Tangerang (06/10) — Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong perguruan tinggi untuk mengambil peran lebih besar dalam memperkuat diplomasi parlemen Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Hal tersebut disampaikan Anggota BKSAP DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, dalam kegiatan BKSAP Day di FISIP Universitas Pelita Harapan (UPH), Kabupaten Tangerang, Selasa (6/10/2026).
Jakarta (06/10) — Menjelang perhelatan akbar MotoGP Mandalika, kesiapan infrastruktur pendukung, khususnya layanan transportasi laut menuju Pulau Lombok, terus menjadi perhatian serius. Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan NTB II, Abdul Hadi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengedepankan aspek keselamatan menyusul adanya beberapa insiden kecelakaan dan kebakaran kapal baru-baru ini. “Kita
Arusha, Tanzania (06/10) — Selain menyuarakan persoalan Palestina dan Sudan, kondisi minoritas Muslim di India turut menjadi perhatian Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI dalam rangkaian Sidang ke-153 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Arusha, Tanzania. Ketua BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, mengatakan persoalan yang dihadapi komunitas Muslim di India perlu mendapat perhatian masyarakat internasional.
Tangerang (06/10) — Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fraksi PKS, Meitri Citra Wardani, menilai kebijakan mandatori biodiesel B50 yang memanfaatkan kelapa sawit sebagai bahan baku energi terbarukan tidak hanya perlu dilihat dari perspektif ketahanan energi nasional, tetapi juga sebagai bagian dari penguatan diplomasi ekonomi Indonesia. Hal tersebut disampaikan Meitri saat Kunjungan Kerja
Jakarta (06/10) — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Hendry Munief, mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri menjadi payung hukum yang memastikan keberadaan kawasan industri memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, khususnya melalui penyerapan tenaga kerja lokal, penguatan UMKM dan industri kecil menengah (IKM), serta pembangunan infrastruktur yang memadai. Hal tersebut disampaikan Hendry dalam
Jakarta (06/10) — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Abdul Hadi, mendorong revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) mampu menjawab perkembangan transportasi saat ini, terutama dengan memberikan payung hukum yang jelas bagi angkutan daring dan ojek online. Hal tersebut disampaikan Abdul Hadi dalam sesi PKS Legislative
Jakarta (06/10) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Nevi Zuairina, mendorong optimalisasi Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) sebagai instrumen penting dalam menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi beras di DKI Jakarta. Hal tersebut disampaikannya dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Pasar Induk Cipinang. Nevi menjelaskan, PIBC yang dikelola PT Food Station Cipinang
Jakarta (06/10) — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Rahmat Saleh, meminta pemerintah melakukan pemetaan secara komprehensif dalam penempatan sekitar 28.000 manajer Koperasi Desa Merah Putih. Penempatan dinilai perlu disesuaikan dengan kondisi wilayah dan karakteristik masyarakat setempat agar para manajer dapat menjalankan tugas secara optimal. Rahmat menyampaikan, sekitar 30.000 calon manajer sebelumnya telah mengikuti
Jakarta (06/10) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Riyono, menekankan pembangunan kawasan Pantai Utara Jawa melalui Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) atau BOP Pantura harus dilaksanakan secara terintegrasi dan komprehensif dengan memadukan perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Hal tersebut disampaikan Riyono dalam sesi PKS Legislative Report jelang
Jakarta (06/10) — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Hamid Noor Yasin, mendorong revisi Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) memperkuat upaya mewujudkan zero over dimension over loading (ODOL) pada 2027. Ia menegaskan penindakan terhadap pelanggaran ODOL tidak boleh hanya membebankan tanggung jawab kepada pengemudi. Hal tersebut disampaikan Hamid dalam sesi