Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Author: Humas Fraksi PKS DPR RI

Pendapat Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak

Pendapat Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak

 

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK ============================================================ Disampaikan oleh       : H. Iskan Qolba Lubis, M.A Nomor Anggota          : A-413   Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua   Yang kami hormati: – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Pendapat Akhir Mini Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Daerah Khusus Jakarta

Pendapat Akhir Mini Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Daerah Khusus Jakarta

 

PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG DAERAH KHUSUS JAKARTA ============================================================ Dibaca Oleh: H. Ansory Siregar, Lc.   Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati: – Pimpinan dan Para Anggota Baleg DPR-RI – Para Menteri atau yang mewakili; – Rekan-rekan wartawan

Pendapat Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa

Pendapat Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa

 

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG  PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA ============================================================  Bismillahirrahmanirrahiim; Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh;   Salam Sejahtera untuk kita semua; Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR-RI; – Pimpinan dan Anggota PPUU DPD-RI; – Menteri

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ATAS 17 (TUJUH BELAS) RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KABUPATEN BINTAN, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, KABUPATEN LAMPUNG UTARA, KABUPATEN BATANG HARI, KABUPATEN KERINCI, KABUPATEN MERANGIN, KOTA JAMBI, KABUPATEN BENGKALIS, KABUPATEN INDRAGIRI HULU, KABUPATEN KAMPAR, KOTA PEKANBARU, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, KABUPATEN AGAM, KABUPATEN PADANG PARIAMAN, KABUPATEN PASAMAN, DAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ATAS 17 (TUJUH BELAS) RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KABUPATEN BINTAN, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, KABUPATEN LAMPUNG UTARA, KABUPATEN BATANG HARI, KABUPATEN KERINCI, KABUPATEN MERANGIN, KOTA JAMBI, KABUPATEN BENGKALIS, KABUPATEN INDRAGIRI HULU, KABUPATEN KAMPAR, KOTA PEKANBARU, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, KABUPATEN AGAM, KABUPATEN PADANG PARIAMAN, KABUPATEN PASAMAN, DAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

 

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ATAS 17 (TUJUH BELAS) RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KABUPATEN BINTAN, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, KABUPATEN LAMPUNG UTARA, KABUPATEN BATANG HARI, KABUPATEN KERINCI, KABUPATEN MERANGIN, KOTA JAMBI, KABUPATEN BENGKALIS, KABUPATEN INDRAGIRI HULU, KABUPATEN KAMPAR, KOTA PEKANBARU, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, KABUPATEN AGAM, KABUPATEN

Pendapat Mini Fraksi PKS DPR RI atas 9 RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kota Bukittinggi, Kota Paadang Panjang, Kota Padang, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Solok)

Pendapat Mini Fraksi PKS DPR RI atas 9 RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kota Bukittinggi, Kota Paadang Panjang, Kota Padang, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Solok)

 

Pendapat Mini Fraksi PKS DPR RI atas 9 RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kota Bukittinggi, Kota Paadang Panjang, Kota Padang, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Solok) ==============================================================   Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua   Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota

Pendapat Mini Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Daerah Khusus Jakarta

Pendapat Mini Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Daerah Khusus Jakarta

 

Pendapat Mini Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Daerah Khusus Jakarta ==============================================================   Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua   Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR-RI – Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan   Segala puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, yang telah

Pendapat Fraksi PKS DPR RI tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2024

Pendapat Fraksi PKS DPR RI tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2024

 

Pendapat Fraksi PKS DPR RI tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2024 ============================================================== Disampaikan oleh: Wisnu Wijaya Adi Putra, S.E. Nomor Anggota: A-440   Bismillahirrahmanirrahiim, Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya   Yang kami hormati, Pimpinan dan Anggota Panja BPIH Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan   Segala puji dan syukur

Pandangan Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Pandangan Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

 

Pandangan Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia _______________________________________________ ______________________________________________ Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati: – Pimpinan dan Para Anggota DPR-RI – Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan Segala puji dan syukur ke hadirat Allah

Pendapat Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan Keempat atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang

Pendapat Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan Keempat atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang

 

Pendapat Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan Keempat atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang ______________________________________________________ ______________________________________________________   Bismillahirrahmanirrahiim; Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota DPR-RI; – Rekan-rekan wartawan;