Jakarta (29/01) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII, Netty Prasetiyani, menegaskan pentingnya peran mahasiswa sebagai penjaga demokrasi dan calon pemimpin bangsa di masa depan. Hal tersebut disampaikannya saat menerima kunjungan edukasi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Wiralodra, Indramayu, pada Rabu (28/01), di Gedung Nusantara II, Kompleks
Jakarta (29/01) — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan pembaruan enam juta sertifikat tanah dokumen lama periode 1961–1997 pada tahun 2026 guna mencegah risiko tumpang tindih lahan. Upaya ini dilakukan melalui perbaikan kualitas data dan peta bidang tanah dengan melibatkan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) di berbagai daerah. Fokus utama kementerian pada
Jakarta (28/01) — Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, mendorong agar pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama segera direalisasikan dan pengelolaan Dana Abadi Pesantren segera diwujudkan sebagai upaya memperkuat dan meningkatkan kualitas pesantren. HNW, sapaan akrabnya, mengaku telah menerima banyak aspirasi dari para kiai, pimpinan pesantren, hingga
Jakarta (28/01) — Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi kondisi inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,92 persen pada Desember 2025 menjelang memasuki bulan Ramadan 2026. Meskipun terjadi kenaikan inflasi bulanan sebesar 0,64 persen akibat bencana di Sumatera, angka inflasi tahunan tersebut dinilai masih aman dan berada dalam rentang target pemerintah. Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, meminta pemerintah
Jakarta (28/01) — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Adang Daradjatun, menegaskan pentingnya penguatan peran Komisi Yudisial (KY) sebagai pilar utama dalam menjaga kualitas dan integritas lembaga peradilan. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Ketua Komisi Yudisial RI, Selasa (27/1/2026). Dalam rapat tersebut, Komisi III DPR RI menyatakan
Bekasi (28/01) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Jalal Abdul Nasir, menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang. Bantuan tersebut diserahkan melalui jaringan relawan PKS di lapangan sebagai bagian dari upaya membantu masyarakat menghadapi dampak bencana banjir yang terjadi akibat curah hujan tinggi. “Aksi ini merupakan wujud kepedulian
Jakarta (28/01) — Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi program Sekolah Rakyat (SR) dan mendorong agar, sesuai tujuan utama memutus lingkaran kemiskinan, prioritas pendiriannya berbasis tingkat kemiskinan wilayah. HNW, sapaan akrabnya, menyebut wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi seharusnya didahulukan untuk pembangunan SR permanen. Berdasarkan data Kementerian Sosial,
Jakarta (28/01) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Hadi, menyampaikan masukan sekaligus refleksi dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat yang membahas pemulihan pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di hadapan jajaran menteri dan kepala lembaga, legislator asal daerah pemilihan NTB II (Pulau Lombok) ini menekankan bahwa keberlanjutan
Jakarta (28/01) — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Adang Daradjatun, menegaskan bahwa penguatan kesejahteraan dan kelembagaan aparatur kepaniteraan pengadilan merupakan prasyarat penting dalam reformasi sistem peradilan nasional. Menurutnya, profesionalisme aparatur kepaniteraan harus ditopang oleh dukungan struktural, regulasi yang adil, serta kebijakan kesejahteraan yang proporsional. “Reformasi peradilan tidak cukup hanya berbicara tentang hakim
Jakarta (28/01) — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan daerah. Dalam sebuah diskusi di Jakarta (14/01/2026), Tito mendorong para kepala daerah untuk lebih kreatif dan berani berinovasi dalam menggali potensi lokal tanpa terus bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Tito