PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KETERANGAN PEMERINTAH ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN ANGGARAN 2025 BESERTA NOTA KEUANGAN

===========================================================================

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

 

Pimpinan dan Anggota DPR RI, Saudara Menteri beserta jajaran, serta hadirin yang kami hormati.

Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, khususnya atas anugerah kemerdekaan yang telah kita nikmati. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, kita patut bersyukur masih dapat memperingati Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fraksi PKS DPR RI mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, Dirgahayu Republik Indonesia. Peringatan hari bersejarah ini menjadi momentum bagi kita untuk merefleksikan perjalanan bangsa, dan meneguhkan komitmen untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Kita harus terus semangat dan optimis dalam membangun bangsa.

Indonesia, sebagai negara yang pernah menjadi contoh dan simbol perjuangan kemerdekaan, kini menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Meskipun pernah memimpin Konferensi Asia Afrika dan menginspirasi banyak negara, Indonesia kita masih terjebak dalam ‘middle income trap’. Perbandingan dengan negara-negara sekawasan menunjukkan bahwa Indonesia perlu melakukan upaya ekstra untuk mencapai kemajuan yang lebih signifikan. Janji mewujudkan kesejahteraan rakyat masih menjadi pekerjaan rumah besar yang menuntut kerja keras dan inovasi dari seluruh komponen bangsa.

Melalui Pidato Kenegaraan dan Keterangan Pemerintah Atas RUU Tentang APBN Tahun 2025 beserta Nota Keuangan yang telah disampaikan oleh Presiden, kita dapat memahami pencapaian saat ini, serta peluang dan tantangan besar yang akan kita hadapi ke depan. Memasuki usia 79 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, kita masih dihadapkan pada berbagai persoalan ekonomi yang fundamental terkait kemiskinan, pengangguran, kesenjangan, dan daya saing bangsa. Jika tidak dioptimalkan dengan baik, bonus demografi yang kita miliki berpotensi menjadi bencana demografi di masa depan, dengan risiko meningkatnya jumlah pengangguran, serta rendahnya daya saing dan produktivitas.

Fraksi PKS sangat optimis dan percaya bahwa dengan semangat Kemerdekaan, semangat persatuan, serta semangat gotong-royong semua tantangan dapat diatasi bersama. Kita perlu bekerja keras, bersatu-padu, dan bahu-membahu sebagai satu kesatuan anak bangsa untuk mencapai tujuan Negara Republik Indonesia: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

 

Hadirin yang Kami Hormati,

Fraksi PKS memandang secara umum bahwa RAPBN tahun 2025 yang diajukan masih membutuhkan penajaman agar lebih sehat, kredibel, serta berdampak lebih optimal bagi kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 Ayat 1. Selanjutnya Fraksi PKS akan menyampaikan catatan-catatan secara khusus sebagai berikut:

1. Fraksi PKS mengingatkan bahwa penetapan target-target tahun 2025 harus kredibel dan dapat dicapai. Tahun 2025 merupakan periode awal pemerintahan baru, sehingga perlu membangun optimisme masyarakat dan dunia usaha agar perekonomian bisa bergerak lebih cepat sehingga persoalan-persoalan sosial ekonomi maupun ketimpangan dapat diatasi lebih cepat.
2. Fraksi PKS mendorong pemerintah agar mampu memperbaiki fundamental ekonomi nasional di tengah kebutuhan untuk mencapai pertumbuhan tinggi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kegagalan memperbaiki struktur ekonomi nasional akan menjebak Indonesia pada negara-negara berpendapatan menengah (middle income trap). Hingga saat ini Indonesia telah terjebak 30 tahun sehingga belum mampu menjadi negara maju.
3. Fraksi PKS berpandangan bahwa tantangan ekonomi 2025 sangat berat terutama dari sisi global. Sumber utama gejolak global berasal dari konflik geopolitik. Hal ini akan memberatkan bagi perekonomian ke depan apalagi ekonomi dunia belum sepenuhnya pulih dari pandemi. Kebijakan moneter negara-negara maju masih mempertahankan suku bunga tinggi dalam jangka panjang (higher for longer) menyebabkan investasi bergerak di sektor keuangan sedangkan sektor riil mengalami kekeringan likuiditas. Kebijakan higher for longermenyebabkan cost of capital meningkat dan memberatkan dunia usaha dan ekonomi rakyat.
4. Fraksi PKS mengapresiasi target pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 7-8% pada tahun 2025. Fraksi PKS menekankan perlunya evaluasi mendalam terhadap efektivitas kebijakan yang ada. Sebelum pandemi, tingkat kemiskinan pada 2019 adalah 9,41% dan turun sedikit menjadi 9,36% pada 2023. Untuk mencapai target, diperlukan perencanaan yang matang, anggaran memadai, serta strategi yang berkelanjutan.
5. Fraksi PKS berpandangan pentingnya penajaman alokasi anggaran pendidikan agar tepat sasaran. Dalam Nota Keuangan RAPBN tahun 2025 Pemerintah mengalokasikan Rp722,6 triliun. Sebagai pemenuhan mandatory spending sebesar 20 persen dari APBN. Akan tetapi alokasi anggaran pendidikan masih belum fokus pada peningkatan kualitas pendidikan serta banyak dikelola oleh kementerian/lembaga selain Kemendikbudristek. Proporsi anggaran pendidikan terbesar yaitu 47 persen atau senilai Rp346 triliun pada tahun 2025 merupakan Transfer ke Daerah (TKD). Pemerintah harus menjelaskan banyaknya anggaran pendidikan dikelola dan tersebar di kementerian/lembaga lainnya. Tidak heran persoalan melambungnya Uang Kuliah Tunggal (UKT) bisa terjadi, demikian pula masalah jumlah ruang kelas rusak di sekolah negeri di seluruh Indonesia meningkat 26% atau setara 250.000 unit dalam setahun terakhir.
6. Fraksi PKS mencermati Alokasi anggaran kesehatan 2025 direncanakan sebesar Rp 197,8 triliun atau 5,5 persen dari APBN diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Sektor kesehatan rakyat yang masih menghadapi banyak masalah seperti: pravalensi stunting (gizi buruk) yang masih tinggi berdasarkan standar WHO; pemerataan Kesehatan; ketersediaan dokter; serta masalah tenaga kesehatan dan obat-obatan di daerah terpencil perlu diselesaikan. Selain itu, belum optimalnya layanan dasar dan kegiatan promotif dan preventif, yang tecermin masih tingginya persentase puskesmas yang belum memenuhi standar tenaga kesehatan dan kelayakan secara peralatan perlu medapatkan perhatian serius.
7. Fraksi PKS mencermati anggaran bidang ketahanan pangan 2024 yang dialokasikan sebesar Rp 124,4 triliun belum memadai ditengah ancaman krisis pangan kedepan. Pemerintah perlu fokus pada perbaikan di sektor pertanian untuk meningkatkan kemandirian dan kedaulatan pangan. Pemerintah harus serius mewujudkan swasembada pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan dengan perbaikan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN). Berbagai masalah yang mereka hadapi harus diatasi secara serius mulai dari ketersediaan lahan yang terbatas, konversi lahan pertanian yang massif,pupuk yang langka dan mahal, pembiayaan yang terbatas, kesejahteraan yang rendah, hingga impor yang masih terus dilakukan tanpa memperhatikan musim panen rakyat.
8. Fraksi PKS mendorong agar anggaran subsidi energi (listrik, BBM dan LPG 3kg) dialokasikan secara cukup di tahun 2025 sehingga masyarakat tidak mampu yang membutuhkan dapat terpenuhi hak-haknya. Hal ini artinya masyarakat harus menikmatinya dengan mendapatkan harga energi yang murah dan terjangkau. Akses energi yang cukup akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
9. Fraksi PKS berpandangan pentingnya pemerintah untuk menyelesaikan persoalan di sektor industri dan melaksankan transformasi struktural ekonomi secara serius untuk menahan penurunan kinerja yang menyebabkan deindustrialisasi yang semakin cepat sehingga menyusutkan lapangan kerja sektor formal. Data BPS (2024) menunjukkan bahwa kontribusi PDB industri pengolahan terhadap PDB masih rendah 19,28 persen pada triwulan I-2024.
10. Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk mendukung dan memfasilitasi UMKM agar naik kelas bahkan berdaya saing internasional. Pemerintah perlu untuk mendukung partisipasi UMKM dalam Ekonomi Digital dan Pasar Internasional. Peran UMKM dalam Pasar Internasional diharapkan mampu meningkatkan ekspor langsung dan ekspor tidak langsung oleh UMKM. Mengingat, sektor UMKM memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
11. Fraksi PKS memandang bahwa anggaran revitalisasi pasar rakyat perlu ditingkatkan, Untuk Memperkuat fungsinya sebagai pengendali harga bahan pokok. Pemerintah harus memberikan perhatian serius terhadap program revitalisasi pasar rakyat sehingga juga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
12. Fraksi PKS berpandangan target penurunan rasio gini menjadi 0,379-0,382 pada 2025 adalah langkah positif, namun memerlukan kebijakan yang efektif dan terintegrasi, termasuk peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan. Keterlibatan berbagai pihak dan akuntabilitas yang transparan penting untuk mencapai target tersebut.
13. Mengenai target pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2025, Fraksi PKS menyambut baik namun menuntut perencanaan dan pelaksanaan yang cermat. Kemiskinan ekstrem telah turun dari 2,70% pada 2019 menjadi 1,12% pada 2023. Diperlukan strategi yang komprehensif, koordinasi antar sektor, alokasi anggaran yang memadai, serta sistem pengukuran yang akurat. Upaya ini harus diimbangi dengan strategi pertumbuhan ekonomi inklusif dan melibatkan masyarakat untuk memastikan kebijakan berkelanjutan dan relevan.
14. Fraksi PKS mencermati penurunan tingkat pengangguran pasca-pandemi, yang belum mencapai level sebelum pandemi yaitu 5,23% pada 2019. Untuk mencapai target pengangguran 4,5-5% pada 2025, diperlukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan ketenagakerjaan dan pelatihan keterampilan, serta alokasi anggaran yang memadai. Kebijakan harus menanggapi tantangan struktural pasar kerja, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan memastikan sumber daya digunakan secara efektif dan efisien.
15. Mengenai IMM (Indeks Modal Manusia) yang ditargetkan mencapai 0,56 pada 2025, Fraksi PKS menekankan perlunya perencanaan yang matang dan investasi berkelanjutan di sektor pendidikan dan kesehatan agar mendapatkan angka target yang optimal. Evaluasi kinerja IMM, serta peningkatan akses dan kualitas layanan, terutama untuk kelompok rentan, harus menjadi fokus utama. Upaya ini harus mencakup strategi untuk mengurangi ketidaksetaraan dan melibatkan berbagai pihak dalam implementasinya.
16. Untuk Indeks NTP (Nilai Tukar Petani) yang ditargetkan 115-120 dan Indeks NTN (Nilai Tukar Nelayan) 105-108 pada 2025, Fraksi PKS menilai target tersebut perlu ditingkatkan. NTP pada 2023 mencapai 117,76, tetapi NTN masih jauh dari target, yaitu 102,46. Pencapaian target memerlukan strategi komprehensif untuk sektor pertanian dan perikanan, termasuk dukungan kebijakan, subsidi, pelatihan, dan inovasi. Pemerintah harus memperhitungkan berbagai faktor eksternal dan memastikan alokasi anggaran yang memadai serta melibatkan berbagai stakeholder untuk mencapai target yang realistis dan berkelanjutan.
17. Fraksi PKS mencermati tantangan yang cukup sulit akan dihadapi oleh pemerintah pada masa awal pemerintahan tahun 2025. Tren penerimaan negara diprediksi akan mengalami penurunan akibat mulai berakhirnya tren harga komoditas unggulan ekspor. Bank Dunia memprediksi potensi penurunan indeks harga komoditas dunia pada tahun 2024 menjadi 105,3 dan 2025 sebesar 101,6. Artinya, pemerintah perlu mendorong peningkatan basis pajak sektoral.
18. Fraksi PKS menekankan pentingnya aspek kelembagaan dan tata kelola penerimaan negara. Fraksi PKS mencermati bahwa peningkatan penerimaan negara yang hanya bergantung dari sektor sumber daya alam berisiko memicu efisiensi pengeluaran publik. Namun demikian, ketika harga komoditas turun, penyesuaian ekonomi menjadi sulit karena membengkaknya defisit anggaran, utang pemerintah, dan menyusutnya sektor manufaktur. Fraksi PKS juga mendorong agar pemerintah lebih disiplin dalam menerapkan administrasi perpajakan, terutama dalam mencegah kebocoran restitusi pajak.
19. Fraksi PKS sejak awal konsisten menolak rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025, karena dinilai semakin memukul mundur kondisi perekonomian masyarakat. Kenaikan PPN kontraproduktif dengan daya beli masyarakat yang semakin tertekan, akibat berbagai goncangan ekonomi seperti kenaikan harga BBM, bahan pokok, dan tingginya suku bunga kredit.
20. Fraksi PKS mencermati rencana Anggaran TKD sebesar Rp919,87 triliun atau meningkat Rp62,28 triliun dibandingkan APBN tahun 2024 yang sebesar Rp857,59 triliun. Peningkatan anggaran TKD dalam RAPBN 2025 diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan ketimpangan antar daerah, termasuk kuantitas dan kualitas layanan publik di daerah. Fraksi PKS juga mendukung peningkatan Dana Desa di tahun 2025, mengingat penguatan potensi desa bisa menjadi salah satu pemicu kekuatan ekonomi nasional.
21. Fraksi PKS kembali menekankan bahwa mandatory spending pendidikan melalui TKD harus dipastikan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, termasuk SDM, infrastruktur, sarana prasarana penunjang, guru dan tenaga pendidik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam ekosistem pendidikan. Mengingat alokasi dana pendidikan melalui TKD jumlahnya sangat besar yakni mencapai 49,9 persen di tahun 2023 dan 52,1 persen di tahun 2024 dari keseluruhan total anggaran pendidikan.
22. Fraksi PKS memandang tingginya pembiayaan utang pada 2025 sebesar Rp775,9 triliun. Nilai tersebut meningkat sebesar 40,28 persen dari outlook pembiayaan utang 2024 (Rp 553,1 triliun). Dengan penambahan pembiayaan utang tersebut, maka akan menempatkan rasio utang terhadap PDB pada kisaran 40,00 persen. Pada postur makro fiskal jangka menengah, rasio utang pada 2025 berkisar 37,82 sd 38,71 persen, artinya rancangan utang pada RAPBN 2025 lebih tinggi. Rasio tersebut telah melampaui batas yang direkomendasikan oleh International Debt Relief (IDR) sebesar 20-25 persen dan IMF sebesar 25-30 persen. Tingginya pembiayaan utang akan meningkatkan akumulasi utang yang mencapai Rp8.502,69 triliun per Juli 2024. Sebagai catatan tambahan, jumlah tersebut belum termasuk utang BUMN yang juga berpotensi membebani keuangan negara.
23. Fraksi PKS mengingatkan akan dampak langsung dari pemupukan utang yang tidak terkendali, yaitu timbulnya beban bunga utang yang mempersempit ruang fiskal. Beban bunga utang setiap tahunnya meningkat. Pada RAPBN 2025 pembayaran bunga utang direncanakan sebesar Rp552,9 triliun atau naik 10,8 persen dari outlook pembayaran bunga utang 2024. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dari rencana belanja subsidi yang hanya mencapai Rp309,1 triliun. Porsi pembayaran beban utang mencapai 20,53 persen dari total belanja pemerintah pusat. Tingginya pangsa anggaran untuk pembayaran beban utang berdampak pada pengurangan alokasi belanja sosial dan produktif (seperti subsidi, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan).

Hadirin yang Kami Muliakan,

Fraksi PKS juga memberikan beberapa catatan lebih lengkap atas Keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya yang tidak dibacakan dan menjadi dokumen yang tidak terpisahkan dan akan langsung diserahkan kepada Pemerintah.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI terkait Keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya agar dapat menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti dalam pembahasan selanjutnya. Atas perhatian Bapak/Ibu menyimak dan mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, kami ucapkan terima kasih.

Wallahul Muwafiq ila Aqwamith Thoriq, Billahi Taufiq wal Hidayah,

Wassalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta,    15  Safar 1446 H

  20 Agustus 2024 M

PIMPINAN FRAKSI

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua         Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A. No. Anggota: A-449

Sekretaris         Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.PSi.T. No. Anggota: A-427

Selengkapnya:

PANDANGAN UMUM FPKS_LENGKAP_APBN 2025