Jakarta (04/06) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Izzuddin Alqassam Kasuba, menyoroti rendahnya realisasi anggaran promosi Kementerian Pariwisata (Kemenpar) pada Semester I Tahun 2026. Kondisi ini dinilai dapat mengancam kelangsungan penyelenggaraan agenda pariwisata di daerah, terutama yang berada di wilayah perbatasan.
Hal tersebut disampaikan Izzuddin dalam Rapat Kerja Evaluasi Kinerja dan Serapan Anggaran Kemenpar Semester I Tahun 2026 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Berdasarkan laporan kinerja Kemenpar per 31 Mei 2026, unit kerja Deputi Bidang Pemasaran tercatat memegang pagu anggaran yang terbilang besar, yakni mencapai Rp200,35 miar. Kendati demikian, realisasi pembayarannya baru menyentuh angka 15,86 persen. Serapan yang lambat ini berbanding lurus dengan capaian program unggulan Karisma Event Nusantara (KEN). Sepanjang paruh pertama tahun ini, Kemenpar melaporkan baru merealisasikan 20 penyelenggaraan acara dari total target 125 acara secara nasional.
Izzuddin menilai bahwa kegagalan “mesin promosi” pusat dalam mengeksekusi anggaran secara cepat akan berdampak langsung pada pelaku ekonomi di tingkat bawah. Ia mengambil contoh penyelenggaraan agenda di daerah pemilihannya, Maluku Utara.
“Di Maluku Utara, kami mempertaruhkan perputaran UMKM melalui Morotai Festival dan Festival Teluk Jailolo yang secara resmi telah masuk ke dalam kalender KEN 2026,” ujar Izzuddin.
Ia mempertanyakan komitmen pemerintah pusat dalam memberikan pendukungan yang riil, baik dari sisi promosi internasional maupun stimulus pendanaan, agar program tersebut tidak hanya menjadi beban bagi pemerintah daerah dan panitia penyelenggara.
“With lambatnya serapan promosi di pusat, apakah event di perbatasan ini sekadar diberi ‘Label KEN’ lalu panitia lokal dilepas berdarah-darah mencari sponsor sendiri?” tanyanya dengan tegas.
Izzuddin mendesak Kemenpar untuk segera mengurai hambatan birokrasi dan mencairkan pendukungan promosi agar agenda pariwisata daerah dapat berjalan optimal dan memberikan efek ganda (multiplier effect) bagi masyarakat setempat.