) — Memasuki pertengahan tahun ini, kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di mata anggota Komisi XIII, Meity Rahmatia, sangat baik. “Saya mengikuti dan mencermati LPSK dari waktu ke waktu dalam perlindungan saksi dan korban. Ada tren peningkatan kinerja dan semakin berani. Dapat poin seratus,” ungkapnya kepada media pada Kamis (09/04/2026). Meity membandingkan
Jakarta (09/04) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan Program Magang Nasional, namun mengingatkan pentingnya evaluasi yang lebih terukur agar program ini benar-benar berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Komisi IX DPR RI bersama Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen,
Jakarta (09/04) — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Askweni, menyoroti rencana pemerintah menggabungkan 15 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor logistik menjadi satu entitas nasional. Ia menilai langkah konsolidasi tersebut merupakan bagian penting dari transformasi BUMN, namun harus dilakukan dengan perencanaan matang agar benar-benar menghasilkan efisiensi dan peningkatan kinerja. Menurut Askweni, perampingan BUMN
Jakarta (09/04) — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, memberi perhatian pada kondisi kinerja PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) yang masih menghadapi tekanan serius di tengah struktur industri semen nasional yang mengalami overcapacity dan perang harga. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama