Aceh (06/11) — Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh I, Ghufran Zainal Abidin, mendesak pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret untuk menuntaskan polemik Bendera Bulan Bintang di Aceh.
Persoalan tersebut dinilai tidak boleh terus dibiarkan berlarut-larut hingga berulang kali memicu ketegangan dan berujung pada jatuhnya korban.
Desakan itu disampaikan Ghufran menyikapi insiden bentrokan antara warga dan aparat TNI di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Rabu (04/11/2026).
Peristiwa tersebut sampai mengakibatkan seorang warga meninggal dunia dan belasan lainnya mengalami luka-luka.
Ghufran menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Abzalul Riza (20), warga Kecamatan Tiro, serta berharap seluruh korban luka segera pulih.
Menurut politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, insiden ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Pemerintah perlu melihat bahwa polemik Bendera Bulan Bintang bukan lagi persoalan yang dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan penertiban di lapangan, melainkan membutuhkan penyelesaian kebijakan secara menyeluruh.
“Persoalan bendera ini jangan terus dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah pusat harus segera hadir dengan kebijakan yang konkret, objektif, dan terukur. Jangan sampai persoalan yang sama terus berulang dan masyarakat kembali menjadi korban,” ujar Ghufran, Jumat (06/11/2026).
Ia menilai pemerintah pusat perlu membaca secara jernih dinamika dan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat Aceh. Penyelesaian polemik tersebut harus mengedepankan semangat otonomi khusus Aceh, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ghufran berharap seluruh pihak terkait, khususnya pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh, dapat duduk bersama untuk mencari jalan keluar yang permanen. Dengan demikian, tidak ada lagi ketidakpastian yang berpotensi menimbulkan gesekan antara masyarakat dan aparat keamanan.
Terkait jatuhnya korban jiwa dalam insiden Pulo Keunari, ia juga berharap peristiwa tersebut dapat ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai prosedur yang berlaku. Evaluasi terhadap seluruh rangkaian kejadian penting dilakukan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
“Kita berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Semua pihak harus menahan diri, mengedepankan komunikasi, dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh suasana. Namun, peristiwa yang telah menimbulkan korban jiwa ini juga harus diusut secara tuntas,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Donny Pramono, kepada wartawan di Jakarta menyampaikan bahwa situasi keamanan di Gampong Pulo Keunari secara umum telah kondusif.
Personel TNI masih melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan aparat terkait guna menjaga stabilitas keamanan.
Donny menjelaskan, insiden penertiban dan penurunan Bendera Bulan Bintang saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut mengakibatkan 14 warga menjadi korban, terdiri atas satu orang meninggal dunia dan 13 lainnya mengalami luka-luka.
Selain itu, enam personel TNI juga dilaporkan mengalami luka-luka dan telah mendapatkan penanganan medis.
Menurut Donny, sebelum penertiban dilakukan, anggota TNI-Polri telah mengedepankan pendekatan persuasif melalui komunikasi dan mediasi dengan panitia penyelenggara agar bendera tersebut tidak dikibarkan. Namun, upaya itu belum mencapai kesepakatan.
Di sisi lain, Ghufran mengimbau masyarakat Aceh agar tetap bijak menyikapi situasi dan tidak mudah terprovokasi. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kegiatan keagamaan agar tetap berlangsung khidmat dan tidak berkembang menjadi ketegangan.
“Menjaga ketenteraman Aceh merupakan tanggung jawab bersama. Namun, penyelesaian polemik Bendera Bulan Bintang membutuhkan keberanian dan keseriusan pemerintah pusat agar persoalan tersebut tidak terus menjadi sumber konflik di tengah masyarakat,” demikian tegas anggota Komisi V DPR RI tersebut.