Jakarta (20/06) — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berkomitmen memperkuat tata kelola kawasan perbatasan antara Indonesia dan Timor-Leste dengan mendorong pelayanan publik, konektivitas, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat lintas batas. Sinergi diplomasi ini ditegaskan lewat kehadiran jajaran pejabat BNPP dalam peringatan Hari Restorasi Kemerdekaan Timor-Leste di Dili. Saat ini, BNPP aktif mengelola beberapa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) strategis di Provinsi Nusa Tenggara Timur, seperti PLBN Motaain, Motamasin, Wini, dan Napan. Keberadaan pos-pos modern tersebut berfungsi sebagai simpul transportasi logistik dan mobilisasi warga yang aman sekaligus memicu pertumbuhan aktivitas ekonomi di wilayah beranda depan kedua negara. (20/05/2026)

Menanggapi komitmen BNPP tersebut, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, mendorong Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk terus memperkuat tata kelola kawasan perbatasan antara Indonesia dan Timor-Leste melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan konektivitas wilayah, serta percepatan pembangunan ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan. Kawasan perbatasan tidak boleh lagi dipandang semata-mata sebagai wilayah terluar yang berfungsi menjaga kedaulatan negara, tetapi harus menjadi beranda depan Indonesia yang mencerminkan kemajuan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan kualitas pelayanan negara kepada warganya.

“Kawasan perbatasan harus menjadi etalase kemajuan bangsa. Karena itu, penguatan tata kelola perbatasan perlu terus diarahkan tidak hanya pada aspek keamanan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemudahan mobilitas, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Kang Aher saat diwawancarai.

Lebih jauh, mantan Gubernur Jawa Barat dua periode ini mengapresiasi komitmen BNPP dalam memperkuat hubungan dan sinergi lintas batas dengan Timor-Leste, termasuk melalui diplomasi yang ditunjukkan dengan kehadiran jajaran pejabat BNPP dalam peringatan Hari Restorasi Kemerdekaan Timor-Leste di Dili. Hubungan yang baik antarnegara bertetangga akan memberikan dampak positif terhadap stabilitas kawasan dan kesejahteraan masyarakat di kedua sisi perbatasan.

“Diplomasi perbatasan yang dilakukan secara aktif merupakan langkah penting untuk membangun kepercayaan, memperkuat kerja sama, dan menyelesaikan berbagai persoalan lintas batas secara konstruktif. Hubungan yang harmonis antara Indonesia dan Timor-Leste akan membuka peluang yang lebih besar bagi kemajuan kawasan perbatasan,” tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini.

Selain itu, mantan Pjs Presiden PKS tahun 2024 ini menyoroti peran strategis Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang saat ini dikelola BNPP di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Beberapa PLBN utama seperti Motaain, Motamasin, Wini, dan Napan telah menjadi simbol kehadiran negara sekaligus pusat aktivitas masyarakat lintas batas. Pembangunan PLBN modern tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemeriksaan keimigrasian dan kepabeanan, tetapi juga menjadi simpul konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Begitu pula keberadaan PLBN telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan perdagangan, usaha mikro dan kecil, sektor transportasi, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang melibatkan masyarakat perbatasan. Oleh karena itu, pengembangan kawasan pendukung di sekitar PLBN perlu terus diperkuat agar manfaat ekonominya semakin dirasakan oleh masyarakat.

“PLBN yang modern dan representatif harus mampu menjadi pusat aktivitas ekonomi baru. Kehadiran fasilitas yang baik akan memperlancar arus barang, jasa, dan manusia secara legal serta memberikan multiplier effect bagi masyarakat sekitar. Jangan sampai PLBN hanya menjadi bangunan yang megah, tetapi kurang memberikan manfaat ekonomi bagi warga sekitar. Kawasan pendukungnya harus dikembangkan sehingga muncul pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Kang Aher.

Terakhir, Anggota Fraksi PKS DPR RI Periode 2024–2029 dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II ini mendorong peningkatan konektivitas infrastruktur menuju kawasan perbatasan, baik berupa jalan, jaringan telekomunikasi, fasilitas kesehatan, pendidikan, maupun layanan administrasi pemerintahan. Pembangunan yang terintegrasi akan memperkuat daya saing kawasan perbatasan dan mengurangi kesenjangan pembangunan dengan wilayah lainnya. Oleh karena itu, perlu didukung berbagai program pengelolaan kawasan perbatasan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, penguatan integrasi nasional, serta peningkatan kerja sama yang saling menguntungkan dengan negara-negara tetangga.

“Kehadiran negara harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat perbatasan melalui pelayanan publik yang berkualitas, akses infrastruktur yang memadai, dan peluang ekonomi yang semakin luas. Dengan demikian, masyarakat perbatasan akan menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Perbatasan harus menjadi wajah Indonesia yang maju, aman, dan sejahtera. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu terus bersinergi agar kawasan perbatasan dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan bangsa,” demikian tutup Kang Aher mengakhiri wawancara.