Makassar (28/10) — Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PW IPHI) Sulawesi Selatan, Meity Rahmatia, mendorong penguatan peran alumni haji agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, tidak hanya dalam bidang keagamaan, tetapi juga ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan sosial. Hal tersebut disampaikan Meity yang juga merupakan anggota DPR RI Fraksi PKS dalam Rapat
Jakarta (28/10) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mengusulkan pembentukan Jaring Pengaman Kesehatan Karhutla untuk menjamin perlindungan warga terdampak asap, mulai dari pencegahan, pengobatan, bantuan saat kehilangan penghasilan, hingga pemulihan kesehatan. Pemerintah diminta menyusun rancangan program dan skema pembiayaan dalam 30 hari serta memulai uji coba layanan terpadu di daerah prioritas
Jakarta (28/10) — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Adang Daradjatun, mengapresiasi seluruh narasumber dan menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara efektivitas pemulihan aset hasil tindak pidana (asset recovery) dan perlindungan hak masyarakat dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Dengar Pendapat Umum
Bekasi (28/10) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Jalal Abdul Nasir, menyerahkan bantuan prasarana tenis meja kepada warga Perumahan Vila Mutiara RW 11, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Dalam kegiatan tersebut, legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VII yang meliputi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta itu berfoto bersama warga. Penyerahan
Jakarta (28/10) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2026 sebagai momentum untuk memperkuat karakter dan meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia. Menurutnya, momentum Sumpah Pemuda menjadi tonggak penting dalam mempersiapkan generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Kurniasih menilai semangat
Pringsewu (28/10) — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, menegaskan bahwa kedaulatan pangan nasional harus dibangun dengan memastikan petani memperoleh kesejahteraan yang layak. Peningkatan produksi pertanian tidak cukup menjadi ukuran keberhasilan pembangunan pangan apabila belum diikuti kepastian harga, penurunan beban biaya produksi, akses terhadap sarana pertanian, dan jaminan pasar yang menguntungkan petani. Hal itu
Jakarta (27/10) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Riyono ‘Caping’, meminta pemerintah mengkaji secara cermat wacana pemanfaatan 12,7 juta hektare hutan rusak untuk pengembangan perkebunan sawit guna mendukung program biodiesel B50 hingga B100. Wacana tersebut sebelumnya disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo. ⠀ Riyono menyatakan bahwa upaya pemerintah mewujudkan
Jakarta (27/10) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap peredaran mainan squishy yang dilengkapi alat suntik berjarum dan dilaporkan dijual kepada anak-anak. Menurut Netty, beredarnya mainan dengan komponen menyerupai jarum medis perlu menjadi perhatian bersama, terutama ketika produk tersebut mudah diperoleh anak-anak di lingkungan sekolah. “Mainan seharusnya
Jakarta (27/10) — Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Surahman Hidayat, mengutuk keras dugaan tindak pidana pencabulan dan rudapaksa yang dilakukan seorang dokter di Bandung, Jawa Barat, berinisial IS (37), terhadap anak kandungnya yang masih berusia 3,5 tahun. Menurutnya, dugaan tindakan tersebut sangat memprihatinkan karena melibatkan seorang ayah kandung yang seharusnya menjadi tempat berlindung
Jakarta (27/10) — Pemerintah terus mengejar target cakupan kepemilikan akta kelahiran sebesar 100 persen pada 2026. Dokumen tersebut memiliki peran penting sebagai dasar pencatatan identitas anak dan pengurusan dokumen kependudukan lainnya, seperti Kartu Identitas Anak (KIA) dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el). Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, meminta pemerintah daerah mempercepat kepemilikan akta kelahiran