Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Kurniasih: Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil Guru

 

Facebook Twitter WhatsApp Telegram

Jakarta (20/11) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKS sekaligus Ketua DPP PKS Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Kurniasih Mufidayati, meminta pemetaan ulang penempatan 242.482 guru PPPK paruh waktu yang akan beralih menjadi penuh waktu mulai 1 Januari 2027 dilakukan secara adil dan mempertimbangkan kondisi riil para guru.

Kurniasih mendukung langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang melakukan pemetaan bersama dinas pendidikan provinsi serta kabupaten/kota untuk menyesuaikan penempatan dengan kebutuhan guru di masing-masing sekolah.

Kemendikdasmen menyebut proses verifikasi dan validasi sudah dilakukan untuk mengetahui keberadaan guru aktif dan kebutuhan formasi di setiap wilayah. Usulan kebutuhan kemudian disampaikan melalui Ruang Sumber Daya Manusia Kemendikdasmen sebelum penempatan ditetapkan.

Termasuk, kata Kurniasih, guru PPPK paruh waktu yang mengajar di sekolah swasta. Jangan sampai setelah beralih menjadi penuh waktu, mereka dipindahkan untuk mengajar di sekolah negeri sehingga sekolah swasta tersebut kekurangan guru.

“Penataan ini memang dibutuhkan karena perubahan status jangan sampai membuat satu sekolah kelebihan guru sementara sekolah yang lain tetap kekurangan. Tetapi prinsipnya harus dua-duanya terpenuhi, yakni kebutuhan sekolah tertangani dan hak serta kondisi guru tetap terlindungi,” ujar Kurniasih di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Menurut Kurniasih, pemetaan penempatan tidak cukup hanya menggunakan data jumlah guru dan kebutuhan formasi. Kemendikdasmen juga perlu memperhitungkan bidang studi, beban mengajar, domisili, jarak dan akses transportasi, kondisi keluarga, serta keberlanjutan proses pembelajaran di sekolah asal.

Ia menilai pendekatan tersebut penting karena perubahan tempat tugas memiliki konsekuensi langsung terhadap kehidupan guru dan keluarganya.

“Jangan melihat guru hanya sebagai angka dalam tabel distribusi. Mereka punya keluarga, ada yang sudah puluhan tahun mengabdi di satu wilayah, ada yang harus mengurus anak atau orang tua, ada pula yang akses transportasinya sangat terbatas. Semua itu harus menjadi pertimbangan dalam penempatan,” katanya.

Kemendikdasmen sebelumnya menyampaikan bahwa penempatan baru akan diupayakan tetap dalam satu wilayah kewenangan dan tidak dilakukan jauh dari lokasi guru saat ini apabila masih tersedia sekolah yang membutuhkan di sekitarnya.

Kurniasih menyambut baik prinsip tersebut dan meminta agar nantinya diterjemahkan menjadi pedoman yang jelas sehingga tidak menimbulkan perbedaan penerapan antarwilayah.

“Kami ingin ada standar yang jelas. Misalnya, bagaimana definisi penempatan yang masih wajar dari domisili, bagaimana bila guru memiliki kondisi keluarga tertentu, bagaimana bila bidang studinya dibutuhkan di beberapa sekolah, serta bagaimana mekanisme keberatan bila penempatan dinilai sangat memberatkan,” ujarnya.

Kurniasih juga meminta agar disediakan mekanisme konfirmasi sebelum penetapan penempatan final. Menurutnya, data administratif perlu diperkuat dengan verifikasi faktual agar keputusan tidak hanya bergantung pada sistem.

“Data memang menjadi dasar utama, tetapi guru harus diberi ruang untuk mengonfirmasi. Bisa saja alamat di sistem berbeda dengan tempat tinggal aktual, kondisi keluarga berubah, atau ada akses jalan yang secara jarak terlihat dekat tetapi secara nyata sulit ditempuh. Jadi, prosesnya harus transparan dan memberi ruang klarifikasi,” katanya.

Kurniasih juga meminta agar proses peralihan status dan penempatan tidak mengganggu hak kepegawaian maupun pembayaran guru.

Kepastian tersebut dinilai sangat penting karena mulai 1 Januari 2027 sebanyak 242.482 guru PPPK paruh waktu dijadwalkan beralih menjadi PPPK penuh waktu. Kemendikdasmen sebelumnya juga meminta agar data guru di Dapodik dipastikan aktif dan mutakhir untuk mendukung kelancaran proses tersebut.

“Jangan sampai status sudah berubah, tetapi SK penempatan terlambat, data belum sinkron, atau pembayaran hak guru justru tersendat. Seluruh proses administrasi harus selesai dan terkoneksi sebelum kebijakan berlaku efektif,” katanya.

Kurniasih mengatakan pemetaan 242.482 guru tersebut sekaligus menjadi momentum penting untuk memperbaiki persoalan ketimpangan distribusi guru yang selama ini terjadi.