Jakarta (03/06) — Anggota Komisi VII DPR RI, Izzuddin Alqassam Kasuba, mengkritik lambannya intervensi pemerintah pusat dalam memaksimalkan potensi pariwisata di Pulau Morotai, Maluku Utara.

Padahal, pergeseran dinamika pariwisata global saat ini dinilai membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menarik kunjungan wisatawan dari kawasan Pasifik atau Oseania.

Hal tersebut disampaikan Izzuddin dalam Rapat Kerja Evaluasi Kinerja dan Serapan Anggaran Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Semester I Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Dalam pemaparannya, Izzuddin merujuk pada data resmi Kemenpar yang menunjukkan adanya pergeseran tren kunjungan wisatawan mancanegara akibat tekanan geopolitik. Kunjungan dari pasar Eropa tercatat mengalami penurunan sebesar 12,42 persen. Penurunan lebih tajam terjadi pada pasar Timur Tengah yang anjlok hingga 20,65 persen.

Sebaliknya, tingkat kunjungan turis dari wilayah Oseania justru mencatatkan lonjakan yang signifikan, yakni sebesar 11,22 persen.

Menurut Izzuddin, tren positif dari pasar Oseania ini seharusnya direspons dengan cepat oleh pemerintah pusat dengan mengoptimalkan destinasi di kawasan Timur Indonesia.

Ia menyebut Morotai memiliki posisi yang sangat strategis sebagai pintu gerbang Pasifik yang menawarkan daya tarik wisata sejarah peninggalan Perang Dunia II (war heritage).

“Morotai, sebagai pintu gerbang Pasifik dengan wisata war heritage-nya, seharusnya menjadi ujung tombak,” tutur legislator dari Daerah Pemilihan Maluku Utara tersebut.

Namun, ia menyesalkan lambatnya gerak Kemenpar dalam memberikan kepastian perencanaan di daerah.

Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) untuk Pulau Morotai hingga saat ini masih mandek dan belum tuntas diselesaikan oleh pemerintah pusat.

Ketiadaan payung hukum berupa RIDPN tersebut dinilai akan menjadi hambatan besar bagi laju investasi serta pembangunan infrastruktur pendukung di Morotai yang berstatus sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Prioritas nasional.