Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Komisi I DPR Dukung Tidak Adanya Larangan Hijab di Unhan dan Dorong Konsistensi Penerapannya

 

Jakarta (24/08) — Polemik mengenai calon Kadet Universitas Pertahanan (Unhan) yang mengundurkan diri karena persoalan penggunaan hijab terus mendapat perhatian dari DPR RI. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, melalui keterangan tertulisnya, Senin (24/8), menyatakan bahwa tidak terdapat larangan penggunaan hijab dalam Peraturan Rektor Unhan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pedoman Kehidupan Kadet Unhan.

Kemenhan Tegaskan Tak Ada Larangan Hijab di Unhan, Mahfudz Abdurrahman: Langkah Tepat, Kawal Implementasi di Lapangan

 

Jakarta (24/08) — Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Mahfudz Abdurrahman, menyambut baik dan mengapresiasi klarifikasi resmi yang disampaikan oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI terkait isu penggunaan hijab bagi mahasiswi dan kadet perempuan di Universitas Pertahanan (Unhan) RI. Penegasan Kemenhan dinilai menjadi angin segar sekaligus langkah cepat dalam meluruskan polemik yang sempat memicu

Habib Idrus Minta OJK dan Perbankan Perketat Pembiayaan kepada Perusahaan Berisiko Karhutla

 

Jakarta (24/08) — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Habib Idrus Salim Aljufri, meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan industri perbankan memperkuat pengawasan terhadap pembiayaan perusahaan di sektor perkebunan dan kehutanan yang memiliki risiko kebakaran hutan dan lahan. Menurut Habib Idrus, rekam jejak lingkungan perusahaan, termasuk kejadian kebakaran berulang di wilayah konsesi, harus menjadi

Soroti RAPBN 2027, Ateng Sutisna Peringatkan Pemerintah Agar Tak Monopoli Dana Swasta

 

Jakarta (24/08) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna meminta pembahasan RAPBN 2027 tidak hanya berfokus pada angka defisit, pertumbuhan ekonomi, dan besaran belanja negara. DPR dan pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap risiko fiskal yang muncul dari pembiayaan pembangunan melalui entitas dan instrumen di luar neraca APBN, termasuk kewajiban kontinjensi Danantara

Karhutla Kalimantan, Sekjen PKS: Prioritaskan Keselamatan Warga, Lindungi Satwa, Tegakkan Hukum!

 

Jakarta (24/08) — Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Kholid, mengingatkan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan asap. Karhutla telah berkembang menjadi persoalan kemanusiaan, ekologis, sekaligus penegakan hukum yang membutuhkan penanganan terpadu. “Yang kita hadapi bukan hanya lahan yang

Habib Idrus: Kembara Bukan Sekadar Kemah, tapi Bekal untuk Mengabdi

 

Bogor (24/08) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Habib Idrus Aljufri, mengingatkan para peserta Kembara (Kemah Bela Negara) agar pengalaman yang diperoleh selama mengikuti kegiatan tidak berhenti ketika mereka meninggalkan lokasi perkemahan. Menurut Habib Idrus, Kembara bukan sekadar kegiatan untuk menempa ketahanan fisik dan mental, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter yang

Harga Kelapa Inhil Anjlok, Syahrul Aidi Minta Pemerintah Intervensi Harga dan Tinjau Kebijakan Ekspor

 

Pekanbaru (23/08) — Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Riau I, Syahrul Aidi Maazat, meminta pemerintah segera melakukan intervensi terhadap harga kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang mengalami penurunan tajam. Ia juga meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan ekspor kelapa karena kapasitas industri dalam negeri saat ini belum mampu menyerap seluruh produksi petani. Pernyataan tersebut

Kebakaran Desa Adat Sade, Saadiah: Usut Tuntas Penyebabnya, Jangan Biarkan Kebenaran Terbakar

 

Jakarta (23/08) — Kebakaran hebat yang melanda Desa Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (22/8/2026) malam, menyisakan duka mendalam. Ratusan bangunan di kawasan permukiman adat Suku Sasak dilaporkan terdampak, sementara ratusan warga harus menghadapi kehilangan rumah dan tempat tinggal. Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS,

Kunker ke Jateng, Fikri Faqih Desak Pemerintah Buka Formasi Pustakawan pada Seleksi ASN

 

Semarang (23/08) — Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mendesak pemerintah untuk membuka formasi pustakawan dalam kebijakan seleksi pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal tersebut disampaikannya dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Bidang Perpustakaan dan Literasi Komisi X DPR RI di Provinsi Jawa Tengah, Kamis (20/8/2026). Fikri menyoroti rencana pemerintah yang hendak menyeleksi lebih

Ateng Sutisna: Pergantian Nama Profesi Pemulung ke Pemilah Sampah Harus Diikuti Perubahan Nasib dan Perlindungan Kerja

 

Jakarta (23/08) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, menyambut positif perubahan nomenklatur “pemulung” menjadi “pekerja pemilah sampah”. Namun, ia menegaskan perubahan istilah tersebut tidak boleh berhenti sebagai penghalusan bahasa, melainkan harus menjadi pintu masuk bagi perbaikan status kerja, perlindungan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), peningkatan kompetensi, serta kepastian pendapatan. Menurut