Jakarta (18/06) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mengingatkan pemerintah agar pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) sebagai instrumen pengawasan ekspor sumber daya alam tidak mengulangi berbagai persoalan yang pernah muncul dalam praktik tata niaga terpusat komoditas strategis pada masa lalu. Pengalaman Indonesia dalam mengelola “satu pintu” di sektor kayu
Jakarta (18/06) — Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI bersama jajaran Eselon I Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI dimanfaatkan untuk membahas kebutuhan anggaran tahun 2027 serta strategi memperkuat investasi dan hilirisasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. “Fraksi PKS pada prinsipnya menyetujui usulan anggaran tahun 2027. Namun, apabila memungkinkan, kita perlu bersama-sama memperjuangkan
Palembang (18/06) — Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Ahmad Heryawan, menekankan pentingnya tata kelola perkotaan yang berkelanjutan guna mengimbangi pesatnya laju urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi di Kota Palembang. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja BAM DPR RI ke Kota Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (14/6/2026). Menurutnya, sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di
Jakarta (18/06) — Kementerian Dalam Negeri menyiapkan anggaran insentif fiskal sebesar Rp1 triliun yang akan disalurkan secara bertahap bagi pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja baik. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, (20/05/2026) menjelaskan bahwa pemberian penghargaan berupa dana insentif berkisar antara Rp1 miliar hingga Rp3 miliar ini dibagi berdasarkan regional Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku-Nusa Tenggara, Jawa-Bali,
Jakarta (17/06) — Maraknya temuan anomali harga dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang justru lebih dulu diungkap publik menjadi sorotan Komisi XI DPR RI. Anggota Komisi XI, Habib Idrus Salim Al-Jufri, meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memperkuat fungsi pengawasan dan deteksi dini agar potensi pemborosan anggaran negara dapat dicegah lebih cepat. Hal
Jakarta (17/06) — Komisi X DPR RI resmi menyetujui rekomendasi alih kewarganegaraan (naturalisasi) dua pesepak bola, Mitchell Lee Baker dan Luke Anthony Vickery. Keputusan ini disepakati dalam Rapat Kerja antara Komisi X DPR RI bersama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) serta pimpinan PSSI di Ruang Rapat Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026). Persetujuan naturalisasi
Jakarta (17/06) — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Rizal Bawazier, menegaskan komitmen DPR untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian agar dapat diselesaikan pada tahun ini. Hal tersebut disampaikan dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Kawal RUU Perkoperasian: Perkuat Ekonomi Kerakyatan” yang diselenggarakan Fraksi PKS DPR RI di Ruang Rapat Pleno Fraksi PKS
Jakarta (17/06) — Pengamat Ekonomi dari CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian harus diarahkan untuk memperkuat daya saing koperasi sebagai instrumen ekonomi rakyat yang mampu bersaing di tengah dinamika ekonomi modern. Hal itu disampaikan Dipo dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Kawal RUU Perkoperasian: Perkuat Ekonomi Kerakyatan” yang digagas Fraksi
Jakarta (17/06) — Perwakilan Forum Koperasi Indonesia (FORKOPI), Kartiko Adi Wibowo, menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian harus menjadi momentum reformasi besar bagi gerakan koperasi nasional setelah lebih dari tiga dekade menggunakan kerangka regulasi yang sama. Hal tersebut disampaikan Kartiko dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Kawal RUU Perkoperasian: Perkuat Ekonomi Kerakyatan” yang digagas Fraksi
Jakarta (17/06) — Akademisi Bidang Koperasi dan Kewirausahaan IPB University, Maryono, menegaskan bahwa koperasi bukan sekadar instrumen kebijakan ekonomi, melainkan amanat konstitusi yang harus menjadi fondasi pembangunan ekonomi kerakyatan Indonesia. Karena itu, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian yang tengah dibahas harus mampu menjaga jati diri koperasi dan tidak mengulang kesalahan regulasi sebelumnya. Hal tersebut disampaikan Maryono