Jakarta (20/11) — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Jalal Abdul Nasir, menghadiri Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI, Kamis (19/11/2026). Salah satu agenda pentingnya adalah pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset yang berkaitan dengan korupsi dan tindak pidana lainnya.
RUU ini menjadi perhatian karena menyangkut harta hasil kejahatan. Pesannya sederhana: uang dan kekayaan yang diperoleh dari tindakan melanggar hukum tidak boleh begitu saja dinikmati. Melalui aturan ini, aset tersebut diharapkan bisa ditarik kembali melalui proses hukum.
Sebagai wakil masyarakat Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta, Jalal turut mengikuti proses pengambilan keputusan tersebut. Kehadirannya menjadi bagian dari tugas legislasi DPR RI dalam membahas aturan yang berdampak bagi kepentingan masyarakat luas.
Bagi Jalal, pemberantasan korupsi bukan hanya soal menghukum pelakunya. Uang negara yang hilang akibat kejahatan juga perlu diupayakan kembali agar dapat digunakan untuk kepentingan rakyat, termasuk pembangunan fasilitas umum dan pelayanan masyarakat.
Meski demikian, penerapan aturan tetap perlu dilakukan secara adil dan transparan. Setiap proses hukum harus memiliki dasar yang jelas agar upaya mengejar aset hasil kejahatan tidak justru merugikan masyarakat yang tidak bersalah.
Isu ini juga penting bagi generasi muda. Sebab, uang negara yang diselamatkan berpotensi mendukung pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan, lapangan olahraga, dan berbagai kebutuhan publik. Harapannya, kekayaan hasil kejahatan dapat dikembalikan untuk kepentingan bersama.
Melalui kehadirannya dalam rapat paripurna, Jalal terus menjalankan amanah sebagai wakil rakyat Jawa Barat VII. Pembahasan kebijakan penting seperti ini diharapkan semakin terbuka dan mudah dipahami sehingga masyarakat dapat mengikuti perkembangan serta memahami manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari.