Jakarta (03/08) — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS sekaligus Wakil Ketua Fraksi PKS, Abdul Hadi, menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden kebakaran KM Mutiara Sentosa II di perairan Laut Jawa, Minggu (2/8). Ia berharap seluruh penumpang dan awak kapal yang masih berada di lokasi kejadian dapat segera dievakuasi dengan selamat serta memperoleh penanganan terbaik.
Abdul Hadi mengapresiasi langkah cepat Basarnas, Kementerian Perhubungan, TNI AL, dan seluruh unsur yang terlibat dalam operasi penyelamatan. Namun, menurutnya, insiden tersebut kembali menjadi peringatan keras bahwa keselamatan transportasi laut nasional masih menghadapi persoalan mendasar yang harus segera dibenahi.
“Saya turut prihatin atas musibah kebakaran KM Mutiara Sentosa II. Prioritas utama saat ini adalah memastikan seluruh penumpang dan awak kapal berhasil dievakuasi dengan selamat. Pada saat yang sama, penyebab kebakaran harus diusut secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak kembali terulang,” ujar Abdul Hadi.
Ia menilai, kecelakaan kapal yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan bahwa pembenahan sektor pelayaran tidak boleh lagi dilakukan secara parsial. Menurutnya, rentetan insiden tersebut menandakan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan pelayaran nasional.
“Kita baru saja berduka atas tenggelamnya KM Nurul Salsa pada pertengahan Juli lalu. Kini masyarakat kembali dikejutkan dengan kebakaran KM Mutiara Sentosa II. Ketika kecelakaan kapal terus berulang dalam waktu yang berdekatan, ini bukan lagi sekadar musibah, tetapi menjadi alarm bahwa sistem keselamatan pelayaran kita membutuhkan perhatian yang jauh lebih serius,” tegasnya.
Abdul Hadi menekankan bahwa keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama dalam setiap penyelenggaraan transportasi laut. Ia meminta seluruh operator kapal untuk tidak hanya memenuhi persyaratan administrasi, tetapi benar-benar memastikan seluruh aspek keselamatan berfungsi optimal sebelum kapal diizinkan berlayar.
“Jangan sampai pemeriksaan keselamatan hanya menjadi formalitas dan rutinitas administratif. Setiap sertifikat kelaikan, setiap inspeksi, dan setiap prosedur keselamatan harus benar-benar mencerminkan kondisi kapal yang aman untuk mengangkut masyarakat. Nyawa penumpang tidak boleh dipertaruhkan karena kelalaian atau lemahnya pengawasan,” katanya.
Sebagai anggota Komisi V DPR RI yang membidangi sektor transportasi, Abdul Hadi juga meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar pengawasan pelayaran, khususnya terhadap kapal penumpang yang melayani rute-rute padat.
Ia menilai evaluasi harus mencakup kepatuhan operator terhadap standar keselamatan, efektivitas inspeksi berkala, kesiapan alat pemadam kebakaran, kelengkapan alat keselamatan, hingga mekanisme mitigasi risiko di atas kapal.
“Regulator dan pengelola kapal harus memastikan keselamatan benar-benar menjadi budaya kerja, bukan sekadar memenuhi kewajiban di atas kertas. Masyarakat berhak memperoleh jaminan bahwa setiap kapal yang mereka naiki telah memenuhi standar keselamatan tertinggi. Jangan menunggu korban berikutnya baru kita melakukan pembenahan,” ujar Abdul Hadi.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Komisi V DPR RI akan terus mendorong penguatan pengawasan dan peningkatan standar keselamatan transportasi laut agar kepercayaan masyarakat terhadap moda transportasi laut tetap terjaga.
“Sekitar dua per tiga wilayah Indonesia adalah perairan. Sebagai negara kepulauan, kapal semestinya menjadi moda transportasi utama penghubung antarpulau. Karena itu, pembangunan dan modernisasi transportasi laut seharusnya menjadi salah satu prioritas nasional untuk memperkuat konektivitas, menekan biaya logistik, dan mendorong pemerataan pembangunan,” pungkasnya.