Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Ledia Hanifa: Bantuan Pendidikan Bukan Bansos, Jangan Batasi Akses Anak Hanya karena Desil

 

Jakarta (14/07) — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, menegaskan bantuan pendidikan tidak semestinya diposisikan sebagai bantuan sosial. Menurutnya, nomenklatur tersebut perlu diperbaiki agar akses terhadap bantuan pendidikan tidak hanya terpaku pada kelompok desil 1 hingga 4. Hal tersebut disampaikan Ledia dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna ke-25 DPR

Temuan Bahan Berbahaya dalam Kosmetik Terus Berulang, Netty Prasetiyani Dorong BPOM Perkuat Edukasi dan Pengawasan Marketplace

 

Jakarta (14/07) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, menyoroti masih berulangnya temuan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Ia mengapresiasi upaya pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, namun mempertanyakan mengapa persoalan tersebut terus terjadi dari tahun ke tahun. Hal tersebut disampaikan Netty dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna

Nasir Djamil: Langkah “Cooling System” Kapolri Tepat, Jaga Soliditas Antarpenegak Hukum

 

Jakarta (14/07) — Anggota Komisi III DPR RI, M. Nasir Djamil, menilai langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan silaturahmi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sebagai langkah yang tepat dan cermat dalam menjaga soliditas antarinstitusi negara. Menurut Nasir, pertemuan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya cooling system atau meredakan

Kawal Akuntabilitas Keuangan Negara, Jalal Abdul Nasir Soroti Ketepatan Penyaluran KUR dan PNBP Migas di Jateng

 

Semarang (14/07) — Kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ke Jawa Tengah diikuti Jalal Abdul Nasir pada 13–15 Juli 2026. Sejumlah isu strategis mengenai pengelolaan keuangan negara dan daerah dibahas dalam agenda tersebut. Pada sesi pagi, pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dibahas bersama pemerintah daerah, lembaga keuangan, organisasi dunia usaha, dan perusahaan

Hendry Munief Dorong RUU Daerah Kepulauan Tuntas Tahun Ini, Perjuangkan Kesejahteraan Masyarakat Kepulauan

 

Jakarta (14/07) — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Hendry Munief, mendorong penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan sebagai langkah memperkuat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan. Hal tersebut disampaikan Hendry dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna ke-25 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025/2026 pada Selasa (14/07), di

Dorong Terwujudnya UHC, Achmad Ru’yat: Pemda Harus Jaga Komitmen Anggaran untuk Pastikan Warga Terlindungi BPJS PBI

 

Jakarta (14/07) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Achmad Ru’yat, menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk menjaga capaian Universal Health Coverage (UHC), terutama di tengah penurunan transfer anggaran dari pemerintah pusat ke daerah. Hal tersebut disampaikan Ru’yat dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna ke-25 DPR RI Masa Persidangan

Tahun Ajaran Baru, Kurniasih: MPLS Harus Menjadi Awal Terciptanya Sekolah yang Aman, Ramah, dan Berkarakter

 

Jakarta (14/07) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menyambut dimulainya Tahun Ajaran 2026/2027 dengan mengapresiasi langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang memperkuat pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) untuk mencegah perundungan, kekerasan, dan praktik perpeloncoan terhadap peserta didik baru. Menurut Kurniasih, tahun ajaran baru merupakan momentum penting yang akan membentuk

Ribuan Warga Meranti Bekerja di Malaysia, Hendry Munief Dorong Solusi dari Kemenhan dan KKP RI

 

Jakarta (14/07) — Persoalan kesejahteraan di wilayah kepulauan kembali menjadi sorotan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan. Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan, Hendry Munief, mengungkap fakta memprihatinkan yaitu ribuan warga Kabupaten Kepulauan Meranti bekerja tanpa visa kerja ke Malaysia akibat keterbatasan ekonomi di daerahnya. Hal tersebut disampaikan Hendry Munief dalam Rapat Dengar

Riyono Caping: Harga BBM Solar Non Subsidi Rp15.000/liter Harus Lancar Stok dan Rantai Pasoknya

 

Jakarta (14/07) — Presiden Prabowo Subianto memberikan harga khusus Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar khusus bagi pengusaha nelayan sebesar Rp15.000 per liter. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, harga BBM non-subsidi sempat melonjak hingga Rp21.300 per liter. Sementara untuk BBM nelayan di bawah 30 GT sudah diberikan harga BBM subsidi sebesar Rp6.800 per liter.

Ateng Sutisna Dorong Sinergi SARBINESIA dengan Gerakan Taubat Ekologis Nasional

 

Jakarta (14/07) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna menyatakan dukungan terhadap Gerakan Taubat Ekologis Nasional yang diinisiasi Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH). Menurutnya, gerakan tersebut perlu diperkuat melalui kolaborasi dengan berbagai inisiatif masyarakat agar mampu menghadirkan pemulihan lingkungan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di tengah tantangan perubahan iklim,