Jakarta (22/06) — Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Mohd. Iqbal Romzi, mendorong Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk memperkuat pengelolaan wakaf dan zakat agar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat serta pengentasan kemiskinan.
Hal tersebut disampaikan Iqbal dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI bersama BAZNAS dan BWI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/06).
Menurut Iqbal, tantangan terbesar pengelolaan wakaf saat ini bukan sekadar menjaga aset agar tidak hilang, tetapi bagaimana menjadikannya instrumen ekonomi yang produktif, profesional, transparan, dan berkelanjutan.
“Wakaf ini adalah aset abadi umat. Tantangan terbesar BWI saat ini bukan terbatas menjaga aset agar tidak hilang, tetapi mengubah aset wakaf itu menjadi mesin yang sangat bermanfaat dan profesional, transparan, dan berkelanjutan,” ujar Iqbal.
Ia menegaskan bahwa setiap aset wakaf harus mampu menghasilkan manfaat nyata bagi sektor pendidikan, kesehatan, pesantren, pemberdayaan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Karena itu, Iqbal meminta BWI memaparkan langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas aset wakaf nasional serta memastikan pengelolaan yang berstandar tinggi.
“Perlu adanya pengelolaan yang profesional dan berkelas dunia sehingga aset-aset wakaf yang selama ini pasif dapat menghasilkan manfaat yang makin besar bagi mauquf ‘alaih,” katanya.
Selain itu, Iqbal juga menyoroti pentingnya optimalisasi zakat sebagai instrumen keadilan sosial. Ia meminta BAZNAS menjelaskan strategi untuk meningkatkan realisasi penghimpunan zakat nasional yang masih jauh dari potensi yang ada, sekaligus memastikan pengelolaannya berjalan transparan dan tepat sasaran.
“Zakat bukan hanya soal dana yang terkumpul dan tersalurkan. Zakat adalah instrumen yang paling efektif untuk menegakkan keadilan sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Iqbal juga menekankan pentingnya integrasi data penerima manfaat zakat dengan sistem data sosial nasional agar tidak terjadi tumpang tindih dengan program bantuan pemerintah. Menurutnya, kehadiran BWI dan BAZNAS harus semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami betul-betul berharap BAZNAS dan BWI mampu menjadi sahabat umat untuk meningkatkan derajat ekonomi masyarakat dan mewujudkan kemandirian ekonomi,” tutup Iqbal.