Jakarta (22/09) — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memperkuat kemitraan pengelolaan perbatasan dengan sepuluh negara tetangga melalui forum Indonesia Border Partnership Coffee Morning. BNPP melibatkan perwakilan diplomatik untuk membahas tantangan dan peluang kerja sama lintas batas, termasuk konektivitas, pelayanan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN), perdagangan, keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di wilayah terdepan. Forum mengusung semangat memperkuat kerja sama pengelolaan perbatasan untuk mendorong kemakmuran bersama. Pemerintah menilai persoalan perbatasan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan keamanan karena aktivitas masyarakat sehari-hari juga berkaitan dengan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan hubungan sosial antarkomunitas di dua negara. Dialog informal dengan negara tetangga diharapkan mempercepat identifikasi persoalan operasional yang tidak selalu selesai melalui perundingan formal. BNPP juga mendorong agar kerja sama pusat dan daerah terhubung dengan mekanisme bilateral. Hasil kemitraan perlu diterjemahkan menjadi tindak lanjut yang terukur, terutama pada kawasan yang memiliki arus orang dan barang tinggi, Selasa (15/9/2026).

Menyikapi langkah BNPP tersebut di atas, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, mengapresiasi langkah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang terus memperkuat kemitraan pengelolaan perbatasan dengan negara-negara tetangga melalui forum Indonesia Border Partnership Coffee Morning. Forum tersebut melibatkan perwakilan diplomatik dari sepuluh negara sahabat untuk membahas berbagai tantangan dan peluang kerja sama lintas batas yang semakin strategis bagi kepentingan nasional Indonesia. Inisiatif BNPP tersebut menunjukkan pendekatan pengelolaan perbatasan yang semakin modern, kolaboratif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kawasan perbatasan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai garis terluar kedaulatan negara, tetapi juga sebagai beranda depan bangsa yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, konektivitas kawasan, dan hubungan antarmasyarakat lintas negara.

“Saya mengapresiasi BNPP yang terus membangun komunikasi dan kemitraan dengan negara-negara tetangga. Pengelolaan perbatasan saat ini membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya menjaga kedaulatan dan keamanan negara, tetapi juga menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat yang hidup di kawasan perbatasan,” ungkap Kang Aher saat diwawancarai, Senin (21/9/2026).

Lebih jauh, mantan Gubernur Provinsi Jawa Barat dua periode ini menilai forum Indonesia Border Partnership Coffee Morning menjadi ruang strategis untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam membahas isu-isu yang secara langsung memengaruhi kehidupan masyarakat perbatasan. Topik yang dibahas mulai dari konektivitas wilayah, pelayanan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN), perdagangan lintas batas, keamanan, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan hubungan sosial dan budaya antarkomunitas di dua negara. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan kawasan perbatasan memerlukan sinergi antara diplomasi, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, forum informal seperti yang diinisiasi BNPP dapat menjadi sarana efektif untuk mengidentifikasi berbagai persoalan operasional yang sering kali membutuhkan penyelesaian cepat dan fleksibel.

“Realitas di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat perbatasan berinteraksi setiap hari dengan berbagai aktivitas ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan yang melibatkan wilayah negara tetangga. Karena itu, persoalan perbatasan tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan keamanan semata. Dialog informal memiliki nilai strategis karena mampu membuka ruang komunikasi yang lebih cair dan konstruktif. Banyak persoalan teknis di lapangan yang dapat ditemukan solusinya lebih cepat melalui komunikasi intensif dan kemitraan yang baik antarnegara,” tegas Ketua BAM DPR RI ini.

Selain itu, Anggota Pansus Daerah Kepulauan (DK) DPR RI dari Fraksi PKS ini menilai bahwa penguatan kerja sama lintas batas harus sejalan dengan arah pembangunan nasional yang menempatkan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan baru. Sehingga berbagai Pos Lintas Batas Negara yang telah dibangun pemerintah perlu terus dioptimalkan agar tidak hanya menjadi simbol kehadiran negara, tetapi juga menjadi pusat aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, kita mendorong agar hasil-hasil pembahasan dalam forum kemitraan tersebut diterjemahkan menjadi program konkret yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Keberhasilan kerja sama lintas batas harus diukur melalui peningkatan kesejahteraan warga, kelancaran mobilitas orang dan barang, serta semakin baiknya akses layanan dasar di wilayah perbatasan.

“PLBN yang telah dibangun dengan standar yang baik harus menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi kawasan. Konektivitas, perdagangan, investasi, dan pelayanan publik harus tumbuh seiring dengan peningkatan kualitas infrastruktur perbatasan. Kerja sama internasional akan bernilai apabila menghasilkan tindak lanjut yang nyata. Masyarakat harus merasakan manfaatnya dalam bentuk kemudahan akses perdagangan, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta terbukanya peluang ekonomi yang lebih luas,” ungkap Mantan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini.

Terakhir, Anggota Fraksi PKS DPR RI Periode 2024–2029 Dapil Jawa Barat II ini menekankan pentingnya keterhubungan antara kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mekanisme kerja sama bilateral. Pemerintah daerah yang berada di kawasan perbatasan memiliki pemahaman paling dekat terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat sehingga perlu dilibatkan secara aktif dalam implementasi berbagai kesepakatan. Sebagaimana kita tahu bahwa sejumlah kawasan perbatasan memiliki arus mobilitas orang dan barang yang tinggi, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam penguatan layanan lintas batas, pengawasan, serta pengembangan ekonomi kawasan. Sehingga pengelolaan perbatasan yang efektif akan berkontribusi langsung terhadap ketahanan nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama regional. Oleh karena itu, kita berharap forum Indonesia Border Partnership Coffee Morning dapat menjadi agenda berkelanjutan yang menghasilkan berbagai terobosan kerja sama konkret antara Indonesia dan negara-negara tetangga. Pengelolaan perbatasan yang kolaboratif merupakan investasi strategis untuk mewujudkan kawasan perbatasan yang aman, maju, dan sejahtera.

“Sinergi pusat dan daerah harus diperkuat. Pemerintah daerah merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat perbatasan. Karena itu, setiap hasil kerja sama bilateral perlu terhubung dengan kebutuhan riil daerah dan agenda pembangunan kawasan perbatasan. Perbatasan harus menjadi etalase kemajuan Indonesia. Ketika masyarakat perbatasan merasakan kehadiran negara melalui pelayanan yang baik, konektivitas yang kuat, dan peluang ekonomi yang berkembang, maka kedaulatan dan ketahanan nasional akan semakin kokoh. Perbatasan bukanlah halaman belakang bangsa, melainkan beranda depan Indonesia. Karena itu, setiap upaya memperkuat kemitraan dan pembangunan kawasan perbatasan patut didukung demi terwujudnya kemakmuran bersama bagi seluruh masyarakat yang hidup di wilayah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” demikian tutup Kang Aher.