Jakarta (09/07) — Anggota Komisi XIII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR RI, Meity Rahmatia meminta pemerintah memikirkan dengan matang Komponen Cadangan napi penerima amnesti pada 2026. Ia mengaku mendukung program tersebut, namun harus didesain sesuai kebutuhan eks narapidana ketika kembali ke masyarakat. “Yang dibutuhkan para napi yang bebas ini ketika kembali ke masyarakat
Jakarta (09/07) — Junaidi Auly selaku Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS mengapresiasi peluncuran program B50 sebagai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor solar, sekaligus mempercepat hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Menurut Junaidi Auly, peluncuran B50 dilaksanakan oleh Presiden Prabowo hari ini mencerminkan komitmen untuk mengoptimalkan potensi
Jakarta (09/07) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Gamal Albinsaid, menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan harus mampu menjawab perubahan dunia kerja akibat transformasi digital dengan menghadirkan perlindungan yang lebih kuat bagi pekerja platform digital serta memperkuat sistem jaminan sosial nasional. Hal tersebut disampaikan Gamal dalam sesi diskusi Kelompok Diskusi Terpumpun (FGD) bertajuk Quo
Jakarta (09/07) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Muh. Haris, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan harus menjadi momentum untuk membangun hubungan industrial yang lebih harmonis antara pekerja dan pengusaha. Menurutnya, regulasi baru harus mampu menghadirkan keseimbangan kepentingan sehingga tercipta iklim kerja yang sehat sekaligus mendukung pertumbuhan industri nasional. Hal tersebut disampaikan
Jakarta (09/07) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Achmad Ru’yat, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan harus mampu mempertemukan kepentingan pekerja dan pengusaha secara berimbang, sehingga melahirkan regulasi yang memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja dan daya saing industri nasional. Hal tersebut disampaikan Ru’yat saat sesi diskusi dalam Kelompok Diskusi Terpumpun
Jakarta (09/07) — Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) MJH, Arif Minardi, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan harus dilakukan secara transparan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sejak tahap awal penyusunan draf. Menurutnya, partisipasi publik yang bermakna menjadi syarat utama agar regulasi yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan pekerja maupun dunia usaha.
Jakarta (09/07) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Hadi, menyoroti keras berbagai keluhan masyarakat terkait standar pelayanan jalan tol di Indonesia. Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB II (Pulau Lombok) ini mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Bina Marga, dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) untuk segera merealisasikan
Jakarta (09/07) — Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menilai penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan tidak cukup hanya memperbaiki regulasi yang sudah ada, tetapi harus menjadi instrumen strategis untuk mendorong transformasi ekonomi nasional, memperkuat industrialisasi, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas. Pandangan tersebut disampaikan Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Bob Azam, bersama Dewan Pakar APINDO, Wijayanto Samirin,
Jakarta (09/07) — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan harus mampu menghadirkan regulasi yang adaptif, berkeadilan, dan menyeimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, baik pekerja, dunia usaha, maupun pemerintah. Hal tersebut disampaikan Netty saat memberikan sambutan dan pemaparan dalam Kelompok Diskusi Terpumpun (FGD) bertajuk Quo Vadis RUU Ketenagakerjaan yang
Jakarta (09/07) — Ahli Hukum Ketenagakerjaan, Mohammad Ryan Bakry, menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan harus menjadi regulasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan tidak sekadar mengulang substansi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Menurutnya, pembaruan regulasi ketenagakerjaan harus mampu mengantisipasi dinamika hubungan kerja, perubahan teknologi, hingga tantangan dunia kerja di masa depan. Hal tersebut disampaikan Ryan