Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Author: Humas Fraksi PKS

Aher Apresiasi Langkah BNPP Matangkan Operasional PLBN Sebatik untuk Perkuat Konektivitas Perbatasan Indonesia–Malaysia ⠀

Aher Apresiasi Langkah BNPP Matangkan Operasional PLBN Sebatik untuk Perkuat Konektivitas Perbatasan Indonesia–Malaysia ⠀

 

Jakarta (16/10) — Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI (BNPP) mematangkan kebijakan tata kelola keimigrasian dan konsep operasional pelabuhan internasional pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara). Pembahasan diarahkan untuk mempercepat operasional PLBN Sebatik dengan sistem antarpelabuhan (port to port) melalui penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L). ⠀ Forum tersebut melibatkan Staf

Usai Kunjungi Lapas Takalar, Meity Dorong Peningkatan Pembinaan Mental Warga Binaan ⠀

Usai Kunjungi Lapas Takalar, Meity Dorong Peningkatan Pembinaan Mental Warga Binaan ⠀

 

Takalar (16/10) — Kabar tentang lembaga pemasyarakatan (lapas) akhir-akhir ini cukup menarik perhatian publik di Indonesia. Salah satu yang paling mencuat adalah kasus rumah “mewah” di Lapas Cibinong beberapa waktu lalu. Kasus ini viral dan diketahui publik secara luas berkat inspeksi mendadak (sidak) Ombudsman RI ke lapas tersebut. ⠀ Sejak pemerintahan Presiden Prabowo resmi berjalan

Dukung Penguatan Pengelolaan Sampah di Dapil, Meitri Salurkan 16 Unit Motor Sampah

Dukung Penguatan Pengelolaan Sampah di Dapil, Meitri Salurkan 16 Unit Motor Sampah

 

Mojokerto (16/10) — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Meitri Citra Wardani, menyerahkan 16 unit motor sampah untuk mendukung kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan sampah di wilayah konstituennya. Bantuan tersebut ditujukan bagi masyarakat di Kota dan Kabupaten Mojokerto, Kota dan Kabupaten Madiun, Jombang, serta Nganjuk. Penyerahan motor sampah ini merupakan bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan kebersihan lingkungan

Kurniasih Dorong Percepatan Penyelesaian TPG: Guru Perlu Mendapat Kepastian atas Haknya

Kurniasih Dorong Percepatan Penyelesaian TPG: Guru Perlu Mendapat Kepastian atas Haknya

 

Jakarta (15/10) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI sekaligus Ketua DPP PKS Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Kurniasih Mufidayati, mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mempercepat penyelesaian pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang masih tertunda bagi sebagian guru. Kurniasih mengapresiasi berbagai upaya Kemendikdasmen dalam memperbaiki tata kelola kesejahteraan guru. Namun, persoalan keterlambatan pembayaran TPG

Ateng Sutisna Desak Pemerintah Evaluasi Flores Geothermal Island Secara Menyeluruh

Ateng Sutisna Desak Pemerintah Evaluasi Flores Geothermal Island Secara Menyeluruh

 

Jakarta (15/10) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mendesak pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh kebijakan penetapan Pulau Flores sebagai Flores Geothermal Island. Ia meminta percepatan pengembangan panas bumi tidak mengabaikan keselamatan warga, perlindungan lingkungan, hak masyarakat adat, serta pembagian manfaat yang adil. Panas bumi memiliki potensi membantu menyediakan listrik yang stabil sekaligus

Aher Apresiasi Layanan Pengukuran Tanah Terjadwal ATR/BPN, Perkuat Kepastian Pelayanan Pertanahan

Aher Apresiasi Layanan Pengukuran Tanah Terjadwal ATR/BPN, Perkuat Kepastian Pelayanan Pertanahan

 

Jakarta (15/10) — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi mengembangkan layanan pengukuran terjadwal yang memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk menentukan sendiri jadwal pengukuran tanah mereka. Inovasi ini hadir untuk memberikan kepastian lebih, mulai dari waktu tunggu hingga penyelesaian produk pengukuran berupa Peta Bidang Tanah (PBT). Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan

Kurniasih Mufidayati: Lindungi Kesehatan dan Hak Pendidikan Anak dari Dampak Karhutla

Kurniasih Mufidayati: Lindungi Kesehatan dan Hak Pendidikan Anak dari Dampak Karhutla

 

Jakarta (15/10) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, mengingatkan pentingnya perlindungan kesehatan dan keberlanjutan pendidikan anak-anak di tengah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih melanda sejumlah wilayah Indonesia. Penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga harus memastikan peserta didik tetap memperoleh layanan pendidikan yang aman

Meity Rahmatia Apresiasi Semangat Perubahan di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Meity Rahmatia Apresiasi Semangat Perubahan di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

 

Makassar (15/10) — Perubahan merupakan keniscayaan, termasuk dalam sistem pelayanan publik. Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS, Meity Rahmatia, menilai bahwa di tengah meningkatnya tuntutan dan ekspektasi masyarakat Indonesia terhadap perbaikan pelayanan publik, aparatur negara juga harus senantiasa melakukan pembenahan. “Dari cara pandang, hingga sikap atau perilaku yang berorientasi sepenuhnya pada optimalisasi kualitas pelayanan

Alqassam Kasuba: Industrialisasi Maluku Utara Harus Dorong Pertumbuhan Usaha Lokal

Alqassam Kasuba: Industrialisasi Maluku Utara Harus Dorong Pertumbuhan Usaha Lokal

 

Ternate (15/10) — Besarnya investasi industri di Maluku Utara perlu diikuti dengan penguatan usaha lokal agar manfaat pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka produk domestik regional bruto (PDRB), tetapi juga dirasakan oleh masyarakat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta industri kecil dan menengah (IKM). Alqassam Kasuba menilai bahwa tantangan industrialisasi Maluku Utara

Riyono: Penghentian Ekspor BBL Harus Prioritaskan Perlindungan Nelayan Kecil

Riyono: Penghentian Ekspor BBL Harus Prioritaskan Perlindungan Nelayan Kecil

 

Jakarta (15/10) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Riyono, menanggapi pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menghentikan izin ekspor Benih Bening Lobster (BBL) “selamanya”. Pernyataan itu disampaikan saat peluncuran Satgas Pemberantasan Pengeluaran BBL, Senin (12/10/2026). Menurut Riyono, upaya memberantas penyelundupan patut didukung, tetapi kebijakan ini harus disertai langkah nyata