Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Rubrik
Berita

Tidak Hanya Integrasi, Reni Astuti Tegaskan Integritas Data Juga Jadi Aspek Penting dalam Pembahasan Blockchain RUU SDI

Tidak Hanya Integrasi, Reni Astuti Tegaskan Integritas Data Juga Jadi Aspek Penting dalam Pembahasan Blockchain RUU SDI

 

Jakarta (14/07) — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Reni Astuti menekankan pentingnya menjaga integritas data dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI). Menurutnya, keberhasilan sistem Satu Data Indonesia tidak hanya ditentukan oleh terintegrasinya data, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan terhadap data yang digunakan. “Menarik ya, ini kan bicara tentang Satu Data

Hari Pertama Sekolah, Meity Rahmatia Harap Dunia Pendidikan Semakin Maju, Terakses, Berperspektif pada Keadilan dan HAM

Hari Pertama Sekolah, Meity Rahmatia Harap Dunia Pendidikan Semakin Maju, Terakses, Berperspektif pada Keadilan dan HAM

 

Jakarta (14/07) — Awal pekan ini, Senin (13/7/2026), sekolah-sekolah di seluruh wilayah tanah air Indonesia kembali sibuk. Proses belajar-mengajar kembali berlangsung. Tahun ajaran baru 2026/2027 telah dibuka diawali dengan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi murid-murid baru sepekan ini, baik di sekolah-sekolah negeri maupun swasta. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera turut menyampaikan selamat

Muh Haris: RUU Ketenagakerjaan Harus Menjadi Jawaban atas Gelombang PHK, Ketidakpastian Global, dan Masa Depan Pekerja Indonesia

Muh Haris: RUU Ketenagakerjaan Harus Menjadi Jawaban atas Gelombang PHK, Ketidakpastian Global, dan Masa Depan Pekerja Indonesia

 

Jakarta (14/07) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Muh Haris, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan momentum penting untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang lebih adil, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja yang berubah sangat cepat. Menurut Muh Haris, RUU Ketenagakerjaan

Adang Daradjatun: Dugaan Kekerasan di Pondok Pesantren Harus Diusut Tuntas, Keselamatan Anak Tidak Boleh Dikompromikan

Adang Daradjatun: Dugaan Kekerasan di Pondok Pesantren Harus Diusut Tuntas, Keselamatan Anak Tidak Boleh Dikompromikan

 

Jakarta (13/07) — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Adang Daradjatun, menegaskan bahwa dugaan tindak pidana yang mengakibatkan meninggalnya seorang santri dan melukai dua santri lainnya di sebuah pondok pesantren di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, harus diusut secara menyeluruh, profesional, objektif, dan transparan agar memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan

Adang Daradjatun Serap Aspirasi Warga Kota Bambu Utara, Tekankan Peran Masyarakat Jaga Keamanan dan Cegah Narkoba

Adang Daradjatun Serap Aspirasi Warga Kota Bambu Utara, Tekankan Peran Masyarakat Jaga Keamanan dan Cegah Narkoba

 

Jakarta (13/07) — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Adang Daradjatun melaksanakan Kegiatan Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) V di Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Kegiatan ini menjadi wadah bagi Adang untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat edukasi mengenai keamanan lingkungan, bahaya narkotika, serta peran DPR RI dalam menjalankan

Abdul Hadi Desak Optimalisasi Pemanfaatan Bendungan Meninting, Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Lobar Bagian Utara Hingga Sekotong

Abdul Hadi Desak Optimalisasi Pemanfaatan Bendungan Meninting, Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Lobar Bagian Utara Hingga Sekotong

 

Lombok Barat (13/07) — Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) NTB Abdul Hadi mendorong percepatan pemanfaatan potensi Bendungan Meninting yang diresmikan Presiden Prabowo, Jumat (10/7). Dengan kapasitas tampung yang mencapai hampir 9,9 juta meter kubik, bendungan ini diproyeksikan menjadi solusi krusial bagi pemenuhan kebutuhan air irigasi pertanian sekaligus air bersih di Pulau Lombok. “Tahun 2027

Ateng Sutisna Dukung Gerakan Taubat Ekologis, Ingatkan Jangan Berhenti pada Seremoni

Ateng Sutisna Dukung Gerakan Taubat Ekologis, Ingatkan Jangan Berhenti pada Seremoni

 

Jakarta (13/07) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna mengapresiasi peluncuran Gerakan Taubat Ekologis Nasional yang diinisiasi Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH). Menurutnya, gerakan tersebut menjadi momentum penting untuk mengubah cara pandang terhadap lingkungan dari sekadar urusan teknis menjadi gerakan moral, sosial, ekonomi, dan kebudayaan yang melibatkan seluruh elemen bangsa.

Jalal Abdul Nasir: Koperasi Harus Menjadi Motor Penggerak Ekonomi Rakyat dan Kemandirian Bangsa

Jalal Abdul Nasir: Koperasi Harus Menjadi Motor Penggerak Ekonomi Rakyat dan Kemandirian Bangsa

 

Karawang (13/07) — Memperingati Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79, Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Jalal Abdul Nasir, mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengembalikan koperasi sebagai kekuatan utama ekonomi kerakyatan yang mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Menurut Jalal, koperasi bukan sekadar badan usaha, tetapi merupakan wujud nyata semangat gotong royong, kebersamaan, dan keadilan ekonomi

Adang Dukung Panja Komisi III Usut Korupsi yang Menyeret Jampidsus, Minta Institusi Tetap Kompak

Adang Dukung Panja Komisi III Usut Korupsi yang Menyeret Jampidsus, Minta Institusi Tetap Kompak

 

Jakarta (11/07) — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Adang Daradjatun, menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan sinergi antarinstitusi dalam menangani kasus dugaan korupsi yang tengah menjadi perhatian publik. Hal tersebut disampaikan Adang dalam Konferensi Pers Komisi III DPR RI terkait Kasus Korupsi Batu Bara dan Pengunduran Diri Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus

Wujudkan Ketahanan Pangan, Aher Tegaskan Persoalan Pertanahan Harus Jadi Prioritas Pemerintah

Wujudkan Ketahanan Pangan, Aher Tegaskan Persoalan Pertanahan Harus Jadi Prioritas Pemerintah

 

Serang (11/07) — Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan persoalan pertanahan harus menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Menurutnya, kepastian hukum atas tanah merupakan fondasi bagi berbagai agenda pembangunan nasional, termasuk dalam mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Memang di beragam tempat masalah tanah ini memang sering kali mencuat. Karena itulah Komisi