Jakarta (30/07) — Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS sekaligus Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan (Aher) menekankan bahwa masa reses DPR RI merupakan keniscayaan bagi wakil rakyat untuk memvalidasi efektivitas program pemerintah secara langsung di lapangan, sekaligus memastikan kebijakan publik berbasis pada realita dan keadilan.

Hal tersebut disampaikan Aher dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Reses, Jembatan Aspirasi Rakyat: Fondasi Kebijakan Berkeadilan” yang diselenggarakan atas kerja sama Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Pemberitaan DPR RI di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Aher menjelaskan, masa reses tidak sekadar menjadi ajang menyerap aspirasi atau pertanggungjawaban kinerja konstituen, melainkan sebagai sarana menguji apakah program yang dipaparkan kementerian/lembaga saat rapat di Senayan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Reses menjadi tempat untuk melakukan validasi. Apa yang dibincangkan oleh para mitra kementerian dan lembaga di komisi, seperti apa riilnya di lapangan. Jangan sampai bagus di atas kertas, tapi kendala di lapangan tidak terurai,” ujar Aher.

Mantan Gubernur Jawa Barat dua periode tersebut memberikan contoh program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di BPN yang menjadi wewenang Komisi II. Melalui reses, Anggota DPR dapat mendeteksi langsung berbagai hambatan struktural, seperti keengganan sebagian kepala desa hingga lambatnya proses pengukuran tanah di daerah.

“Program PTSL ini sangat bagus karena gratis dan memotong ketiadaan bukti transaksi (shortcut). Namun di lapangan kita temukan kendala, misalnya keterbatasan tenaga pengukur di BPN atau keengganan aparat tertentu. Hal-hal seperti inilah yang kita bawa kembali ke rapat DPR untuk diselesaikan bersama mitra kerja,” jelasnya.

Selain masalah pertanahan yang juga mendominasi aduan masyarakat di BAM DPR RI, Aher mengkritik masih seringnya program prioritas daerah mengabaikan kebutuhan paling dasar masyarakat, seperti pengelolaan sampah, ketersediaan air bersih, hingga penanganan stunting. Menurutnya, indikator pembangunan kerap terjebak pada angka makro tanpa didukung data by name by address yang akurat.

“Ukuran keberhasilan pembangunan pada ujungnya harus mikro dan terasa di lapangan: berapa kemiskinan dan pengangguran yang berkurang. Untuk masalah stunting atau penanganan bantuan sosial seperti KIP dan PIP, kita butuh data yang presisi agar advokasi anggaran tepat sasaran,” tegas Legisator PKS dari Dapil Jawa Barat II tersebut.

Aher menegaskan, seluruh aspirasi yang dikumpulkan dari puluhan titik kunjungan reses akan dipilah sesuai kewenangan, baik yang ditindaklanjuti lewat DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, maupun diperjuangkan secara nasional bersama kementerian/lembaga terkait di tingkat pusat.

“Aspirasi dari dapil itu dampaknya nasional. Tugas anggota Dewan adalah menindaklanjuti dan mengawal aspirasi tersebut agar tidak berhenti menjadi catatan, melainkan mewujud dalam program kerja perbaikan dari pemerintah,” pungkas Aher.