Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Rubrik
Pandangan Fraksi

Pandangan Fraksi PKS DPR RI terhadap ancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan

Pandangan Fraksi PKS DPR RI terhadap ancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan

 

PANDANGAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA MENGENAI KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN                                               ============================================================== Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua   Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR-RI; – Menteri Pertahanan

Pandangan Fraksi PKS DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federatif Brasil tentang Kerja Sama terkait dengan Pertahanan

Pandangan Fraksi PKS DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federatif Brasil tentang Kerja Sama terkait dengan Pertahanan

 

PANDANGAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FEDERATIF BRASIL TENTANG KERJA SAMA TERKAIT PERTAHANAN ============================================================== Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua   Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR-RI; – Menteri Pertahanan

Pandangan Fraksi PKS DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan

Pandangan Fraksi PKS DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan

 

PANDANGAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PRANCIS TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN ============================================================== Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua   Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR-RI; – Menteri Pertahanan

Pandangan Fraksi PKS DPR RI terhadap 5 (Lima) Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama Dalam Bidang Pertahanan, Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan, Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama Di Bidang Pertahanan, Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, serta Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan

Pandangan Fraksi PKS DPR RI terhadap 5 (Lima) Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama Dalam Bidang Pertahanan, Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan, Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama Di Bidang Pertahanan, Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, serta Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan

 

PANDANGAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP 5 (LIMA) RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA MENGENAI KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN, PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FEDERATIF BRASIL TENTANG KERJA SAMA TERKAIT PERTAHANAN, PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN

Pendapat Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan

Pendapat Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan

 

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK ============================================================  Disampaikan oleh       : H. Iskan Qolba Lubis, M.A Nomor Anggota           : A-413   Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua   Yang kami hormati: – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

Catatan RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (RUU KIA)

Catatan RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (RUU KIA)

 

CATATAN RUU TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK PADA FASE SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN (RUU KIA) Berdasarkan draf terakhir Rancangan Undang-undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (RUU KIA) yang kami terima masih terdapat beberapa catatan yang pernah kami sampaikan dalam pengambilan keputusan tingkat I pada hari senin, tanggal 25 Maret

Pendapat Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Pendapat Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

 

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA ============================================================ Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota DPR-RI – Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan Segala puji dan syukur

Pendapat Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pendapat Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

 

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ============================================================  Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota DPR-RI – Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan Segala puji

Pandangan Fraksi PKS DPR RI terhadap Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025

Pandangan Fraksi PKS DPR RI terhadap Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025

 

PANDANGAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ATAS PENYAMPAIAN PEMERINTAH TERHADAP KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN ANGGARAN 2025 __________________________________________________________________ Disampaikan oleh: H. Muhammad Nasir Djamil, M.Si. Nomor Anggota: A 410   Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Pimpinan dan Anggota DPR RI, Saudari Menteri Keuangan beserta jajaran, serta hadirin yang kami

Pendapat Mini Fraksi PKS DPR RI atas 52 RUU tentang Kabupaten/Kota pada Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pendapat Mini Fraksi PKS DPR RI atas 52 RUU tentang Kabupaten/Kota pada Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

 

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ATAS 52 (LIMA PULUH DUA) RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KABUPATEN/KOTA PADA PROVINSI BENGKULU, PROVINSI SUMATERA SELATAN, PROVINSI BALI, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, PROVINSI JAWA BARAT, PROVINSI BANTEN, DAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ==============================================================          Disampaikan Oleh         : Hj. Saadiah Uluputty, ST. Anggota Nomor