Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Pendidikan Karakter sebagai Fondasi Sekolah Bebas Bullying

 

Facebook Twitter WhatsApp Telegram

Oleh: Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan DPP PKS
Akhir bulan Oktober, dunia pendidikan kita dikejutkan dengan kejadian perundungan (bullying) yang terjadi di beberapa tempat dan jenjang pendidikan. Pada kasus bullying di Pemalang, bahkan korbannya, yaitu seorang siswa kelas II SD berusia 7 tahun, meninggal dunia, diduga akibat kekerasan yang dilakukan kakak kelasnya. Kasus ini mendapat perhatian KPAI dan Kemendikdasmen, dan sebagian pelaku ditangani melalui mekanisme peradilan anak. Di Ciputat, Banten, 13 siswi diduga dipaksa mengikuti tantangan dan meminum campuran kopi, cuka, serta bawang putih hingga tiga siswi dilaporkan menjalani perawatan di rumah sakit. Di Tasikmalaya, enam orang siswa diduga terlibat perundungan dan penganiayaan terhadap siswa kelas X berusia 16 tahun. Sekolah menjatuhkan skorsing dan mempertimbangkan sanksi lebih berat. Terakhir, di jenjang pendidikan tinggi, terjadi juga bullying yang terekam dalam video berupa intimidasi menggunakan korek api dan semprotan parfum yang melibatkan mahasiswa di sebuah perguruan tinggi di Bandung. Aksi bullying tersebut berujung pada protes mahasiswa lain dan pemberian sanksi kepada pelaku.
Kasus perundungan di dunia pendidikan sudah sangat memprihatinkan. Bukan hanya jumlahnya yang semakin meningkat, melainkan juga jenis perundungannya yang semakin beragam, bahkan semakin berat. Kejadian perundungan juga terjadi pada hampir semua jenjang pendidikan dengan usia pelaku yang semakin muda dibandingkan sebelumnya. Aksi bullying di lembaga pendidikan sepertinya bukan lagi kejadian luar biasa, bahkan sudah menjadi kejadian yang dianggap biasa. Media sosial (medsos) diduga turut berperan dalam semakin merebaknya kasus bullying karena adanya fenomena meniru aksi bullying yang beredar di medsos untuk dilakukan oleh pihak lain, atau bahkan muncul kebanggaan untuk melakukan bullying. Perundungan verbal dan sosial sering kali dianggap sebagai candaan biasa, padahal penghinaan yang berulang dapat merusak harga diri, rasa aman, dan hubungan sosial anak.
Apakah Bullying di Pendidikan Sudah pada Tingkat Darurat?
Bullying di Indonesia sudah layak dipandang sebagai masalah serius dalam perlindungan anak dan dunia pendidikan. Data PISA 2025 menunjukkan bahwa 24,1% siswa Indonesia melaporkan mengalami perundungan setidaknya beberapa kali dalam sebulan. Angka ini di atas rata-rata negara-negara OECD, yaitu sekitar 20%. Hasil Asesmen Nasional 2022 dari Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan menunjukkan bahwa 36,3% murid berpotensi mengalami perundungan berdasarkan indikator Asesmen Nasional, bukan persentase korban yang telah terkonfirmasi. Data JPPI 2025 juga mencatat 641 kasus kekerasan di satuan pendidikan yang terpantau sepanjang 2025, mencakup berbagai bentuk kekerasan, bukan bullying saja. Data tersebut juga menunjukkan bahwa 22,31% proporsi kasus kekerasan pendidikan yang terpantau dikategorikan sebagai perundungan, atau sekitar 143 kasus dari 641 kasus.
Kasus kekerasan di sekolah juga cenderung meningkat signifikan dalam tiga tahun terakhir. Menurut data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), pada 2023 jumlah kasus kekerasan sudah mencapai 285 kasus. Namun, pada 2024 jumlahnya melonjak hampir dua kali lipat menjadi 573 kasus, dan pada 2025 terjadi 641 kasus kekerasan di lembaga pendidikan. Perlunya kita memberikan perhatian yang lebih serius terhadap kasus perundungan juga jangan hanya dilihat dari jumlah kasus yang meningkat. Setidaknya ada lima hal mendasar yang membuat kita harus memberikan perhatian besar dan mengambil langkah-langkah untuk menghentikan kasus perundungan. Pertama, bullying mengancam kesehatan mental, di mana korban berisiko mengalami kecemasan, depresi, kesepian, kehilangan kepercayaan diri, dan dalam kasus berat dapat mengalami krisis psikologis. Hal ini tentu sangat membahayakan masa depan anak didik. Kedua, bullying mengganggu hak memperoleh pendidikan karena bisa menyebabkan anak menjadi takut masuk sekolah, sulit berkonsentrasi, mengalami penurunan prestasi, atau menghindari kegiatan sekolah.
Ketiga, bullying dapat berujung pada kekerasan berat. Ketika tidak ditangani, perundungan dapat meningkat menjadi penganiayaan serius atau membuat pelakunya berada di luar kendali diri. Beberapa kasus bullying yang terjadi di sekolah bahkan berujung pada hilangnya nyawa korban, seperti pada kasus yang terjadi di Pemalang, Subang (2024), Wonosobo (2025), dan Banyuwangi. Keempat, seiring masifnya penggunaan media sosial oleh masyarakat, bullying dapat berlangsung tanpa terlihat. Perundungan melalui grup percakapan, pengucilan sosial, dan ancaman pribadi sering kali tidak diketahui guru atau orang tua dan bisa berkembang menjadi aksi langsung maupun memberikan dampak psikis yang berat kepada korbannya. Kelima, bullying dapat merusak budaya sekolah. Ketika tindakan merendahkan orang lain dibiarkan, siswa dapat menganggap kekerasan sebagai sesuatu yang normal.
Kejadian bullying yang bukan hanya meningkat signifikan, tetapi juga cenderung berulang, menguatkan fenomena bahwa bullying di dunia pendidikan sudah sangat memprihatinkan. Bahkan, ada kecenderungan kekerasan berulang, budaya senioritas, cyberbullying, ketakutan korban untuk melapor, serta lemahnya respons sebagian sekolah. Beberapa hal yang mengkhawatirkan dari kondisi bullying di Indonesia, yaitu perundungan sudah menyentuh kehidupan belajar sehari-hari. Data PISA menunjukkan pengalaman perundungan yang berulang, bukan hanya insiden sesekali. Berikutnya, kekerasan tidak hanya terjadi antarsiswa. Pemantauan JPPI 2025 juga mencatat kekerasan dalam relasi guru–siswa serta senior–junior. Ini menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap penyalahgunaan relasi kuasa di lembaga pendidikan. Dampak dari fenomena ini adalah terganggunya keberlanjutan pendidikan dan keselamatan anak. Terdapat siswa yang mengalami tekanan psikologis berat dan dugaan perundungan yang berujung pada kematian.
Mengapa Masih Terjadi dan Cenderung Meningkat?
Bullying di dunia pendidikan Indonesia tampak semakin meningkat karena bertemunya tiga persoalan besar: perubahan perilaku dan lingkungan sosial anak, lemahnya budaya pencegahan kekerasan, serta belum optimalnya sistem perlindungan di sekolah. Terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya peningkatan bullying di dunia pendidikan, seperti pengaruh media sosial, normalisasi kekerasan, lemahnya pendidikan empati dan karakter, sekolah yang terlalu berorientasi akademik, belum optimalnya peran guru Bimbingan dan Konseling (BK), lemahnya mekanisme pengaduan, serta kurangnya kerja sama keluarga dan sekolah.
Media sosial bisa menjadi pemicu terjadinya bullying melalui grup percakapan, penyebaran foto, komentar, dan penghinaan digital yang dapat berlangsung sepanjang waktu. Di ruang digital, penghinaan dapat disebarluaskan, disimpan, dan dilihat kembali. Akibatnya, korban dapat merasa tidak memiliki ruang aman, bahkan ketika berada di rumah. Jiwa muda pelajar yang masih cenderung emosional dan belum matang mudah terpancing oleh konten di media sosial. Kekerasan yang masih dianggap wajar dan cenderung dinormalisasi juga menjadi penyebab meningkatnya bullying di sekolah. Masih ada sekolah atau kampus yang menganggap ejekan, penghinaan, perpeloncoan, dan senioritas sebagai candaan atau tradisi sekolah. Peran dan fungsi guru BK yang belum optimal juga menjadi pemicu meningkatnya bullying di sekolah. Layanan konseling masih bersifat reaktif atau terlalu dibebani tugas penertiban siswa sehingga kurang melakukan upaya yang komprehensif dalam mencegah terjadinya perundungan di sekolah.
Lemahnya mekanisme pengaduan dan kurangnya kerja sama keluarga dan sekolah juga menyebabkan kasus perundungan di sekolah meningkat. Perundungan sering berlangsung dalam relasi kelompok yang tidak mudah diamati guru. Korban dapat takut melapor, sedangkan saksi enggan membantu karena khawatir menjadi sasaran. Di sisi lain, perubahan perilaku anak tidak ditangani secara berkelanjutan di rumah dan di sekolah.
Dua faktor lain yang saling berkaitan menjadi pemicu meningkatnya bullying adalah kurangnya pendidikan karakter dan sekolah yang terlalu berorientasi pada capaian akademik. Kurangnya pendidikan karakter, terutama nilai-nilai empati, menyebabkan anak kurang mendapat kesempatan berlatih memahami perasaan orang lain, mengelola emosi, dan menyelesaikan konflik secara sehat. Akibatnya, setiap ada permasalahan, anak cenderung merespons dengan kekerasan. Demikian pula untuk menunjukkan dominasi kepada orang atau pihak lain, seperti kekuatan, senioritas, dan sejenisnya. Sekolah yang terlalu berorientasi pada capaian akademik memperburuk kondisi tersebut. Sekolah cenderung kurang memberikan perhatian kepada pengembangan karakter, relasi sosial, dan kesejahteraan psikologis anak didiknya sehingga bullying relatif lebih mudah terjadi karena lemahnya karakter siswa.
Pendidikan Karakter sebagai Benteng
Perilaku bullying dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kesulitan mengendalikan emosi, kebutuhan memperoleh dominasi, tekanan kelompok, keyakinan bahwa kekerasan adalah hal wajar, atau pengalaman menyaksikan perilaku agresif. Bullying bukan semata-mata persoalan anak yang kurang memahami bahwa kekerasan itu salah. Perundungan juga berkaitan dengan keinginan menguasai orang lain, tekanan kelompok sebaya, lemahnya empati, normalisasi kekerasan, serta lingkungan yang membiarkan perilaku tersebut. Oleh karena itu, upaya menurunkan dan mencegah terjadinya bullying di lembaga pendidikan adalah dengan memperbaiki akar perilaku tersebut, yaitu karakter siswa yang berdampak pada perilakunya. Karakter positif seperti empati, kemampuan mengendalikan emosi, serta kemampuan menolak dan tidak mudah terbawa pengaruh negatif harus lebih banyak ditumbuhkan.
Pendidikan karakter yang diberikan harus bekerja pada tiga tingkatan sekaligus: membentuk perilaku individu, mengubah norma kelompok sebaya, dan memperbaiki budaya sekolah. Pendidikan karakter bisa menjadi strategi utama untuk mencegah dan mengurangi bullying jika tidak berhenti pada pengajaran nilai-nilai moral, tetapi diwujudkan dalam pembiasaan perilaku, keteladanan guru, budaya sekolah, dan hubungan sosial antarsiswa. Karena itu, pendekatan yang hanya berisi ceramah moral tanpa perubahan perilaku orang dewasa dan sistem sekolah biasanya tidak cukup.
Ada enam nilai karakter yang berperan dalam pencegahan bullying. Pertama, karakter empati dan kepedulian, di mana anak belajar memahami perasaan orang lain, mengenali penderitaan akibat ejekan atau pengucilan, dan memberikan pertolongan tanpa mempermalukan korban. Kedua, karakter keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Karakter ini dibangun agar anak memahami bahwa perbedaan ekonomi, agama, kemampuan, penampilan, maupun latar belakang keluarga tidak boleh menjadi alasan untuk merendahkan orang lain. Ketiga, karakter pengendalian diri dan pengelolaan emosi, di mana anak dilatih menghadapi kemarahan, kecemburuan, kekecewaan, dan konflik tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan.
Keempat, karakter keberanian moral, di mana anak dibimbing untuk tidak ikut menertawakan, menyebarkan konten penghinaan, atau mendukung perundungan. Saksi yang mengetahui kejadian didorong membantu secara aman, termasuk melapor kepada orang dewasa yang dipercaya. Kelima, karakter tanggung jawab dan kejujuran. Karakter ini dikembangkan agar anak belajar mengakui kesalahan, menerima konsekuensi, memperbaiki kerugian, dan menunjukkan perubahan perilaku. Keenam, karakter etika dan tanggung jawab digital, di mana anak memahami bahwa menghina, mempermalukan, mengancam, atau menyebarkan informasi pribadi di media sosial juga dapat menjadi bentuk kekerasan.
Pendidikan karakter juga harus melibatkan keluarga agar hasilnya lebih efektif, khususnya dalam mencegah bullying. Sekolah mungkin mengajarkan empati selama beberapa jam setiap minggu, tetapi anak juga belajar dari interaksi sehari-hari di rumah. Ketika di rumah orang tua membiasakan penghinaan, ancaman, atau kekerasan sebagai cara menyelesaikan masalah, pesan pendidikan karakter di sekolah menjadi tidak konsisten dan tidak efektif. Sebaliknya, keluarga dapat memperkuat pendidikan karakter yang diberikan di sekolah melalui kebiasaan sederhana di rumah, seperti mendengarkan anak, mengakui kesalahan, meminta maaf, menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, dan memperlakukan orang lain dengan hormat. Orang tua juga perlu memperhatikan apakah anak menjadi korban, pelaku, maupun saksi perundungan.
Membangun Komitmen Bersama
Salah satu kunci pencegahan bullying di sekolah adalah terwujudnya sekolah yang aman. Sekolah harus menjadi tempat paling aman bagi anak setelah rumah. Anak datang ke sekolah untuk belajar, membangun persahabatan, mengembangkan potensi, dan mempersiapkan masa depan. Sekolah yang aman adalah prasyarat pembelajaran bermutu; karakter bukan pelengkap, melainkan fondasi.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengeluarkan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 yang membawa perubahan penting dalam pendekatan perlindungan anak di sekolah. Salah satu substansi penting dari Permendikdasmen tersebut adalah bahwa paradigma penanganan perundungan perlu bergeser dari sekadar mencegah dan menangani kekerasan menjadi membangun budaya sekolah yang aman, nyaman, inklusif, dan berkeadaban. Dari pendekatan reaktif-kuratif menuju promotif-preventif, mencegah masalah sebelum terjadi dan membangun budaya positif. Dari aspek pembangunan karakter, Permendikdasmen tersebut juga menguatkan edukasi dan pembentukan karakter melalui penguatan nilai, kebiasaan, keterampilan sosial, dan budaya positif melalui kegiatan pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14–16.
Permendikdasmen juga menetapkan perlunya penguatan peran warga sekolah dalam menciptakan sekolah yang aman dan nyaman. Kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan murid memiliki peran dalam mewujudkan lingkungan yang aman. Sementara itu, pemerintah pusat dan daerah berperan dalam pembinaan, koordinasi, pengaduan, pendampingan, dan pemantauan melalui mekanisme yang diatur.
Substansi terpenting Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 adalah mengubah sekolah dari institusi yang sekadar bereaksi terhadap kekerasan menjadi ekosistem pendidikan yang secara aktif membangun rasa aman, kesejahteraan, karakter, dan hubungan sosial yang sehat. Sebagai tindak lanjut Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, diperlukan komitmen bersama antara pemerintah, sekolah, guru, peserta didik, orang tua, masyarakat, dan lembaga perlindungan anak. Komitmen tersebut tidak boleh berhenti pada deklarasi antikekerasan atau penandatanganan pakta integritas. Harus ada perubahan nyata dalam budaya sekolah, perilaku seluruh warga pendidikan, mekanisme perlindungan anak, dan akuntabilitas penyelenggara pendidikan.
Dari perspektif DPR, pendidikan karakter perlu menjadi bagian penting dari strategi nasional pencegahan bullying, didukung peningkatan kompetensi guru, penguatan layanan BK, keterlibatan keluarga, dan evaluasi yang terukur. Keberhasilan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 bukan diukur dari berapa banyak sekolah yang memiliki dokumen kebijakan, melainkan dari berapa banyak anak yang benar-benar merasa aman, berani melapor ketika mengalami kekerasan, mendapatkan perlindungan, dan dapat belajar tanpa rasa takut.
Komitmen bersama sebaiknya dibangun dalam tiga tingkatan. Komitmen nilai, di mana semua pihak menolak kekerasan, perundungan, diskriminasi, dan penghinaan terhadap martabat anak. Komitmen tindakan, yaitu setiap pihak memiliki tanggung jawab konkret dalam pencegahan, pelaporan, perlindungan, dan pembinaan. Komitmen akuntabilitas, yaitu pelaksanaannya memiliki indikator, penanggung jawab, dukungan anggaran, dan evaluasi berkala. Komitmen tersebut sejalan dengan pendekatan menyeluruh Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026, yang mengatur penguatan tata kelola, edukasi, peran warga sekolah, penanganan pelanggaran, serta keterlibatan pemangku kepentingan.
Pendidikan Karakter, Bullying, dan RUU Sisdiknas
Saat ini, DPR sedang membahas Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang akan menjadi landasan dan payung hukum pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Ini menjadi momentum yang tepat untuk semakin menginternalisasikan pendidikan karakter dalam sistem pendidikan nasional dengan memperhatikan tantangan yang dihadapi dalam dunia pendidikan. Pendidikan karakter perlu ditempatkan sebagai substansi fundamental dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), bukan sekadar muatan kurikulum atau program pembiasaan di sekolah.
Dalam draf RUU Sisdiknas saat ini, pendidikan karakter ditempatkan sebagai bagian dari tujuan dan fungsi utama pendidikan nasional, seperti bunyi Pasal 3 dan Pasal 4 tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Muatan ini juga diperkuat dalam Pasal 5 dan Pasal 6 melalui asas nondiskriminasi, inklusivitas, penghormatan HAM, keberagaman, serta pendidikan yang berpusat pada peserta didik.
RUU Sisdiknas sebaiknya menempatkan pendidikan karakter sebagai bagian terpadu dari kurikulum, pembelajaran, keteladanan pendidik, dan budaya sekolah maupun kampus. Pendidikan karakter perlu mencakup empati, pengendalian diri, penghormatan terhadap keberagaman, komunikasi yang sehat, penyelesaian konflik tanpa kekerasan, literasi digital, serta keberanian melaporkan perundungan. Ketentuan ini perlu diterapkan melalui pembelajaran sosial-emosional, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, orientasi mahasiswa, organisasi peserta didik, asrama, magang, dan seluruh lingkungan digital satuan pendidikan.
Dari perspektif fungsi legislasi DPR RI, penguatan pendidikan karakter harus dirumuskan sebagai tujuan pendidikan, prinsip penyelenggaraan pendidikan, kewajiban satuan pendidikan, hak peserta didik, serta tanggung jawab bersama pemerintah, pendidik, keluarga, dan masyarakat.
Dengan pendekatan ini, pencegahan bullying tidak hanya bergantung pada peraturan menteri, tetapi memiliki landasan hukum yang lebih kuat dalam undang-undang.
Dalam perspektif ini, ada lima prinsip utama pendidikan karakter yang perlu masuk dalam RUU Sisdiknas. Pertama, pendidikan karakter sebagai fondasi pendidikan nasional. Pembentukan akhlak mulia, empati, integritas, penghormatan terhadap martabat manusia, pengendalian diri, dan tanggung jawab sosial harus menjadi bagian integral dari proses pendidikan. Kedua, sekolah aman dan nyaman sebagai hak peserta didik. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang bebas dari kekerasan, perundungan, diskriminasi, pelecehan, dan intimidasi, baik secara langsung maupun melalui media digital. Ketiga, pencegahan bullying sebagai kewajiban institusional. Setiap satuan pendidikan wajib membangun budaya antikekerasan, melakukan deteksi dini, menyediakan sistem pengaduan yang aman, dan memastikan penanganan yang adil. Semua pihak wajib mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan sekolah bebas bullying.
Keempat, keteladanan sebagai bagian dari pendidikan karakter. Guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan wajib menerapkan pola interaksi serta disiplin yang menghormati martabat peserta didik dan bebas dari kekerasan. Kelima, pendidikan karakter sebagai tanggung jawab ekosistem pendidikan. Negara, sekolah, keluarga, masyarakat, dan peserta didik perlu memiliki peran yang jelas, dengan kewajiban perlindungan utama tetap berada pada orang dewasa dan institusi yang bertanggung jawab.
Bab XI draf RUU Sisdiknas yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan perlu diperkuat dengan definisi perundungan yang mencakup kekerasan fisik, verbal, psikologis, sosial, seksual, dan digital, termasuk penyalahgunaan relasi kuasa serta pembiaran. Setiap sekolah dan perguruan tinggi wajib memiliki unit penanganan yang kompeten, kanal pelaporan yang aman dan rahasia, perlindungan bagi korban, saksi, dan pelapor, layanan konseling serta pemulihan, prosedur pemeriksaan yang adil, dan sanksi yang proporsional. Pelaksanaan pencegahan kekerasan juga perlu menjadi bagian dari penjaminan mutu, akreditasi, evaluasi, dan pendanaan pendidikan.