Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Soroti Anggaran Dirjen Perhubungan Udara, Abdul Hadi Desak Prioritas Keselamatan Penerbangan dan Antisipasi Sanksi Internasional

 

Jakarta (16/07) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Pemilihan (Dapil) NTB II (Pulau Lombok), Abdul Hadi, menyampaikan kritik tajam serta catatan krusial dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, di Senayan, Jakarta. Dalam interupsinya, Abdul Hadi menyoroti sejumlah persoalan mendasar

Ahmad Heryawan Apresiasi Komitmen Kemendagri Jaga Kepastian Nasib PPPK dan Tenaga Non-ASN di Daerah

 

Jakarta (16/07) — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah tidak mengharapkan adanya opsi pemberhentian bagi pegawai PPPK maupun tenaga honorer di daerah. Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI, Mendagri memaparkan strategi penyesuaian postur belanja pegawai agar tidak melebihi batas maksimal 30 persen sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2022

Ateng Sutisna Usulkan Model Kemitraan Agrinas & Petani Sawit Untuk Keberlanjutan B50

 

Jakarta (16/07) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna mengusulkan agar pengelolaan kebun sawit hasil penertiban kawasan hutan dilakukan melalui pola kemitraan yang setara antara PT Agrinas Palma Nusantara dan pekebun sawit mandiri. Petani tidak boleh hanya diposisikan sebagai pemasok tandan buah segar (TBS), kontraktor panen, atau penyedia tenaga kerja, tetapi harus

Soroti Tragedi Pembakaran Santri di Lombok Tengah, Rofik Hananto Desak Pengusutan Tuntas dan Evaluasi Sistem Pengawasan

 

Jakarta (16/07) — Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS, Rofik Hananto, menyampaikan duka cita yang mendalam atas terjadinya tragedi kekerasan yang berujung pada dugaan pembakaran seorang santri pondok pesantren Rosyidatussaulatiyyah Al-Ibrahimi NW di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Peristiwa tragis ini dinilai menjadi alarm keras bagi ekosistem pendidikan di seluruh Indonesia. Rofik

PKS Ingatkan RUU Satu Data Indonesia Jangan Jadi Alat Pengawasan Warga dan Komersialisasi Data

 

Jakarta (16/07) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menegaskan Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia harus menjadi fondasi reformasi tata kelola pemerintahan berbasis data sekaligus menjamin keamanan dan hak privasi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Anggota Badan Legislasi DPR RI, Gamal Albinsaid, saat membacakan Pendapat Mini Fraksi PKS dalam Rapat Pleno Badan Legislasi DPR

Habib Aboe Dorong Depok Jadi Pusat Inovasi dan AI Bertaraf Internasional

 

Depok (16/07) — Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, mendorong Pemerintah Kota Depok untuk memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki agar menjadi pusat inovasi, riset, ekonomi kreatif, ekonomi syariah, hingga pengembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) bertaraf internasional. Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja

Ahmad Heryawan Dorong Kemendagri Perkuat Implementasi Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Daring

 

Jakarta (16/07) — Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan komitmen institusinya untuk memperkuat implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Daring 2025–2029. Langkah ini diwujudkan melalui penguatan koordinasi, pembinaan, serta peningkatan sosialisasi secara masif kepada para kepala daerah sebagai pelaksana teknis yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Dalam

Temukan Berbagai Ketidaksinkronan, Ateng Sutisna Dorong Audit Menyeluruh PLTP Mataloko

 

Jakarta (16/07) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna meminta pemerintah menghentikan sementara seluruh rencana pengeboran baru PLTP Mataloko di Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur, sampai dilakukan audit menyeluruh. Transisi energi tidak boleh dipaksakan apabila masih menyisakan berbagai persoalan mendasar yang belum terselesaikan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam audiensi Komisi XII DPR

Meity Apresiasi Ditjen Imigrasi dalam Pemangkasan Penerbitan Bebas Visa Kunjungan

 

Jakarta (15/07) — Anggota Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Meity Rahmatia memuji capaian Direktorat Jenderal Imigrasi dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 2,81 triliun rupiah dari visa kunjungan warga asing ke Indonesia. Capaian ini, menurutnya, menunjukkan ada perbaikan pada sistem pelayanan imigrasi. “Semakin bermutu dan profesional. Dengan demikian pula, kontribusi lembaga ini