Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Author: Humas Fraksi PKS

Kawal Anggaran Pendidikan Rp819 Triliun di RAPBN 2027, Fikri Faqih Desak Realisasi SD-SMP Gratis

Kawal Anggaran Pendidikan Rp819 Triliun di RAPBN 2027, Fikri Faqih Desak Realisasi SD-SMP Gratis

 

Jakarta (18/08) — Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mendesak pemerintah agar memanfaatkan kenaikan anggaran pendidikan pada RAPBN 2027 untuk menggratiskan biaya pendidikan dasar (SD–SMP). Hal tersebut ditegaskannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026), guna mengawal pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan dasar tanpa pungutan. Berdasarkan struktur RAPBN 2027, alokasi wajib

Hamid Noor Yasin Dorong APBN 2027 Berorientasi pada Kesejahteraan Rakyat

Hamid Noor Yasin Dorong APBN 2027 Berorientasi pada Kesejahteraan Rakyat

 

Jakarta (18/08)— Hamid Noor Yasin, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IV, menegaskan komitmennya mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027 agar setiap anggaran dan program pemerintah bermuara pada kesejahteraan rakyat. Hal tersebut disampaikan dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna

Meitri Citra Wardani Dorong RUU Migas untuk Perkuat Tata Kelola Energi Nasional

Meitri Citra Wardani Dorong RUU Migas untuk Perkuat Tata Kelola Energi Nasional

 

Jakarta (18/08)— Meitri Citra Wardani, Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VIII, menyampaikan perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna ke-2 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan,

Adang: Komisi III Prioritaskan Penyelesaian RUU Perampasan Aset

Adang: Komisi III Prioritaskan Penyelesaian RUU Perampasan Aset

 

Jakarta (18/08)— Adang Daradjatun, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta III, menegaskan bahwa penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi salah satu agenda yang terus dikawal Komisi III DPR RI. Selain fungsi legislasi, Komisi III juga akan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan tugas mitra kerja melalui berbagai forum kedewanan.

Jalal: Subsidi BBM Harus Tepat Sasaran, Validitas Data Jadi Kunci

Jalal: Subsidi BBM Harus Tepat Sasaran, Validitas Data Jadi Kunci

 

Jakarta (18/08) — Jalal Abdul Nasir, Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VII, menekankan pentingnya validitas dan pembaruan data sebagai fondasi penyaluran subsidi BBM yang tepat sasaran. Menurutnya, kebijakan pembatasan subsidi berdasarkan kelompok kesejahteraan harus didukung basis data yang akurat agar masyarakat yang berhak benar-benar menerima manfaat. Hal

Hari Konstitusi Nasional 2026, Saadiah Uluputty Dorong Penguatan Demokrasi dan Kedaulatan Indonesia

Hari Konstitusi Nasional 2026, Saadiah Uluputty Dorong Penguatan Demokrasi dan Kedaulatan Indonesia

 

Jakarta (18/08) — Memperingati Hari Konstitusi Nasional yang jatuh pada 18 Agustus 2026, Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat demokrasi sekaligus menjaga konstitusi sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Saadiah menilai, konstitusi memiliki peran penting dalam memastikan hak-hak masyarakat terlindungi, keadilan ditegakkan, serta

Ateng Sutisna: Pidato Presiden Jadi Momentum Perkuat Tata Kelola Energi dan SDA

Ateng Sutisna: Pidato Presiden Jadi Momentum Perkuat Tata Kelola Energi dan SDA

 

Jakarta (18/08) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna menanggapi arah kebijakan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, pada Jumat (14/8). Sejumlah agenda yang disampaikan Presiden bersinggungan langsung dengan bidang energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup,

Fraksi PKS Dukung RUU Migas Perkuat Kedaulatan Energi dan Kehadiran Negara

Fraksi PKS Dukung RUU Migas Perkuat Kedaulatan Energi dan Kehadiran Negara

 

Jakarta (18/08) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menyatakan dukungannya terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi untuk dilanjutkan pembahasannya. Anggota Komisi XII DPR RI sekaligus Juru Bicara Fraksi PKS, Meitri Citra Wardani, menegaskan revisi UU Migas merupakan momentum penting untuk melakukan pembenahan

PANDANGAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

PANDANGAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

 

PANDANGAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI ============================================================                 Disampaikan oleh   : Hj. Meitri Citra Wardani, S.H.                 Nomor Anggota        : A-476   Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua   Yang

Temukan Ketidaksesuaian Desil di Bogor, Jalal Abdul Nasir Desak Pemutakhiran Data Subsidi Listrik

Temukan Ketidaksesuaian Desil di Bogor, Jalal Abdul Nasir Desak Pemutakhiran Data Subsidi Listrik

 

Bogor (18/08) — Anggota BAKN DPR RI, Jalal Abdul Nasir, mengikuti kunjungan kerja spesifik terkait uji petik proyek percontohan DTSEN penerima subsidi listrik di Kantor PT PLN UP3 Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/8/2026). Kegiatan tersebut melibatkan BAKN DPR RI, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Badan Pusat Statistik (BPS), dan PT PLN (Persero). Pertemuan membahas penyempurnaan