Jakarta (16/07) — Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Anggota Badan Anggaran DPR RI Fraksi PKS, Slamet, menyatakan bahwa Indonesia tengah menghadapi paradoks perberasan. Di satu sisi, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai 5,2–5,3 juta ton per Juli 2026, tertinggi sepanjang sejarah dan meningkat tajam dari 1,23 juta ton pada 2021. Namun di sisi lain, harga beras masih terus meningkat dan kesejahteraan petani belum menunjukkan perbaikan yang sepadan. Kondisi ini menandakan bahwa tantangan sektor perberasan bukan lagi semata pada produksi, melainkan pada efektivitas tata niaga dan distribusi pangan.

Berdasarkan data BPS, pada Juni 2026 harga beras di tingkat penggilingan masih naik 0,97% (mtm) dan 6,96% (yoy). Harga beras premium meningkat 1,01% (mtm) and 11,66% (yoy), sedangkan beras medium naik 0,92% (mtm) dan 5,10% (yoy). Di saat yang sama, Nilai Tukar Petani (NTP) justru turun menjadi 127,65 atau melemah 0,06% dibanding bulan sebelumnya. Penurunan terjadi pada subsektor hortikultura (-0,42%), perkebunan rakyat (-0,46%), dan peternakan (-1,85%), menunjukkan bahwa kenaikan harga di tingkat konsumen belum berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan petani.

Menurut Slamet, kondisi tersebut mengindikasikan masih tingginya biaya logistik, belum transparannya tata niaga, serta belum optimalnya hilirisasi pangan sehingga margin keuntungan lebih banyak dinikmati di sepanjang rantai distribusi. “Keberhasilan pangan tidak boleh hanya diukur dari penuh atau tidaknya gudang Bulog. Stok yang besar harus mampu menekan harga di pasar dan meningkatkan pendapatan petani. Jika harga tetap tinggi sementara petani belum sejahtera, berarti ada mata rantai yang perlu dibenahi,” tegasnya.

Fraksi PKS mendorong pemerintah segera melakukan reformasi tata niaga perberasan melalui penguatan sistem data stok dan harga secara real-time, efisiensi logistik dan distribusi pangan, pengawasan margin perdagangan, penguatan koperasi dan kelembagaan ekonomi petani, serta percepatan hilirisasi agar nilai tambah lebih banyak dinikmati produsen. Selain itu, indikator keberhasilan kebijakan pangan perlu diperluas, tidak hanya berorientasi pada produksi and stok, tetapi juga mencakup stabilitas harga, efisiensi distribusi, serta peningkatan pendapatan petani.

“Ketahanan pangan yang sesungguhnya adalah ketika stok nasional tetap aman, harga beras terjangkau bagi masyarakat, dan petani memperoleh keuntungan yang layak. Ketiga tujuan tersebut harus dicapai secara bersamaan melalui tata niaga yang lebih efisien, transparan, dan berkeadilan,” tutup Slamet.