Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Rubrik
Pandangan Fraksi

Pendapat Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pendapat Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

 

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ============================================================  Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota DPR-RI – Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan Segala puji

Pandangan Fraksi PKS DPR RI terhadap Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025

Pandangan Fraksi PKS DPR RI terhadap Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025

 

PANDANGAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ATAS PENYAMPAIAN PEMERINTAH TERHADAP KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN ANGGARAN 2025 __________________________________________________________________ Disampaikan oleh: H. Muhammad Nasir Djamil, M.Si. Nomor Anggota: A 410   Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Pimpinan dan Anggota DPR RI, Saudari Menteri Keuangan beserta jajaran, serta hadirin yang kami

Pendapat Mini Fraksi PKS DPR RI atas 52 RUU tentang Kabupaten/Kota pada Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pendapat Mini Fraksi PKS DPR RI atas 52 RUU tentang Kabupaten/Kota pada Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

 

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ATAS 52 (LIMA PULUH DUA) RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KABUPATEN/KOTA PADA PROVINSI BENGKULU, PROVINSI SUMATERA SELATAN, PROVINSI BALI, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, PROVINSI JAWA BARAT, PROVINSI BANTEN, DAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ==============================================================          Disampaikan Oleh         : Hj. Saadiah Uluputty, ST. Anggota Nomor             

Pendapat Mini Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Pendapat Mini Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

 

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN ============================================================== Disampaikan oleh : H. ANSORY SIREGAR, LC. Nomor Anggota     : A-414 Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua   Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota

Pendapat Mini Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan atas UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Pendapat Mini Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan atas UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

 

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA ============================================================ Disampaikan oleh     : Dr. H. Al Muzzammil Yusuf. Nomor Anggota         : A-420   Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami

Pendapat Mini Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Pendapat Mini Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

 

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG- UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN ============================================================ Disampaikan oleh    : Dr. H. Hermanto, S.E., M.M. Nomor Anggota       : A-415   Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati:

Pendapat Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak

Pendapat Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak

 

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK ============================================================ Disampaikan oleh       : H. Iskan Qolba Lubis, M.A Nomor Anggota          : A-413   Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua   Yang kami hormati: – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Pendapat Akhir Mini Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Daerah Khusus Jakarta

Pendapat Akhir Mini Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Daerah Khusus Jakarta

 

PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG DAERAH KHUSUS JAKARTA ============================================================ Dibaca Oleh: H. Ansory Siregar, Lc.   Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati: – Pimpinan dan Para Anggota Baleg DPR-RI – Para Menteri atau yang mewakili; – Rekan-rekan wartawan

Pendapat Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa

Pendapat Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa

 

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG  PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA ============================================================  Bismillahirrahmanirrahiim; Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh;   Salam Sejahtera untuk kita semua; Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR-RI; – Pimpinan dan Anggota PPUU DPD-RI; – Menteri

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ATAS 17 (TUJUH BELAS) RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KABUPATEN BINTAN, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, KABUPATEN LAMPUNG UTARA, KABUPATEN BATANG HARI, KABUPATEN KERINCI, KABUPATEN MERANGIN, KOTA JAMBI, KABUPATEN BENGKALIS, KABUPATEN INDRAGIRI HULU, KABUPATEN KAMPAR, KOTA PEKANBARU, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, KABUPATEN AGAM, KABUPATEN PADANG PARIAMAN, KABUPATEN PASAMAN, DAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ATAS 17 (TUJUH BELAS) RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KABUPATEN BINTAN, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, KABUPATEN LAMPUNG UTARA, KABUPATEN BATANG HARI, KABUPATEN KERINCI, KABUPATEN MERANGIN, KOTA JAMBI, KABUPATEN BENGKALIS, KABUPATEN INDRAGIRI HULU, KABUPATEN KAMPAR, KOTA PEKANBARU, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, KABUPATEN AGAM, KABUPATEN PADANG PARIAMAN, KABUPATEN PASAMAN, DAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

 

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ATAS 17 (TUJUH BELAS) RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KABUPATEN BINTAN, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, KABUPATEN LAMPUNG UTARA, KABUPATEN BATANG HARI, KABUPATEN KERINCI, KABUPATEN MERANGIN, KOTA JAMBI, KABUPATEN BENGKALIS, KABUPATEN INDRAGIRI HULU, KABUPATEN KAMPAR, KOTA PEKANBARU, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, KABUPATEN AGAM, KABUPATEN