Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Rubrik
Pandangan Fraksi

Pendapat Fraksi PKS atas RUU 5 Provinsi

Pendapat Fraksi PKS atas RUU 5 Provinsi

 

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP: RUU TENTANG PROVINSI SUMATERA BARAT RUU TENTANG PROVINSI RIAU RUU TENTANG PROVINSI JAMBI RUU TENTANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN RUU TENTANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ================================================= Disampaikan Oleh : DR. H. Al Muzzammil Yusuf, M.Si. Anggota Nomor : A-420 Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Pendapat FPKS DPR RI Terhadap RUU Tentang Perubahan Kedua atas UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pendapat FPKS DPR RI Terhadap RUU Tentang Perubahan Kedua atas UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

 

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ============================================================== Disampaikan oleh : DR. H. Mulyanto, M.Eng Nomor Anggota : A-450 Bismillahirrahmanirrahiim; Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati: – Pimpinan dan

Pendapat Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS)

Pendapat Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS)

 

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL/ PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL ========================================================================================= Disampaikan oleh: Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si. Nomor Anggota: A-425   Bismillahirrahmanirrahiim; Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua   Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota DPR-RI – Rekan-rekan

Pendapat Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Ibu Kota Negara

Pendapat Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Ibu Kota Negara

 

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG IBU KOTA NEGARA =========================================================================================Disampaikan oleh : H. Suryadi Jaya Purnama, S.T Nomor Anggota     : A-452   Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua   Yang kami hormati: Pimpinan dan Anggota DPR RI Para Menteri Perwakilan Pemerintah beserta segenap

Pendapat Mini Fraksi PKS Mengenai Harmonisasi RUU TPKS

Pendapat Mini Fraksi PKS Mengenai Harmonisasi RUU TPKS

 

Jakarta (8/12) – Fraksi PKS DPR RI memberikan pandangan fraksi di Badan Legislasi DPR RI Rapat Pleno Pengambilan keputusan atas hasil Penyusunan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Pendapat tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi III, Muzammil Yusuf pada Rabu sore (8/12/2021). File dapat diunduh disini: Pandangan Fraksi PKS Harmonisasi RUU TPKS

Pendapat Fraksi PKS Terhadap Prolegnas RUU Prioritas 2022

Pendapat Fraksi PKS Terhadap Prolegnas RUU Prioritas 2022

 

Jakarta (07/12) – Fraksi PKS menuturkan pendapat mini yang diwakili oleh Anggota Komisi VIII, Bukhori Yusuf, tentang RUU yang akan masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2022. Pembahasan ini sebelumnya telah disampaikan dalam rapat Badan Legislasi pada Senin siang (6/12/2021) bersama pemerintah dan DPD Ri. File dapat diunduh disini: FPKS – Prolegnas RUU Prioritas 2022

POINTER KONFERENSI PERS PENOLAKAN FPKS TERHADAP RUU HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (HKPD)

POINTER KONFERENSI PERS PENOLAKAN FPKS TERHADAP RUU HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (HKPD)

 

Bahan Konferensi Pers atas Sikap Fraksi PKS terhadap Pembahasan RUU HKPD Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD) berlangsung sejak masa sidang sebelumnya hingga kemarin tanggal 23 November 2021 yang merupakan acara puncak setelah dibacakannya pendapat akhir dari masing-masing fraksi. Fraksi PKS menolak RUU HKPD karena banyak hal