Jakarta (20/06) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN (Persero) menjelaskan secara terbuka langkah-langkah yang ditempuh untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional menyusul terjadinya pemadaman bergilir di sejumlah wilayah dalam Sistem Interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali).
Menurut Ateng, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai langkah penanganan yang dilakukan saat ini, sekaligus antisipasi agar gangguan serupa tidak berdampak lebih luas di masa mendatang.
“Atas situasi ini, ESDM dan PLN perlu menjelaskan kepada masyarakat mengenai langkah-langkah yang sedang dilakukan, baik untuk menjaga pasokan listrik dalam jangka pendek maupun untuk memperkuat ketahanan energi nasional ke depan,” ujar Ateng.
Ateng mengingatkan bahwa dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri ESDM pada 15 Juni 2026 terungkap masih terdapat kekurangan kontrak pasokan batubara untuk kebutuhan PLN tahun 2026 sekitar 20 juta ton dari total kebutuhan sebesar 154 juta ton.
Menurutnya, informasi tersebut perlu menjadi perhatian bersama dan direspons melalui langkah-langkah yang terukur.
Dalam jangka pendek, Ateng meminta ESDM dan PLN memastikan kecukupan pasokan energi primer bagi pembangkit listrik serta melakukan langkah mitigasi agar pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.
Dalam jangka menengah, ia mendorong penguatan tata kelola pasokan batubara dan energi primer lainnya agar kebutuhan pembangkit listrik dapat dipenuhi secara lebih terencana dan tidak menimbulkan kerentanan terhadap sistem kelistrikan nasional.
Sementara dalam jangka panjang, Ateng menilai diperlukan strategi ketahanan energi yang lebih komprehensif melalui diversifikasi sumber energi, penguatan cadangan energi nasional, serta pengurangan ketergantungan yang terlalu besar pada satu jenis sumber energi.
“Masyarakat tentu berharap ESDM dan PLN tidak hanya fokus pada penanganan sesaat, tetapi juga menyiapkan langkah-langkah strategis agar keandalan pasokan listrik nasional semakin kuat dan risiko gangguan serupa dapat diminimalkan,” katanya.
Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX (Sumedang, Majalengka, dan Subang) tersebut menegaskan bahwa keterbukaan mengenai kondisi pasokan energi dan langkah perbaikannya merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola energi nasional.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian bahwa ESDM dan PLN memiliki langkah mitigasi jangka pendek, pengamanan pasokan jangka menengah, dan strategi ketahanan energi jangka panjang yang jelas. Dengan demikian, masyarakat mendapatkan keyakinan bahwa sistem kelistrikan nasional dikelola secara antisipatif dan berkelanjutan,” pungkas Ateng.