Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Rubrik
Berita

Cegah Pendidikan Kehilangan Arah Moral, Fikri Faqih Ajak Masyarakat Aktif Kawal Kebijakan Publik

Cegah Pendidikan Kehilangan Arah Moral, Fikri Faqih Ajak Masyarakat Aktif Kawal Kebijakan Publik

 

Tegal (27/10) — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, mengingatkan masyarakat agar tidak bersikap apatis terhadap politik guna mencegah kekosongan kepemimpinan bermoral (vacuum of power) dalam pengambilan kebijakan publik. Pesan tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber kegiatan Training Orientasi Partai (TOP) di Kantor DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal, Kecamatan Slawi,

Nevi Zuairina Apresiasi Ketegasan Bupati Dharmasraya, Desak Pengusutan Tuntas Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

Nevi Zuairina Apresiasi Ketegasan Bupati Dharmasraya, Desak Pengusutan Tuntas Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

 

Dharmasraya (27/10) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, Nevi Zuairina, mengapresiasi langkah cepat Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, bersama jajaran Polres Dharmasraya dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) yang turun langsung menindaklanjuti temuan penanaman sawit ilegal di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Bukit Lantak, Nagari Tabek, Kecamatan

Jalal Abdul Nasir Jaga Kedekatan dengan Warga Melalui Silaturahmi

Jalal Abdul Nasir Jaga Kedekatan dengan Warga Melalui Silaturahmi

 

Bekasi (27/10) — Kehadiran dalam undangan masyarakat, termasuk acara pernikahan, menjadi salah satu cara untuk merawat kedekatan antara wakil rakyat dan warga. Melalui silaturahmi, anggota DPR RI Fraksi PKS, Jalal Abdul Nasir, terus berupaya mempererat hubungan dengan masyarakat. Sebagai legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VII yang meliputi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta,

Ateng Sutisna Desak Percepatan Pembenahan Sampah Sumedang, Anggaran dan Layanan Harus Diperkuat

Ateng Sutisna Desak Percepatan Pembenahan Sampah Sumedang, Anggaran dan Layanan Harus Diperkuat

 

Sumedang (27/10) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mendesak pemerintah mempercepat pembenahan pengelolaan sampah di Kabupaten Sumedang melalui pengurangan sampah dari sumbernya, perbaikan layanan, penguatan anggaran, dan peningkatan tanggung jawab produsen. Persoalan sampah harus ditangani sebagai masalah kesehatan masyarakat dan perlindungan lingkungan, bukan sekadar urusan pengangkutan dan pembuangan. Hal itu disampaikan

Aher Apresiasi Target Penyelesaian Jalan Malinau–Nunukan–Krayan pada 2028, Dorong Konektivitas Perbatasan Kalimantan Utara

Aher Apresiasi Target Penyelesaian Jalan Malinau–Nunukan–Krayan pada 2028, Dorong Konektivitas Perbatasan Kalimantan Utara

 

Jakarta (27/10) — Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menargetkan pembangunan jalan yang menghubungkan Malinau, Nunukan, hingga Krayan, Kalimantan Utara, dapat dituntaskan pada akhir 2028. Target tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat konektivitas di kawasan perbatasan sekaligus membuka akses masyarakat terhadap pusat pelayanan dan aktivitas ekonomi. Komitmen itu ditegaskan dalam peninjauan titik nol

Adang Daradjatun: RUU Perampasan Aset Harus Perkuat Asset Recovery dan Jamin Kepastian Hukum

Adang Daradjatun: RUU Perampasan Aset Harus Perkuat Asset Recovery dan Jamin Kepastian Hukum

 

Jakarta (27/10) — Komisi III DPR RI kembali mendalami penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Said Karim, serta Ketua Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LK2 FHUI). Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Adang Daradjatun, menilai

Ateng Sutisna Minta Tata Kelola Dana Sawit Diikuti Ketegasan Kewajiban Lingkungan

Ateng Sutisna Minta Tata Kelola Dana Sawit Diikuti Ketegasan Kewajiban Lingkungan

 

Jakarta (27/10) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, meminta pemerintah mengevaluasi tata kelola dana perkebunan kelapa sawit sekaligus mempercepat pelaksanaan putusan perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah berkekuatan hukum tetap. Negara perlu memastikan kebijakan pembiayaan industri sawit berjalan seiring dengan kewajiban perlindungan lingkungan dan pemulihan kerusakan. “Negara harus mampu

Habib Aboe Dorong Diplomasi Parlemen untuk Bawa Potensi Toba ke Pasar Global

Habib Aboe Dorong Diplomasi Parlemen untuk Bawa Potensi Toba ke Pasar Global

 

Toba (27/10) — Anggota DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, mendorong pemanfaatan diplomasi parlemen untuk memperkenalkan potensi Kabupaten Toba, Sumatera Utara, ke pasar global. Menurutnya, potensi pariwisata, kekayaan alam, dan posisi strategis Toba sebagai destinasi wisata internasional perlu didukung dengan kerja sama lintas negara. Hal tersebut disampaikan Habib Aboe dalam kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten

Dukung Pertemuan Koalisi Mekah dan Iran, HNW: Penting untuk Redakan Ketegangan, Hadirkan Perdamaian, dan Kembali Fokus Perjuangkan Palestina Merdeka

Dukung Pertemuan Koalisi Mekah dan Iran, HNW: Penting untuk Redakan Ketegangan, Hadirkan Perdamaian, dan Kembali Fokus Perjuangkan Palestina Merdeka

 

Jakarta (27/10) — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), M. Hidayat Nur Wahid, menyambut baik dan mendukung agenda pertemuan delegasi Koalisi Mekah yang terdiri atas Arab Saudi, Turki, dan Pakistan dengan Iran. Pertemuan yang akan diselenggarakan di Teheran, Iran, itu dijadwalkan dihadiri Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman, Kepala Staf

Aher Dukung Penguatan PLBN Long Nawang dan Labang, Dorong Percepatan Kesepakatan Indonesia–Malaysia

Aher Dukung Penguatan PLBN Long Nawang dan Labang, Dorong Percepatan Kesepakatan Indonesia–Malaysia

 

Jakarta (26/10) — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menyatakan bahwa kelayakan teknis Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Nawang dan PLBN Labang di Kalimantan Utara masih menjadi pembahasan antara Indonesia dan Malaysia. Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Nurdin, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa kedua PLBN tersebut tetap dipertahankan dalam