Jakarta (22/09) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Slamet, meminta pemerintah mengevaluasi pembubaran Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) sebagai bagian dari upaya mengantisipasi kebakaran lahan gambut. Ia menilai pengalaman penanganan kebakaran sebelumnya menunjukkan pentingnya keberadaan badan yang secara khusus menangani persoalan gambut.

Hal tersebut disampaikan Slamet dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna ke-6 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/09).

Slamet menyoroti kondisi kekeringan yang menurutnya telah terjadi di berbagai wilayah. Ia meminta pemerintah segera mengantisipasi dampaknya, terutama terhadap hasil panen dan risiko kebakaran lahan.

Dalam menjaga keberlangsungan pertanian, ia mendorong peningkatan irigasi serta pemanfaatan pompa air di lokasi yang memungkinkan untuk membantu memenuhi kebutuhan air.

“Kita ingin sampaikan kepada pemerintah bahwa kekeringan sudah ada di mana-mana. Oleh karena itu, kondisi ini harus kemudian diantisipasi,” ujar Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat IV tersebut.

Selain dampak terhadap pertanian, Slamet memberikan perhatian khusus pada kebakaran lahan gambut yang dinilainya sulit dikendalikan. Ia mengingatkan pemerintah agar menjadikan pengalaman kebakaran sebelumnya sebagai dasar untuk mengevaluasi kebijakan kelembagaan yang menangani gambut.

“Kebakaran khususnya di gambut bisa terkendali karena ada satu badan yang memang berkonsentrasi khusus mengurusi itu,” tuturnya.

Karena itu, Slamet menegaskan perlunya evaluasi atas pembubaran BRGM agar penanganan gambut ke depan mendapat perhatian yang memadai dan kejadian kebakaran sebelumnya tidak terulang.

“Sekali lagi, kepada pemerintah perlu dilakukan evaluasi atas pembubaran BRGM,” tegasnya.