Jakarta (8/12) – Fraksi PKS DPR RI memberikan pandangan fraksi di Badan Legislasi DPR RI Rapat Pleno Pengambilan keputusan atas hasil Penyusunan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Pendapat tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi III, Muzammil Yusuf pada Rabu sore (8/12/2021). File dapat diunduh disini: Pandangan Fraksi PKS Harmonisasi RUU TPKS
Jakarta (07/12) – Fraksi PKS menuturkan pendapat mini yang diwakili oleh Anggota Komisi VIII, Bukhori Yusuf, tentang RUU yang akan masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2022. Pembahasan ini sebelumnya telah disampaikan dalam rapat Badan Legislasi pada Senin siang (6/12/2021) bersama pemerintah dan DPD Ri. File dapat diunduh disini: FPKS – Prolegnas RUU Prioritas 2022
PKS PERJUANGKAN HAK-HAK DISABILITAS
Fraksi PKS menyusun Pendapat Mini terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Pandangan berikut disampaikan oleh Suryadi Jaya Purnama, Anggota Komisi V DPR RI. File dapat diunduh disini: Pendapat FPKS Terhadap UU No 38 Tentang Jalan
Bahan Konferensi Pers atas Sikap Fraksi PKS terhadap Pembahasan RUU HKPD Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD) berlangsung sejak masa sidang sebelumnya hingga kemarin tanggal 23 November 2021 yang merupakan acara puncak setelah dibacakannya pendapat akhir dari masing-masing fraksi. Fraksi PKS menolak RUU HKPD karena banyak hal
Fraksi PKS DPR RI menyampaikan 16 catatan yang menjadi alasan penolakan terhadap RUU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Pandangan tersebut disampaikan oleh Anis Byarwati dalam kesempatan Rapat Kerja Komisi XI DPR RI pada Selasa siang (23/11/2021). File dapat diunduh disini: Pendapat Mini FPKS RUU HKPD
Jakarta (22/11) – Legislator Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati menghadiri Rapat Pleno di Badan Legislasi guna memastikan kinerja pemerintah berjalan dengan baik. Anggota Komisi IX tersebut menyampaikan pendapat Fraksi PKS terhadap beberapa hasil pembahasan: 1. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara dan Papua Barat 2. RUU tentang Pengadilan Tinggi Agama Bali,
Berikut terlampir Catatan Kritis Permen Dikbud Ristek No. 30 Tahun 2021. Silahka diunduh
Assalamualaikum Terlampir kiprah dan jejak perjuangan Fraksi PKS DPR RI. Doakan semoga kami dapat istiqamah memperjuangkan kepentingan rakyat. Aamiin. Silahkan diunduh KIPRAH FPKS DPR RI