Jakarta (18/08)— Adang Daradjatun, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta III, menegaskan bahwa penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi salah satu agenda yang terus dikawal Komisi III DPR RI. Selain fungsi legislasi, Komisi III juga akan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan tugas mitra kerja melalui berbagai forum kedewanan.
Jakarta (18/08) — Jalal Abdul Nasir, Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VII, menekankan pentingnya validitas dan pembaruan data sebagai fondasi penyaluran subsidi BBM yang tepat sasaran. Menurutnya, kebijakan pembatasan subsidi berdasarkan kelompok kesejahteraan harus didukung basis data yang akurat agar masyarakat yang berhak benar-benar menerima manfaat. Hal
Jakarta (18/08) — Memperingati Hari Konstitusi Nasional yang jatuh pada 18 Agustus 2026, Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat demokrasi sekaligus menjaga konstitusi sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Saadiah menilai, konstitusi memiliki peran penting dalam memastikan hak-hak masyarakat terlindungi, keadilan ditegakkan, serta
Jakarta (18/08) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna menanggapi arah kebijakan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, pada Jumat (14/8). Sejumlah agenda yang disampaikan Presiden bersinggungan langsung dengan bidang energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup,
Jakarta (18/08) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menyatakan dukungannya terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi untuk dilanjutkan pembahasannya. Anggota Komisi XII DPR RI sekaligus Juru Bicara Fraksi PKS, Meitri Citra Wardani, menegaskan revisi UU Migas merupakan momentum penting untuk melakukan pembenahan
PANDANGAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI ============================================================ Disampaikan oleh : Hj. Meitri Citra Wardani, S.H. Nomor Anggota : A-476 Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang
Bogor (18/08) — Anggota BAKN DPR RI, Jalal Abdul Nasir, mengikuti kunjungan kerja spesifik terkait uji petik proyek percontohan DTSEN penerima subsidi listrik di Kantor PT PLN UP3 Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/8/2026). Kegiatan tersebut melibatkan BAKN DPR RI, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Badan Pusat Statistik (BPS), dan PT PLN (Persero). Pertemuan membahas penyempurnaan
Jakarta (18/08) — Ditemui sejumlah awak media usai mengikuti peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81 di Istana Negara, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Meity Rahmatia, memuji perayaan yang digelar berlangsung dengan mengedepankan efisiensi. Ia mengatakan, perayaan ini sebagai potret visi pemerintahan Prabowo Subianto dalam pembangunan nasional yang berbasis pada kepentingan rakyat. “Ada kepekaan terhadap situasi
Jakarta (18/08) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muh Haris, menyambut baik pelaksanaan Program SMK Go Global yang diinisiasi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI/BP2MI) sebagai langkah strategis pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang memiliki kompetensi global sekaligus memperkuat pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Menurut Muh Haris, program
Jakarta (18/08) — Kemerdekaan bagi rakyat Indonesia tidak cukup dimaknai dengan terbebas dari penjajahan. Lebih dari itu, kemerdekaan harus diwujudkan melalui kesejahteraan, keadilan sosial, serta kehidupan yang layak bagi seluruh masyarakat. Hal tersebut disampaikan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Ahmad Heryawan, saat memaknai peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan