Jakarta (22/06) — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Ismail Bachtiar, menegaskan bahwa gangguan kelistrikan dan pemadaman bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan sistem kelistrikan nasional dan tata kelola PT PLN (Persero).
Dalam wawancara program Dialog Prime Nusantara TV, Ahad (21/06), Ismail menilai kejadian tersebut menunjukkan masih adanya persoalan mendasar dalam aspek kesiapsiagaan, mitigasi risiko, serta infrastruktur distribusi listrik yang perlu segera dibenahi.
“Apa yang kemudian terjadi saat ini sekiranya menjadi evaluasi besar-besaran terhadap perusahaan listrik negara. Ternyata kesiapsiagaan kita belum cukup untuk memastikan bahwa pasokan listrik itu terjamin. Terlebih karena listrik ini merupakan bagian dari pelayanan dasar masyarakat,” ujar Ismail.
Menurutnya, PLN sebagai penyedia layanan listrik nasional harus mengambil tanggung jawab terbesar terhadap berbagai risiko yang muncul, sekaligus menyiapkan lebih banyak alternatif solusi agar gangguan serupa tidak terus berulang.
Ia mengungkapkan, dalam berbagai rapat evaluasi dan kunjungan lapangan yang dilakukan Komisi VI DPR RI ke Aceh, Sumatera, Jawa, hingga Bali, ditemukan sejumlah persoalan teknis yang memerlukan perhatian serius, terutama pada jaringan distribusi dan infrastruktur kelistrikan.
“Kami minta mitigasi seperti ini dilakukan secara terperinci. Seluruh masalah harus diinventarisir dan seluruh problematika harus sudah disiapkan solusinya. Masih ada jaringan-jaringan yang belum terstandarisasi dan itu sangat berisiko ketika terjadi bencana atau gangguan distribusi,” katanya.
Selain aspek teknis, Ismail menekankan bahwa dampak pemadaman telah dirasakan luas oleh masyarakat, mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, peternak, hingga layanan publik. Karena itu, menurutnya, PLN tidak cukup hanya menyampaikan permintaan maaf.
“Tidak hanya cukup dengan menyampaikan permintaan maaf. Terhadap seluruh konsumen yang dirugikan, kami meminta PLN mengambil bagian tanggung jawab. Seharusnya PLN menyiapkan skema terhadap dampak kerugian yang dialami oleh konsumennya,” tegasnya.
Ismail juga menyebut persoalan ketahanan energi nasional saat ini harus dipandang secara serius. DPR terus mendorong pemerintah mempercepat diversifikasi sumber energi, pembangunan jaringan distribusi baru, serta pengembangan pembangkit berbasis energi baru terbarukan guna memperkuat keandalan sistem kelistrikan nasional.
Meski demikian, ia memastikan Komisi VI DPR RI akan terus mengawal proses evaluasi dan perbaikan yang dilakukan PLN agar masyarakat tidak kembali menjadi pihak yang paling dirugikan ketika gangguan kelistrikan terjadi.
“PLN terhadap seluruh persoalan ini harus turun serta mempertanggungjawabkan secara utuh keseluruhan. Jangan sampai kemudian yang paling dirugikan adalah masyarakat kita,” pungkas Ismail.