Badung (21/09) — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperluas jangkauan pelayanan pengawasan dan penjaminan mutu hasil perikanan hingga ke daerah-daerah pesisir dan wilayah terpencil. Perluasan layanan dinilai penting agar nelayan dan pelaku usaha perikanan memperoleh akses pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan merata.
Hal tersebut disampaikan Abdul Kharis saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Denpasar di Kabupaten Badung, Bali, Jumat (18/9/2026).
Menurut Abdul Kharis, peningkatan produksi dan aktivitas usaha di sektor kelautan dan perikanan perlu diikuti dengan penguatan pelayanan pemerintah, terutama dalam proses sertifikasi dan penjaminan mutu produk perikanan.
Ia mengapresiasi kinerja Balai Mutu KKP yang selama ini telah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menerbitkan ribuan sertifikat mutu. Namun, meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap jaminan keamanan pangan perlu direspons dengan peningkatan kecepatan dan jangkauan pelayanan.
“Berbagai upaya yang dilakukan sudah sangat baik dan masyarakat juga menyampaikan hal yang sama. Ke depan, pelayanan ini perlu terus ditingkatkan kecepatannya karena kebutuhan masyarakat juga semakin besar. Peningkatan sektor kelautan kita harapkan turut memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional,” kata Abdul Kharis.
Abdul Kharis secara khusus menyoroti kondisi nelayan, UMKM, dan pelaku usaha perikanan yang berada jauh dari kantor pelayanan. Menurutnya, jarak yang jauh dapat menambah waktu dan biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mendapatkan layanan sertifikasi dan penjaminan mutu.
Karena itu, ia meminta KKP mempertimbangkan penambahan titik-titik pelayanan sehingga pelayanan tidak hanya terkonsentrasi di kota atau lokasi Balai Mutu.
“Di Denpasar aksesnya relatif mudah. Namun, kita juga harus melihat masyarakat yang berada di daerah pinggiran dan jauh dari Balai Mutu. Mereka membutuhkan waktu dan menempuh jarak yang tidak sedikit. Karena itu, saya meminta KKP menambah titik-titik layanan agar masyarakat di daerah terpencil juga dapat terlayani dengan baik,” ujarnya.
Menurut Abdul Kharis, kemudahan akses terhadap layanan mutu bukan hanya persoalan administrasi. Sistem penjaminan mutu juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, menjaga keamanan pangan, serta memperkuat daya saing produk perikanan Indonesia.
Ia juga menyoroti pentingnya jaminan keamanan produk perikanan yang digunakan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, keberadaan sistem sertifikasi dan pengawasan mutu menjadi instrumen penting untuk memastikan produk ikan yang sampai kepada masyarakat memenuhi standar keamanan pangan.
“Melalui Balai Mutu, produk ikan yang dikonsumsi masyarakat dapat dipastikan keamanannya sepanjang proses pengolahannya juga dilakukan dengan benar. Jaminan mutu ini penting, termasuk untuk mendukung penyediaan bahan pangan berbasis ikan dalam Program Makan Bergizi Gratis,” jelasnya.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV DPR RI juga memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan sistem penjaminan mutu hasil perikanan di Bali. Sistem tersebut telah memfasilitasi 5.670 Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) aktif serta mendukung 50 Unit Pengolahan Ikan (UPI) bersertifikat HACCP.
Abdul Kharis menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan harus berjalan seiring dengan upaya pemerintah memperkuat sektor kelautan dan perikanan nasional. Pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat diharapkan dapat membantu nelayan dan UMKM memenuhi standar mutu sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas.
“Semangatnya adalah bagaimana negara hadir memberikan pelayanan yang semakin mudah dan dekat kepada nelayan serta pelaku usaha. Ketika kualitas produk terjamin dan pelayanan semakin mudah diakses, kita berharap sektor perikanan dapat semakin berkembang dan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat,” pungkas Abdul Kharis.