Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Jelang Akhir Tahun, Abdul Hadi Dorong Pemerintah Antisipasi Lonjakan Harga Pangan dan Kawal Swasembada

 

Facebook Twitter WhatsApp Telegram

Jakarta (20/11) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) II (Pulau Lombok), Abdul Hadi, mengingatkan pemerintah untuk segera mengambil langkah antisipatif guna meredam potensi lonjakan harga pangan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Berbicara di Jakarta, Jumat (20/11/2026), ia menilai tren kenaikan sejumlah komoditas strategis yang mulai terasa pada pertengahan November ini harus direspons secara cepat dan terukur agar tidak menggerus daya beli masyarakat.

“Kenaikan harga pangan jelang akhir tahun adalah pola berulang yang seharusnya bisa kita cegah sejak dini. Pemerintah tidak boleh menunggu harga melambung tinggi baru bertindak. Penguatan distribusi dan intervensi pasar harus mulai digencarkan sekarang,” ujar Abdul Hadi.

Saat ini, tekanan harga paling nyata terjadi pada kelompok pangan bergejolak (volatile food), khususnya komoditas hortikultura. Berdasarkan data pemantauan terbaru, rata-rata nasional harga cabai merah telah menyentuh Rp73.743 per kilogram atau melampaui Harga Acuan Pemerintah (HAP). Bahkan, di sejumlah pasar wilayah Jakarta dan sekitarnya, harga cabai keriting serta cabai rawit merah sudah menembus Rp80.000 per kilogram. Kenaikan juga mulai merembet ke bawang merah yang berada di kisaran Rp45.000 per kilogram serta daging ayam ras, sementara beras dan minyak goreng masih bertahan di level stabil tinggi.

“Tekanan saat ini dipicu kombinasi faktor musiman, seperti tingginya curah hujan yang mengganggu produksi hortikultura, panjangnya rantai pasok dari sentra produksi ke wilayah konsumen, serta mulai naiknya permintaan. Jika tidak segera diantisipasi, komoditas seperti cabai, bawang merah, daging ayam, dan telur berisiko terus merangkak naik hingga puncak libur akhir tahun di bulan Desember,” jelasnya.

Meski demikian, Abdul Hadi optimistis gejolak harga tersebut masih dapat dikendalikan. Ia mendorong pemerintah bersama kementerian dan lembaga terkait untuk konsisten menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM), mempercepat penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), memfasilitasi biaya distribusi dari daerah surplus ke daerah defisit, serta menggandeng aparat penegak hukum guna mencegah praktik penimbunan.

Di sisi lain, sebagai mitra kerja Kementerian Pertanian, Bulog, dan Badan Pangan Nasional di Komisi IV DPR RI, Abdul Hadi menegaskan dukungan penuhnya terhadap komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat agenda swasembada pangan nasional.

“Kami di Komisi IV DPR RI mendukung penuh langkah tegas Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kedaulatan dan swasembada pangan sebagai prioritas utama bangsa. Capaian swasembada yang telah dibangun harus terus kita kawal keberlanjutannya, mulai dari perlindungan harga gabah petani, modernisasi pertanian, hingga pembenahan tata niaga pangan dari hulu ke hilir,” tegas legislator PKS asal Pulau Lombok itu.

Ia juga menekankan pentingnya peran daerah lumbung pangan seperti NTB, khususnya Pulau Lombok, dalam menopang ketersediaan stok nasional. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan petani lokal menjadi kunci agar hasil panen terserap optimal dengan harga yang adil bagi petani sekaligus tetap terjangkau bagi konsumen.

“Pangan adalah urusan perut rakyat. Dengan kolaborasi yang solid dan eksekusi kebijakan yang tepat di lapangan, kita yakin masyarakat dapat menyambut akhir tahun dengan tenang, harga tetap terkendali, dan fondasi swasembada pangan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo semakin kokoh,” pungkas Abdul Hadi.