Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Author: Humas Fraksi PKS

FGD Fraksi PKS, APINDO: RUU Ketenagakerjaan Harus Selaras dengan Transformasi Ekonomi Nasional

FGD Fraksi PKS, APINDO: RUU Ketenagakerjaan Harus Selaras dengan Transformasi Ekonomi Nasional

 

Jakarta (09/07) — Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menilai penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan tidak cukup hanya memperbaiki regulasi yang sudah ada, tetapi harus menjadi instrumen strategis untuk mendorong transformasi ekonomi nasional, memperkuat industrialisasi, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas. Pandangan tersebut disampaikan Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Bob Azam, bersama Dewan Pakar APINDO, Wijayanto Samirin,

Netty Prasetiyani Dorong RUU Ketenagakerjaan Adaptif terhadap Perubahan Dunia Kerja

Netty Prasetiyani Dorong RUU Ketenagakerjaan Adaptif terhadap Perubahan Dunia Kerja

 

Jakarta (09/07) — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan harus mampu menghadirkan regulasi yang adaptif, berkeadilan, dan menyeimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, baik pekerja, dunia usaha, maupun pemerintah. Hal tersebut disampaikan Netty saat memberikan sambutan dan pemaparan dalam Kelompok Diskusi Terpumpun (FGD) bertajuk Quo Vadis RUU Ketenagakerjaan yang

FGD Fraksi PKS, Ahli Hukum Ryan Bakry Tegaskan RUU Ketenagakerjaan Jangan Sekadar Salin UU Lama

FGD Fraksi PKS, Ahli Hukum Ryan Bakry Tegaskan RUU Ketenagakerjaan Jangan Sekadar Salin UU Lama

 

Jakarta (09/07) — Ahli Hukum Ketenagakerjaan, Mohammad Ryan Bakry, menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan harus menjadi regulasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan tidak sekadar mengulang substansi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Menurutnya, pembaruan regulasi ketenagakerjaan harus mampu mengantisipasi dinamika hubungan kerja, perubahan teknologi, hingga tantangan dunia kerja di masa depan. Hal tersebut disampaikan Ryan

FGD Fraksi PKS, Menaker: RUU Ketenagakerjaan Harus Lindungi Pekerja Sekaligus Perkuat Daya Saing Industri

FGD Fraksi PKS, Menaker: RUU Ketenagakerjaan Harus Lindungi Pekerja Sekaligus Perkuat Daya Saing Industri

 

Jakarta (09/07) — Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Prof. Yassierli, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan harus menjadi momentum membangun kontrak sosial baru bagi dunia kerja Indonesia yang mampu menjamin perlindungan pekerja sekaligus memperkuat daya saing industri nasional. Hal tersebut disampaikan Yassierli saat menyampaikan keynote speech dalam Kelompok Diskusi Terpumpun (FGD) bertajuk Quo Vadis RUU

Ledia Hanifa: RUU Ketenagakerjaan Harus Hadirkan Hubungan Industrial yang Adil, Harmonis, dan Transformatif

Ledia Hanifa: RUU Ketenagakerjaan Harus Hadirkan Hubungan Industrial yang Adil, Harmonis, dan Transformatif

 

Jakarta (09/07) — Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan harus mampu menjawab tantangan dunia kerja secara menyeluruh dengan menghadirkan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha. Hal tersebut disampaikan saat mewakili Ketua Fraksi PKS DPR RI dalam sambutan pembukaan Kelompok Diskusi Terpumpun (FGD) bertajuk Quo

Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak: Bursa Mineral Harus Menjadi Instrumen Kedaulatan Harga, Bukan Sekadar Lembaga Baru

Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak: Bursa Mineral Harus Menjadi Instrumen Kedaulatan Harga, Bukan Sekadar Lembaga Baru

 

Jakarta (09/07) — Rencana pemerintah membentuk Bursa Mineral Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027 patut diapresiasi sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan mineral dunia. Namun, keberhasilan bursa tersebut tidak boleh diukur hanya dari berdirinya sebuah institusi baru, melainkan dari kemampuannya mengubah Indonesia dari price taker menjadi price maker. Anggota

Kunker ke Makassar, Jalal Abdul Nasir Serap Masukan Kampus Terkait Reformasi UU Ketenagalistrikan

Kunker ke Makassar, Jalal Abdul Nasir Serap Masukan Kampus Terkait Reformasi UU Ketenagalistrikan

 

Makassar (09/07) — Kunjungan Kerja Legislatif Komisi XII DPR RI di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada 8–10 Juli 2026 telah diikuti oleh Jalal Abdul Nasir. Kegiatan tersebut difokuskan untuk memperkaya pembahasan RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Berbagai pandangan akademis telah dihimpun dari Rektor, Ahli Hukum Energi, dan Pakar Ketenagalistrikan

Kecewa Kepulauan Meranti Tidak Masuk Dalam RUU Daerah Kepulauan, Hendry Munief Ajak Bupati dan DPRD Temui Ketua Pansus

Kecewa Kepulauan Meranti Tidak Masuk Dalam RUU Daerah Kepulauan, Hendry Munief Ajak Bupati dan DPRD Temui Ketua Pansus

 

Jakarta (09/07) — Saat ini DPR RI sedang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan. Namun sayangnya, Provinsi Riau dan khususnya Kepulauan Meranti tidak masuk dalam draf daerah yang terkategori sebagai daerah kepulauan menurut undang-undang. Hal ini disayangkan oleh salah satu anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan Dapil Riau, Hendry Munief saat rapat pansus pada Rabu (8/7/2026)

Baleg DPR Soroti RUU Penyadapan, Gamal Minta Privasi Warga Dilindungi

Baleg DPR Soroti RUU Penyadapan, Gamal Minta Privasi Warga Dilindungi

 

Surabaya (09/07) — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Gamal, menegaskan pentingnya pengaturan yang komprehensif dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan agar kewenangan penyadapan tidak disalahgunakan dan tetap menjamin perlindungan hak privasi masyarakat. Dalam Kunjungan Kerja Baleg DPR RI untuk menyerap masukan terkait RUU Penyadapan di Surabaya, Jawa Timur, pada Senin (6/7/2026), Gamal menyampaikan lima

Kunker BKSAP Ke Kota Malang, Habib Aboe Bakar Dorong Academic Diplomacy dan Ekonomi Kreatif

Kunker BKSAP Ke Kota Malang, Habib Aboe Bakar Dorong Academic Diplomacy dan Ekonomi Kreatif

 

Malang (09/07) — Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Malang dengan mengusung tema “Peran Diplomasi DPR RI untuk Pembangunan Kota Malang: Sinergi dan Kolaborasi”. Dalam pertemuan tersebut, BKSAP mendorong Pemkot Malang untuk mengoptimalkan seluruh potensi lokalnya agar dapat bersaing di kancah global. Anggota BKSAP DPR RI, Habib Aboe