Jakarta (04/06) — Anggota Komisi VII DPR RI, Izzuddin Alqassam Kasuba, melontarkan kritik keras terhadap implementasi program keselamatan berwisata Kementerian Pariwisata (Kemenpar). Kritik ini mencuat menyusul insiden tewasnya wisatawan mancanegara akibat erupsi Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara, yang dinilai luput dari mitigasi pemerintah pusat.

Hal tersebut disampaikan Izzuddin dalam Rapat Kerja Evaluasi Kinerja dan Serapan Anggaran Kemenpar Semester I Tahun 2026 di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Dalam rapat tersebut, Izzuddin menyoroti klaim keberhasilan Kemenpar pada program Peningkatan Keselamatan Berwisata. Berdasarkan data Kemenpar, kementerian tersebut melaporkan telah melatih 1.850 peserta pelatihan dan sertifikasi keselamatan berwisata di 10 provinsi. Pelatihan ini ditujukan khususnya bagi para pemandu wisata tirta dan wisata gunung.

Menurut Izzuddin, capaian tersebut menjadi sebuah ironi di tengah rentannya protokol keselamatan destinasi wisata alam di kawasan Indonesia Timur.

”Kami di Maluku Utara baru saja terpukul oleh insiden tragis meletusnya Gunung Dukono yang merenggut nyawa wisatawan mancanegara. Pertanyaan saya, apakah Maluku Utara termasuk dalam 10 provinsi prioritas pelatihan tersebut?” tanyanya dalam ruang sidang.

Anggota dewan dari Daerah Pemilihan Maluku Utara itu mendesak pemerintah agar alokasi program mitigasi dan sertifikasi pemandu wisata alam didistribusikan secara berkeadilan, mengingat tingginya risiko wisata petualangan (adventure tourism) di kawasan perbatasan dan pegunungan aktif.

Ia menegaskan, Kemenpar tidak boleh memiliki titik buta (blind spot) dalam menyusun kebijakan keselamatan publik di sektor pariwisata.

”Kami menuntut agar program keselamatan tidak hanya berpusat di Jawa atau Bali. Nyawa wisatawan di Indonesia Timur sama berharganya,” ujar politikus dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.