Jakarta (04/06) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menyampaikan Pandangan Fraksi terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini. Pandangan tersebut dibacakan oleh Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Slamet, sebagai respons atas pidato Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan pada 20 Mei 2026 lalu.
Dalam penyampaiannya, Fraksi PKS memberikan penekanan khusus pada penguatan Ekonomi Pancasila sebagai penjabaran Pasal 33 UUD 1945. Fraksi PKS menilai bahwa pengelolaan sumber daya alam nasional saat ini belum sepenuhnya mencerminkan keadilan distribusi kekayaan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkualitas
Menanggapi target pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang dipatok pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen, Slamet menyatakan bahwa angka tersebut merupakan bentuk optimisme untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).
“Namun, kami menegaskan bahwa pertumbuhan tersebut tidak boleh hanya berhenti pada angka statistik di atas kertas. Pertumbuhan ekonomi harus berkualitas, inklusif, dan benar-benar berkeadilan,” tegas Slamet.
Selain itu, ia menyoroti target nilai tukar rupiah di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS yang memerlukan sinergi kuat antara kebijakan fiskal dan moneter melalui KSSK untuk menjaga stabilitas nasional.
Tantangan Utang dan Keadilan Pendapatan
Fraksi PKS memberikan catatan kritis terkait kesinambungan fiskal (fiscal sustainability). Meskipun menyetujui rancangan defisit anggaran di kisaran 1,80 hingga 2,40 persen terhadap PDB, Fraksi PKS mengingatkan adanya beban warisan utang pemerintah yang mencapai Rp8.812,90 triliun pada akhir tahun 2024.
“Pemerintah dihadapkan pada tantangan besar berupa defisit keseimbangan primer sebesar Rp20,74 triliun dan tingginya beban bunga utang pada tahun berjalan,” ungkapnya.
Terkait pendapatan, PKS mendorong reformasi sistem perpajakan digital guna menekan praktik illegal transfer pricing, under-invoicing, dan penggelapan pajak yang selama ini merugikan negara.
Perlindungan Sosial dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Di bidang kesejahteraan, Fraksi PKS mengapresiasi alokasi belanja perlindungan sosial sebesar 2,2 persen dari PDB melalui strategi PRO-KESRA Bantuan Sosial Terintegrasi. Program-program seperti PKH, Kartu Sembako, dan PBI-JK dinilai sebagai wujud nyata kehadiran negara.
Terkait program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menargetkan 69,7 juta penerima, Fraksi PKS memberikan dukungan dengan catatan keras terkait tata kelola dan transparansi.
“Pemerintah harus memastikan bahwa anggaran MBG tidak menggerus alokasi belanja untuk kesejahteraan guru, tunjangan profesi, maupun insentif pendidik lainnya. Hak-hak tenaga pendidik harus tetap menjadi prioritas utama dalam fungsi pendidikan,” ujar Slamet dalam sidang tersebut.
Kedaulatan Pangan dan Pertahanan
Menutup pandangannya, Fraksi PKS menekankan pentingnya kedaulatan pangan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan lokal. Di sisi lain, anggaran pertahanan dan keamanan harus diarahkan secara efektif untuk menjamin peningkatan kesejahteraan prajurit serta optimalisasi tugas pokok dan fungsi TNI-Polri dalam melindungi segenap bangsa.
Fraksi PKS berharap seluruh catatan dan masukan ini dapat ditindaklanjuti secara serius dalam pembahasan RAPBN 2027 mendatang demi mewujudkan Indonesia yang adil, mandiri, dan bermartabat.