Makassar (20/08) — Anggota Komisi XIII DPR RI, Meity Rahmatia, mendukung perjuangan para kurator hukum dalam pembentukan undang-undang profesi kurator segera. Hal itu ia nyatakan dalam pertemuan atau diskusi bersama dengan sejumlah asosiasi kurator Sulawesi Selatan pada Kamis (20/8/2026). Dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Jalan Sultan Alauddin, Makassar tersebut, Meity
Majalengka (20/08) — Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX, Ateng Sutisna, menilai pengembangan ternak unggas lokal perlu ditempatkan sebagai bagian dari agenda strategis ketahanan pangan nasional. Menurutnya, keberadaan plasma nutfah seperti Ayam Sentul harus diikuti tata kelola pembibitan, riset, budidaya, pembiayaan, hingga kepastian pasar agar manfaat ekonominya benar-benar dirasakan peternak
Jakarta (20/08) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS dari daerah pemilihan NTB I, Johan Rosihan, meminta pemerintah menyusun rencana mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang lebih jelas dan terukur. Menurutnya, langkah mitigasi diperlukan agar penanganan karhutla tidak hanya dilakukan ketika kebakaran sudah terjadi. Hal tersebut disampaikan Johan dalam rapat kerja Komisi IV
Jakarta (20/08) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Nevi Zuairina, meminta Himpunan Masyarakat Tani Nasional Merah Putih (HMTN-MP) memperkuat bukti dan data dalam menyampaikan aspirasi terkait sengketa lahan di Bulukumba, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Menurutnya, kelengkapan data diperlukan agar Komisi IV DPR RI dapat menindaklanjuti persoalan tersebut secara lebih terukur kepada kementerian
Jakarta (20/08) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS dari daerah pemilihan Jawa Barat IV, Slamet, meminta pemerintah memberikan apresiasi kepada para relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menilai peran relawan di lapangan perlu dihargai, terutama mereka yang bekerja secara sukarela tanpa mengharapkan publikasi. Hal tersebut disampaikan Slamet dalam
Jakarta (20/08) — Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, memberikan apresiasi tinggi atas kesepakatan antara pemerintah dan DPR RI yang mengubah status ratusan ribu guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi pegawai pusat. Keputusan strategis ini dinilai sangat tepat dan luar biasa karena secara langsung menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Majalengka (20/08) — Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mengingatkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya merdeka dari persoalan sampah. Menurutnya, kemerdekaan politik harus diikuti dengan kedaulatan ekologis, yaitu hak masyarakat untuk hidup di lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas dari pencemaran. Hal itu
Jakarta (19/08) — Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI sekaligus Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Heryawan, mengapresiasi kebijakan pemerintah yang memberikan peluang bagi guru PPPK paruh waktu untuk diangkat menjadi guru PPPK penuh waktu, serta membuka jalan bagi guru PPPK penuh waktu untuk berproses menjadi guru Pegawai
Jakarta (19/08) — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Pemilihan Jawa Timur I (Surabaya–Sidoarjo), Reni Astuti, mengapresiasi langkah konkret pemerintah dalam mengatur kejelasan status kepegawaian guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk PPPK Paruh Waktu. Hal tersebut disampaikan Reni menyusul Rapat Koordinasi Pembahasan Status Kepegawaian Guru PPPK dan Aparatur
Bekasi (19/08) — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Jalal Abdul Nasir, menghadiri silaturahmi dan serap aspirasi bersama masyarakat Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, pada Minggu, 2 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari Masa Reses V Tahun Sidang 2025–2026. Dalam suasana penuh keakraban, Jalal mendengarkan berbagai harapan warga sekaligus mempererat hubungan dengan tokoh agama, pegiat seni