Jakarta (02/07) — Rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia (RUU SDI) diusulkan membawa perubahan paradigma layanan publik, dari sistem yang menunggu warga mengajukan permohonan menjadi sistem yang otomatis merespons kebutuhan warga berdasarkan data yang sudah dimiliki negara. Hal ini disampaikan Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Gamal Albinsaid dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) penyusunan RUU
Semarang (02/07) — Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Meitri Citra Wardani, meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk segera menyelesaikan kendala sistem perizinan usaha di daerah. Hal ini disampaikan menyusul temuan aspirasi dalam Kunjungan Kerja BKSAP DPR RI ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Rabu (1/7/2026). Menyikapi transisi regulasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR)
Jakarta (02/07) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menyambut baik pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang untuk pertama kalinya memetakan sektor ekonomi kreatif secara lebih komprehensif. Menurutnya, ketersediaan data yang akurat akan menjadi landasan penting dalam menyelaraskan kebijakan pendidikan, khususnya pendidikan vokasi, dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. “Data yang akurat sangat
Jakarta (02/07) — Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, menegaskan bahwa penyesuaian fiskal di daerah tidak boleh dijadikan alasan untuk memberhentikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, pemerintah perlu menghadirkan solusi yang mampu menjaga keberlangsungan tenaga ASN, sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah. Hal tersebut disampaikan Ahmad Heryawan dalam sesi PKS Legislative
Jakarta (02/07) — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Abdul Hadi, mendorong pemerintah meningkatkan alokasi anggaran Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah dalam APBN Tahun 2027. Menurutnya, masih banyak ruas jalan dan jembatan di daerah, khususnya yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, yang memerlukan perhatian lebih besar dari pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan
Jakarta (02/07) — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyampaikan bahwa Komisi XI DPR RI telah menyelesaikan proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil proses tersebut menjadi salah satu agenda yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI. Hal tersebut disampaikan
Jakarta (02/07) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, meminta pemerintah segera mengevaluasi ketentuan perpajakan atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT), khususnya bagi pekerja yang mencairkan manfaat sebelum memasuki masa pensiun. Menurutnya, perbedaan perlakuan pajak dalam kondisi tersebut perlu ditinjau agar tidak semakin membebani pekerja di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan
Jakarta (02/07) — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Rahmat Saleh, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam melakukan konsolidasi dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah positif untuk meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola perusahaan negara, dan memperbesar kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara. Hal tersebut disampaikan Rahmat Saleh dalam sesi
Oleh: Mohamad Sohibul Iman Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Beberapa hari yang lalu, bangsa Indonesia memperingati Hari Keluarga Nasional. Seperti peringatan nasional lainnya, Harganas akan berlalu seiring bergantinya lembar kalender. Ucapan selamat akan tergantikan oleh isu-isu baru. Tagar di media sosial akan menghilang, berganti dengan perbincangan yang lain. Namun sesungguhnya, makna Hari Keluarga Nasional
Jakarta (02/07) — Ancaman Godzilla El Nino pada 2026 berpotensi memicu kekeringan yang menurunkan luas tanam dan produksi pangan. Karena itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, meminta pemerintah menyusun APBN 2027 dengan mengutamakan program yang paling efektif dan efisien. Berdasarkan alokasi anggaran Tahun 2026, program Cetak Sawah memperoleh Rp8,75 triliun untuk target 250.000 hektare,