Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Author: Humas Fraksi PKS

Dorong Tata Kelola Sehat, Jalal Abdul Nasir Tekankan Tindak Lanjut Temuan BPK demi Cegah Risiko Keuangan BUMN

Dorong Tata Kelola Sehat, Jalal Abdul Nasir Tekankan Tindak Lanjut Temuan BPK demi Cegah Risiko Keuangan BUMN

 

Bandung (16/09) — Penguatan tata kelola perusahaan negara terus didorong Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Jalal Abdul Nasir, dalam kunjungan kerja di Bandung, Jawa Barat, Kamis (10/9/2026). Dalam pertemuan tersebut, penyelesaian kewajiban PT Kereta Cepat Indonesia China turut menjadi perhatian. Langkah antisipatif dinilai perlu disiapkan agar

Putusan Inkrah, Aher: Kementerian ATR/BPN Harus Segera Batalkan HGB Pertamina Lahan 19 Hektare

Putusan Inkrah, Aher: Kementerian ATR/BPN Harus Segera Batalkan HGB Pertamina Lahan 19 Hektare

 

Jakarta (16/09) — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) segera menerbitkan pembatalan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang diberikan kepada PT Pertamina atas lahan seluas sekitar 19 hektare di Jakarta Barat. Desakan ini disampaikan karena perkara terkait lahan tersebut telah diputus hingga tingkat kasasi dan Peninjauan

Riyono Caping Usul Tanah Bermasalah BUMN Diikhlaskan untuk Rakyat

Riyono Caping Usul Tanah Bermasalah BUMN Diikhlaskan untuk Rakyat

 

Jakarta (15/09) — Pembahasan RUU Reforma Agraria (RA) memasuki tahap penting untuk menerima berbagai masukan dan saran serta pendalaman oleh para pakar dan kementerian/lembaga terkait. Semangat RUU RA memberikan jaminan dan harapan bahwa tanah bukan sebagai modal dan komoditas yang dikuasai oleh negara ataupun kelompok. Tanah adalah hak dan nilai sosial yang negara bisa atur

PKS: Tiga ASN Tewas, Negara Harus Perkuat Perlindungan Pekerja Publik di Papua

PKS: Tiga ASN Tewas, Negara Harus Perkuat Perlindungan Pekerja Publik di Papua

 

Jakarta (15/09) — Fraksi PKS DPR RI meminta pemerintah memperkuat perlindungan terhadap pekerja pelayanan publik di Papua menyusul tewasnya tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya dalam aksi penembakan di Distrik Muliama, Papua Pegunungan. Anggota Fraksi PKS DPR RI Mahfudz Abdurrahman mengatakan ketiga korban sedang menjalankan tugas untuk melayani masyarakat. Karena itu, keselamatan ASN dan pekerja

PKS: Marketplace MBG Harus Buka Akses bagi UMKM dan Petani Lokal, Jangan Jadi Monopoli Baru

PKS: Marketplace MBG Harus Buka Akses bagi UMKM dan Petani Lokal, Jangan Jadi Monopoli Baru

 

Jakarta (15/09) — Anggota Komisi IX Achmad Ru’yat meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan rencana penggunaan marketplace dalam pengadaan bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar memperluas akses bagi petani dan pelaku usaha lokal. Achmad Ru’yat mengatakan digitalisasi pengadaan dapat menjadi langkah positif untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Namun, sistem tersebut harus dirancang agar

Adang Daradjatun: RUU Perampasan Aset Harus Disusun Akuntabel dan Memastikan Aset Tetap Terjaga

Adang Daradjatun: RUU Perampasan Aset Harus Disusun Akuntabel dan Memastikan Aset Tetap Terjaga

 

Jakarta (15/09) — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Adang Daradjatun, mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan sejumlah akademisi dan praktisi hukum untuk menerima masukan terkait RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. RDPU tersebut menghadirkan Agus Surono dari Universitas Pancasila, Amien Sunaryadi selaku mantan Pimpinan KPK, serta Indrianto Seno

Bersama Masyarakat Pagerluyung, Meitri Citra Wardani Tegaskan Pengamalan Empat Pilar Harus Diwujudkan Lewat Solusi Masalah Warga

Bersama Masyarakat Pagerluyung, Meitri Citra Wardani Tegaskan Pengamalan Empat Pilar Harus Diwujudkan Lewat Solusi Masalah Warga

 

Mojokerto (15/09) — Anggota MPR RI dari Fraksi PKS, Meitri Citra Wardani, melaksanakan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Balai Desa Pagerluyung, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Selasa (15/9/2026). Selain memperkuat pemahaman masyarakat tentang Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, kegiatan ini juga menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi. Dalam sesi diskusi,

Dorong Hilirisasi Berdampak Nyata, Alqassam: Industri Malut Harus Sejahterakan Rakyat

Dorong Hilirisasi Berdampak Nyata, Alqassam: Industri Malut Harus Sejahterakan Rakyat

 

Jakarta (15/09) — Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi PKS dari daerah pemilihan Maluku Utara, Izzuddin Alqassam Kasuba, meminta pertumbuhan industri di Maluku Utara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Menurutnya, investasi dan hilirisasi tidak boleh hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi di atas kertas, tetapi harus membuka lebih banyak pekerjaan, usaha, dan sumber penghidupan bagi rakyat Maluku

Johan: Jagung Harus Menyejahterakan Petani, Meringankan Peternak

Johan: Jagung Harus Menyejahterakan Petani, Meringankan Peternak

 

Jakarta (15/09) — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengingatkan bahwa kebijakan jagung pemerintah pada akhirnya harus dinilai dari kehidupan dua kelompok yang paling berkepentingan: petani yang menanamnya dan peternak yang membutuhkannya sebagai bahan pakan. Petani harus tetap memperoleh harga yang layak, sementara peternak tidak boleh terus dibebani biaya pakan yang tinggi. Johan menyoroti

Amin Ak: Pergantian Menteri Keuangan Harus Perkuat Stabilitas dan Kepercayaan Pasar

Amin Ak: Pergantian Menteri Keuangan Harus Perkuat Stabilitas dan Kepercayaan Pasar

 

Jakarta (15/09) — Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak, menilai pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara merupakan kewenangan Presiden yang perlu dihormati. Langkah tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kredibilitas fiskal, stabilitas pasar keuangan, dan kepercayaan investor terhadap perekonomian nasional. Menurut Amin, dalam situasi ekonomi global yang masih menghadapi ketidakpastian, proses