Jakarta (06/09) — Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, mendorong pemerintah terus memperkuat kapasitas mitigasi bencana geologi menyusul aktivitas erupsi sejumlah gunung api di Indonesia pada Minggu (6/9/2026).

Menurut Meitri, aktivitas vulkanik yang terjadi dalam waktu berdekatan menjadi pengingat penting bahwa sistem pemantauan, pengolahan data, pemetaan kawasan rawan, serta penyampaian informasi kebencanaan harus terus diperkuat secara berkelanjutan.

“Erupsi sejumlah gunung api menjadi pengingat bagi kita untuk terus memperkuat sistem mitigasi bencana geologi. Kita membutuhkan pemantauan yang andal, instrumen yang semakin baik, data yang akurat, serta sistem informasi yang cepat agar masyarakat dan pemerintah daerah dapat mengambil langkah yang tepat,” ujar Meitri.

Dalam konteks pembahasan anggaran Kementerian ESDM, Meitri menyampaikan Badan Geologi memperoleh alokasi Rp774,82 miliar untuk Tahun Anggaran 2027, dari total pagu Kementerian ESDM sebesar Rp27,37 triliun yang telah disetujui Komisi XII DPR RI.

Ia berharap dukungan anggaran tersebut dapat diarahkan secara optimal untuk memperkuat fungsi strategis Badan Geologi, khususnya pemantauan gunung api, modernisasi dan pemeliharaan instrumen, pengolahan data, pemetaan kawasan rawan bencana, serta penyampaian informasi kepada masyarakat.

“Yang penting bukan hanya besaran anggaran, tetapi bagaimana dukungan tersebut benar-benar meningkatkan kapasitas Badan Geologi. Kami ingin melihat peningkatan yang terukur dalam keandalan instrumen, cakupan pemantauan, kualitas data, dan kecepatan penyampaian informasi kebencanaan,” jelasnya.

Salah satu aktivitas yang menjadi perhatian adalah Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda yang berada pada Level III atau Siaga. Badan Geologi mencatat aktivitas erupsi pada 4–6 September 2026, dengan sebaran abu vulkanik yang terpantau menuju sejumlah wilayah, antara lain Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.

Politisi PKS ini menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa mitigasi bencana geologi juga memiliki dimensi lintas wilayah. Karena itu, penguatan koordinasi antara Badan Geologi/PVMBG, BNPB, BPBD, BMKG, Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait perlu terus dilakukan.

“Kita perlu memastikan rantai informasi berjalan dengan baik, mulai dari pemantauan dan analisis ilmiah hingga diterjemahkan menjadi langkah kesiapsiagaan di lapangan. Koordinasi yang kuat menjadi kunci, terutama ketika aktivitas vulkanik berpotensi berdampak lintas wilayah,” kata Meitri.

Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII tersebut menegaskan bahwa penguatan mitigasi merupakan investasi jangka panjang untuk mengurangi risiko korban jiwa, kerugian ekonomi, dan dampak sosial akibat bencana.

“Belanja mitigasi bukan sekadar pengeluaran, tetapi investasi untuk membangun ketangguhan masyarakat. Karena itu, kapasitas mitigasi harus dibangun secara konsisten dan berkelanjutan, bukan hanya ketika aktivitas vulkanik meningkat,” pungkas Meitri.