Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Author: Humas Fraksi PKS

Soroti Gangguan Pasokan Listrik di Jatim, Meitri Dorong PLN Perkuat Keandalan Sistem dan Komunikasi Publik

Soroti Gangguan Pasokan Listrik di Jatim, Meitri Dorong PLN Perkuat Keandalan Sistem dan Komunikasi Publik

 

Jakarta (19/06) — Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, menyoroti gangguan pasokan listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur dalam beberapa waktu terakhir. Selain mengapresiasi kerja keras petugas PT PLN (Persero) yang terus berupaya memulihkan jaringan dan memastikan pasokan listrik kembali normal, Meitri juga mengingatkan bahwa insiden tersebut harus menjadi momentum evaluasi

Surahman Hidayat Apresiasi Kemenag, Ingatkan Rehabilitasi Madrasah Negeri Belum Tuntas

Surahman Hidayat Apresiasi Kemenag, Ingatkan Rehabilitasi Madrasah Negeri Belum Tuntas

 

Jakarta (19/06) — Surahman Hidayat, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, memberikan perhatian khusus atas kondisi madrasah negeri di seluruh Indonesia yang masih mengalami kerusakan, baik rusak berat maupun rusak ringan hingga sedang, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Data Kementerian Agama RI tahun 2026 menunjukkan bahwa kerusakan madrasah terjadi di

Ribuan Dokter Muda Terancam DO, Saadiah Uluputty Dorong Moratorium Kebijakan dan Evaluasi UU Kesehatan Demi Hak Pendidikan

Ribuan Dokter Muda Terancam DO, Saadiah Uluputty Dorong Moratorium Kebijakan dan Evaluasi UU Kesehatan Demi Hak Pendidikan

 

Jakarta (19/06) — Komisi XIII DPR RI merespons polemik Batas Masa Studi (BMS) yang tengah membayangi masa depan ribuan dokter muda (retaker) di seluruh Indonesia. Langkah antisipatif ini diambil guna mencegah terjadinya pemutusan studi (drop out/DO) massal, sekaligus memastikan hak atas pendidikan warga negara tetap terlindungi dengan baik, Kamis (18/06/2026). Anggota Komisi XIII DPR RI,

Terima Audiensi Forum Rektor PTM, Kharis: Masukan Akademisi Penting untuk Perkuat Kebijakan Negara

Terima Audiensi Forum Rektor PTM, Kharis: Masukan Akademisi Penting untuk Perkuat Kebijakan Negara

 

Jakarta (19/06) — Ketua Fraksi PKS DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, menerima audiensi dari Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah pada Kamis (18/06) di Ruang Rapat Pimpinan Fraksi PKS, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kebangsaan. Audiensi menjadi ruang dialog antara kalangan akademisi dan legislatif untuk

Adang Daradjatun: RUU Perampasan Aset Harus Perkuat Pemberantasan Kejahatan Tanpa Mengabaikan Kepastian Hukum

Adang Daradjatun: RUU Perampasan Aset Harus Perkuat Pemberantasan Kejahatan Tanpa Mengabaikan Kepastian Hukum

 

Jakarta (19/06) — Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama akademisi hukum pidana dari Universitas Airlangga, Toetiek Rahayuningsih, dan akademisi hukum pidana dari Universitas Andalas, Lucky Raspati, guna menerima masukan terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Dalam forum tersebut, berbagai pandangan disampaikan mengenai pentingnya menghadirkan instrumen hukum yang lebih efektif

HNW Dukung Perdamaian AS-Iran, Minta Dunia Kembali Fokus Merdekakan Palestina

HNW Dukung Perdamaian AS-Iran, Minta Dunia Kembali Fokus Merdekakan Palestina

 

Jakarta (19/06) — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), M. Hidayat Nur Wahid, mendukung perjanjian perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran atas prakarsa Pakistan, Qatar, dan Arab Saudi. Ia juga mengingatkan agar perjanjian perdamaian yang secara terbuka ditandatangani oleh Presiden AS Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian, dengan disaksikan oleh publik

Kementerian dan Lembaga Ajukan Anggaran Tambahan, Meity: Dukung Selama Digunakan Secara Efektif, Efisien, dan Bermanfaat bagi Rakyat

Kementerian dan Lembaga Ajukan Anggaran Tambahan, Meity: Dukung Selama Digunakan Secara Efektif, Efisien, dan Bermanfaat bagi Rakyat

 

Jakarta (18/06) — Jelang penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 menjadi undang-undang, kementerian dan lembaga mulai mengajukan permohonan penambahan anggaran di DPR RI. Dalam beberapa hari terakhir, rapat kerja bersama di seluruh komisi terjadi silih berganti, termasuk di Komisi XIII yang membidangi hukum, hak asasi manusia, imigrasi dan pemasyarakatan, penanggulangan terorisme, serta

Habib Idrus Soroti Sulitnya Akses KUR Pekerja Migran, Minta Pemerintah Perhatikan Aspirasi Calon PMI

Habib Idrus Soroti Sulitnya Akses KUR Pekerja Migran, Minta Pemerintah Perhatikan Aspirasi Calon PMI

 

Jakarta (18/06) — Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pekerja migran sebenarnya telah tersedia dalam program pemerintah. Namun, akses yang dinilai masih sulit bagi masyarakat bawah menjadi perhatian Anggota DPR RI Komisi XI Fraksi PKS, Habib Idrus Salim Al-Jufri. Menurut dia, hambatan pembiayaan awal masih menjadi persoalan utama bagi banyak calon pekerja migran Indonesia (PMI)

Perlindungan Belum Optimal, Nasir Djamil Desak RUU Masyarakat Adat Harus Segera Dituntaskan

Perlindungan Belum Optimal, Nasir Djamil Desak RUU Masyarakat Adat Harus Segera Dituntaskan

 

Jakarta (18/06) — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PKS, M. Nasir Djamil, menegaskan pentingnya percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat sebagai instrumen hukum untuk memberikan kepastian perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat yang selama ini kerap terpinggirkan. Hal tersebut disampaikan Nasir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI bersama

Saadiah Uluputty: Negara Harus Hadir Mengusut Tuntas Kasus Pembunuhan dan Melindungi Hak Masyarakat Adat di Maluku Utara

Saadiah Uluputty: Negara Harus Hadir Mengusut Tuntas Kasus Pembunuhan dan Melindungi Hak Masyarakat Adat di Maluku Utara

 

Jakarta (18/06) — Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, meminta negara hadir secara serius dalam mengusut berbagai kasus pembunuhan, orang hilang, serta dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah pertambangan Maluku Utara. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XIII DPR RI bersama Perwakilan Solidaritas Korban Pembunuhan