Jakarta (04/06) — Anggota Komisi XIII, Meity Rahmatia menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada sejumlah pejabat di Kantor Imigrasi Jakarta Barat pada Rabu (3/6/2026) kemarin. Menurut politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu, OTT sebanyak 17 pejabat, termasuk Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Ronald Aman Abdullah, sebagai contoh masih lemahnya integritas pada sebagian pejabat dan ASN di lingkungan lembaga pemerintahan.

“Kasus ini menunjukkan masih lemahnya integritas sebagian pejabat di lembaga. Di Komisi XIII DPR RI, dalam rapat-rapat kerja bersama lembaga-lembaga terkait, kami selalu mengingatkan di antaranya soal integritas dalam pelayanan publik. Hal ini juga merupakan tuntutan dari pemerintahan Bapak Presiden Prabowo yang dalam berbagai kesempatan, mengulang-ulang terus persoalan ini. Dan saya kira, menyatukan lembaga ini dalam satu kementerian bersama pemasyarakatan, tujuannya juga untuk itu, bagaimana agar Imigrasi bisa bekerja dengan efektif, efisien, dan bersih dari penyimpangan,” jelasnya.

Tak lama setelah OTT 17 pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim juga ikut menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan OTT tersebut berhubungan dengan dugaan penyimpangan dalam pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing, seperti KITAS dan KITAP.

Dalam operasi senyap ini, KPK juga menyita barang bukti berupa empat unit mobil, sembilan motor, mata uang asing, serta logam mulia. Tim penyidik KPK kata Budi, masih terus bergerak mengembangkan kasus ini ke wilayah Bali dan Jawa Barat.

Meity menyayangkan peristiwa ini terjadi di lembaga yang menjadi mitra mereka di Komisi XIII DPR RI. Namun ia mengaku sangat menghormati OTT yang dilakukan KPK tersebut. Ia berharap, kejadian ini menjadi peringatan dan pelajaran berharga bagi pejabat yang bekerja di sektor pelayanan publik lainnya.

“Saya pribadi sangat menghormati proses hukum yang dilakukan KPK di Kantor Imigrasi Jakarta Barat ini. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Terutama bagi pejabat, petugas, dan aparat negara lainnya di lembaga-lembaga mitra kami agar menjaga integritasnya dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat,” terangnya.

Menurut politisi dari Sulawesi Selatan tersebut, integritas merupakan kunci utama terbentuknya sistem pelayanan publik yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bahkan, sebuah integritas pun, katanya, mesti dikuatkan lagi oleh kepribadian yang banyak bersyukur.

“Sebanyak dan seideal apa pun regulasi yang dibuat, undang-undang, peraturan-peraturan, jika secara personal kita tidak memiliki integritas maka perilaku menyimpang dalam sistem pelayanan publik itu akan terus terjadi. Selain itu, pejabat juga harus banyak bersyukur. Dibanding dengan pegawai biasa lainnya, gaji dan insentif pejabat menengah di kementerian dan lembaga sudah luar biasa mencukupi biaya hidup keluarga,” pungkasnya.