Jakarta (31/01) — Rapat Komisi II DPR RI menyoroti dampak perubahan garis batas negara Indonesia–Malaysia di Pulau Sebatik yang menyebabkan 64 bidang lahan milik warga Indonesia kini berada di wilayah teritorial Malaysia. Berdasarkan hasil survei penegasan batas wilayah, terdapat sekitar 6,1 hektare lahan warga yang terdampak negatif, termasuk bangunan dan ribuan tanaman produktif yang kehilangan
Jakarta (31/01) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Surahman Hidayat, menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk tim khusus penanganan banjir di Pulau Jawa sebagai langkah terpadu menghadapi bencana banjir yang kerap terjadi akibat curah hujan ekstrem. “Kami menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk tim khusus penanganan banjir di
Jakarta (30/01) — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mendorong percepatan penyelesaian Kebijakan Satu Peta agar dapat tuntas sebelum tahun 2028 sebagai upaya permanen mengakhiri konflik agraria di Indonesia. Program peta tunggal yang saat ini didukung oleh pinjaman Bank Dunia sebesar Rp10,5 triliun diharapkan dapat dipercepat pengerjaannya melalui dukungan fiskal
Padang (30/01) — Anggota DPR RI Komisi VI dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, Nevi Zuairina, menegaskan pentingnya pemanfaatan inovasi bahan bangunan nasional seperti SEPABLOCK (Semen Padang Bata Interlock) guna mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Hal tersebut disampaikan Nevi saat mengikuti kunjungan kerja Komisi
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid meminta Pemerintah Indonesia agar mendesak forum internasional tersebut memberikan peran sentral kepada Otoritas Palestina dan secara konsisten menolak keterlibatan perwakilan Israel dibawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu.
Jakarta (30/01) — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong percepatan pengembalian dana Transfer ke Daerah sebesar Rp10,6 triliun bagi seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat pascabencana alam. Kebijakan fiskal yang disetujui Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan memperkuat kapasitas anggaran daerah untuk proses rehabilitasi, rekonstruksi, serta mitigasi risiko bencana
Jakarta (29/01) — Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan RRI, serta Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, sebagai persiapan kolaborasi penayangan Piala Dunia 2026 di TVRI. Sejumlah masukan dari Komisi VII disampaikan secara langsung dalam rapat tersebut. Sebagaimana diketahui, RDP ini merupakan bagian dari komunikasi
Jakarta (29/01) — Pemerintah berencana menyalurkan bantuan tunai bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun, realisasi penyaluran bantuan tersebut masih menunggu proses verifikasi dan validasi data dari pemerintah daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto pada 19/01/2026 meminta para kepala daerah untuk segera menyetorkan data akurat yang mencakup nama
Jakarta (29/01) — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Nasir Djamil, menekankan pentingnya penerapan predictive policing atau pemolisian prediktif dalam penegakan hukum, khususnya pada kasus-kasus yang melibatkan pembelaan diri dan reaksi spontan warga terhadap tindak kejahatan. Hal tersebut disampaikan Nasir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Kajari Sleman, Kapolresta Sleman, dan Kuasa Hukum
Jakarta (29/01) — Anggota DPR RI, Meity Rahmatia, memberikan dukungan penuh terhadap langkah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan jaminan perlindungan fisik serta bantuan pemulihan medis dan psikologis bagi Suderajat, pedagang es gabus yang menjadi korban persekusi oleh aparat keamanan di Kemayoran, Jakarta. Meity menegaskan bahwa upaya perlindungan ini sangat penting untuk memastikan