Jakarta (10/07) — Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan menyoroti konflik agraria Desa Pelak, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dengan korporasi, yang dinilai merugikan masyarakat desa setempat. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan keresahan dan rasa ketidakadilan bagi masyarakat yang sedang memperjuangkan hak atas tanah yang mereka klaim sebagai milik mereka. “Masalahnya ada di izin
Yogyakarta (10/07) — Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) harus mampu menjawab persoalan mendasar di dunia pendidikan, mulai dari krisis guru hingga kekhasan pesantren. Penegasan ini disampaikan Fikri usai Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) RUU Sisdiknas di Yogyakarta, Kamis (9/7/2026). Menurut Fikri, pemenuhan kebutuhan
Jakarta (10/07) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna meminta pemerintah tidak melihat reaktivasi Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung dan pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka sebagai dua kebijakan yang saling bertentangan. Pembukaan kembali penerbangan komersial di Bandara Husein memang dapat menggerakkan kembali ekonomi Bandung Raya. Tetapi
Jakarta (10/07) — Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) di Panitia Kerja (Panja) Komisi XI DPR RI terus bergulir. Dalam rapat Panja bersama pemerintah, Anggota Panja dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Habib Idrus Aljufri, mengusulkan agar Islamic International Financial Hub menjadi bagian penting dalam desain RUU PFII sebagai keunggulan kompetitif
Jakarta (10/07) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet, menegaskan bahwa ketahanan pangan Indonesia tahun 2026 masih menghadapi tantangan serius. Di balik ketersediaan pangan yang relatif terjaga, masih terdapat persoalan ketimpangan wilayah, tingginya harga pangan pokok, melemahnya daya beli masyarakat, dan ketergantungan terhadap impor pangan strategis. Data menunjukkan 433 kabupaten/kota (84,24%) berada
Jakarta (10/07) — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menyatakan dukungannya terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi terkait kebijakan Domestic Market Obligation (DMO). Menurutnya, perkara tersebut memiliki dampak yang sangat luas karena menyangkut kepentingan masyarakat. “Saya mendukung penuh upaya
Pangkalpinang (09/07) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagalistrikan harus mampu menjamin akses listrik yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, sekaligus mendukung transisi menuju energi bersih tanpa mengabaikan potensi sumber daya energi nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Ateng dalam wawancara dengan TV Parlemen DPR RI usai mengikuti
Jakarta (09/07) — Anggota Komisi XIII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR RI, Meity Rahmatia meminta pemerintah memikirkan dengan matang Komponen Cadangan napi penerima amnesti pada 2026. Ia mengaku mendukung program tersebut, namun harus didesain sesuai kebutuhan eks narapidana ketika kembali ke masyarakat. “Yang dibutuhkan para napi yang bebas ini ketika kembali ke masyarakat
Jakarta (09/07) — Junaidi Auly selaku Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS mengapresiasi peluncuran program B50 sebagai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor solar, sekaligus mempercepat hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Menurut Junaidi Auly, peluncuran B50 dilaksanakan oleh Presiden Prabowo hari ini mencerminkan komitmen untuk mengoptimalkan potensi
Jakarta (09/07) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Gamal Albinsaid, menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan harus mampu menjawab perubahan dunia kerja akibat transformasi digital dengan menghadirkan perlindungan yang lebih kuat bagi pekerja platform digital serta memperkuat sistem jaminan sosial nasional. Hal tersebut disampaikan Gamal dalam sesi diskusi Kelompok Diskusi Terpumpun (FGD) bertajuk Quo