Jakarta (21/07) — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifa, mengapresiasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya. Dengan capaian tersebut, Perpusnas telah memperoleh WTP sebanyak sepuluh kali.
Apresiasi tersebut disampaikan Ledia dalam rapat bersama Komisi X DPR RI dan Perpustakaan Nasional terkait laporan keuangan pemerintah pusat APBN Tahun Anggaran 2025 pekan lalu (16/7/2026).
Ledia menyampaikan, capaian WTP menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi dan keuangan Perpusnas telah berjalan dengan baik. Ia juga menyoroti realisasi anggaran Perpusnas yang mencapai 98,93 persen, dengan sebagian besar program memiliki tingkat serapan anggaran di atas 90 persen.
Namun, Ledia mengingatkan bahwa tingginya serapan anggaran perlu dilihat bersama dengan capaian program, khususnya dalam pelaksanaan tugas Perpusnas di bidang literasi.
“Anggaran itu kan bukan sekadar tersedia dan kemudian terserap, tetapi dia digunakan untuk mencapai tujuannya. Karena itu, yang penting adalah bagaimana kita bisa melihat keterkaitan antara anggaran yang digunakan dengan ketercapaian literasi,” ujar Ledia.
Karena itu Ledia mendorong agar Perpusnas dapat menyajikan data literasi secara longitudinal, dengan melihat perkembangan capaian dari tahun ke tahun.
“Saya kira kita perlu sama-sama berjuang untuk menyampaikan data, mungkin dari 2023, 2024, 2025, sampai 2026. Jadi kita bisa melihat bagaimana sesungguhnya hubungan antara anggaran dengan peningkatan literasi,” jelasnya.
Selain persoalan anggaran dan capaian literasi, Ledia juga menyoroti efektivitas pemberian kendaraan perpustakaan keliling, baik mobil maupun motor. Ia menilai, pemberian kendaraan perlu disertai komitmen dari pemerintah daerah penerima agar kendaraan tersebut benar-benar digunakan untuk mendukung peningkatan literasi.
“Ketika memberikan mobil keliling maupun motor keliling, misalnya kepada pemerintah daerah, harus dipastikan betul apakah mereka mau atau tidak menganggarkan bensinnya dan menyediakan sopirnya. Karena mobil atau motornya kan tidak bisa berjalan sendiri,” ujarnya.
Maka Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini lantas mengusulkan agar pemberian kendaraan perpustakaan keliling ini disertai dengan surat komitmen dari pemerintah daerah penerima.
“Yang diperlukan adalah komitmen pemerintah daerahnya. Minta motor, minta mobil, tetapi apa yang mereka berikan? Komitmennya itu kan kepada peningkatan literasi,” ujar Ledia.
Karenanya dia mengingatkan agar pemberian kendaraan tidak berhenti pada proses pengadaan dan serah terima saja.
“Kalau mintanya itu semangat 45, begitu bendanya ada, belum tentu dipakai. Banyak yang akhirnya berhenti. Jadi yang paling penting adalah bagaimana memastikan fasilitas yang diberikan itu benar-benar digunakan untuk berkeliling dan mendukung literasi,” tegasnya.
Distribusi kendaraan perpustakaan keliling, menurut Ledia, tentu juga dapat mempertimbangkan penggerak literasi, taman bacaan masyarakat, maupun perpustakaan masyarakat sebagai penerima, sepanjang memiliki komitmen dan kemampuan untuk memanfaatkannya.
Dengan demikian Ledia berharap Perpusnas dapat terus meningkatkan kinerja dan capaian literasi nasional pada tahun-tahun mendatang, dengan dukungan anggaran yang lebih proporsional dan komitmen pemerintah daerah yang memperoleh bantuan perpustakaan keliling.
“Mudah-mudahan hingga akhir 2026 angka serapan dan pemanfaat program Perpusnas lebih baik lagi, kemudian di 2027 dan tahun-tahun seterusnya lebih baik lagi dengan anggaran yang lebih proporsional,” tutupnya.