SIKAP FRAKSI PKS TERHADAP RUU TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Bismillahirrahmanirrahiim; Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR-RI – Menteri PPA – Mendagri – Mensos – Menkumham – Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala
Di buku edisi kali ini, kegiatan saya bertemu konstituen di Daerah Pemilihan (Dapil) VII Jawa Barat, yakni Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta tetap mewarnai. Saya berjumpa dengan Ma’unah di Karawang. Beliau sukses mendapatkan 1000 Kartu Tanda Anggota (KTA) PKS dari warga di sekitar tempat tinggalnya. Ada pula Tarmizi, seorang pengusaha online dari sebuah desa di
PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG KEOLAHRAGAAN ============================================================== Disampaikan oleh : H. Mustafa Kamal, S.S. Nomor Anggota : A-419 Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR-RI; – Menteri Pemuda dan Olahraga RI;
Naskah Pendapat Mini Fraksi PKS dapat diunduh di sini: Pendapat Mini Fraksi PKS DPR RI (RUU Provinsi)
PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP: RUU TENTANG PROVINSI SUMATERA BARAT RUU TENTANG PROVINSI RIAU RUU TENTANG PROVINSI JAMBI RUU TENTANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN RUU TENTANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ================================================= Disampaikan Oleh : DR. H. Al Muzzammil Yusuf, M.Si. Anggota Nomor : A-420 Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh
PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ============================================================== Disampaikan oleh : DR. H. Mulyanto, M.Eng Nomor Anggota : A-450 Bismillahirrahmanirrahiim; Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati: – Pimpinan dan
PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL/ PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL ========================================================================================= Disampaikan oleh: Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si. Nomor Anggota: A-425 Bismillahirrahmanirrahiim; Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota DPR-RI – Rekan-rekan
PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG IBU KOTA NEGARA =========================================================================================Disampaikan oleh : H. Suryadi Jaya Purnama, S.T Nomor Anggota : A-452 Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati: Pimpinan dan Anggota DPR RI Para Menteri Perwakilan Pemerintah beserta segenap
Jakarta (8/12) – Fraksi PKS DPR RI memberikan pandangan fraksi di Badan Legislasi DPR RI Rapat Pleno Pengambilan keputusan atas hasil Penyusunan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Pendapat tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi III, Muzammil Yusuf pada Rabu sore (8/12/2021). File dapat diunduh disini: Pandangan Fraksi PKS Harmonisasi RUU TPKS