Jakarta (19/02) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan, menegaskan pentingnya peran negara dalam menjaga stabilitas harga dan distribusi pangan menjelang dan selama bulan Ramadan. Hal tersebut disampaikan Johan dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna penutupan masa sidang DPR RI, Kamis (19/02), di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Jakarta (19/02) — Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nevi Zuairina, menegaskan pentingnya memastikan proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, Kalimantan Barat, benar-benar menjadi fondasi hilirisasi industri aluminium nasional, bukan sekadar proyek pengolahan bahan mentah. Pernyataan ini disampaikannya dalam rangka kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke Pontianak pada medio Februari
Pontianak (19/02) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Alifudin, kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keutuhan berbangsa dengan menggelar Sosialisasi 4 Pilar MPR RI pada Minggu (8/2). Bertempat di Aula DPTW PKS Kalimantan Barat, Kota Pontianak, acara ini dihadiri oleh 150 kader PKS yang berasal dari berbagai titik di daerah pemilihan
Jakarta (19/02) — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi sikap Menteri Luar Negeri Sugiono yang saat menemui Wakil Tetap Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Riyad Mansour, di New York, Amerika Serikat, menegaskan kembali sikap resmi Indonesia yang tetap mendukung Palestina merdeka yang berdaulat. Ia juga mengusulkan agar dukungan
Jakarta (19/02) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Izzuddin Alqassam Kasuba, memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah Kementerian Ekonomi Kreatif yang melantik 64 penilai kekayaan intelektual (KI) pertama di Indonesia. Kebijakan ini dinilai sebagai terobosan fundamental dalam memperkuat ekosistem ekonomi berbasis inovasi dan ide. Alqassam Kasuba menyatakan bahwa pelantikan profesi penilai KI ini
Jakarta (19/02) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI menyampaikan Pendapat Mini Fraksi dalam Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Pendapat tersebut disampaikan oleh Anggota Baleg DPR RI F-PKS, Rizal Bawazier, pada Rabu (18/2/2026). Dalam penyampaiannya, Rizal menegaskan bahwa
Jakarta (19/02) — Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI (BAM) DPR RI, Ahmad Heryawan, menegaskan pembangunan untuk kepentingan umum tidak boleh mengabaikan hak konstitusional warga negara, hal itu terkait mandeknya pembayaran ganti rugi lahan terdampak pembangunan Jalan Tol Ruas Pondok Aren–Ulujami dan Jakarta Outer Ring Road (JORR) yang telah berlarut selama dua dekade. Pernyataan itu
PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI ================================================================ Disampaikan oleh : Rizal Bawazier Nomor Anggota : A-470 Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR-RI; –
Pontianak (18/02) — Sorotan publik terhadap jalannya roda pemerintahan, khususnya di kalangan mahasiswa, selalu menjadi perhatian khusus bagi Anggota MPR RI Dapil Kalbar I, Alifudin. Menurutnya, sikap kritis mahasiswa merupakan vitamin bagi jalannya roda pemerintahan. Hal ini disampaikan dalam acara sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang diselenggarakan oleh MPR RI bersama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia
Mataram (18/02) — Anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hadi, mengapresiasi pelaksanaan program peningkatan empat ruas jalan di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, oleh pemerintah pusat sehingga hasilnya bisa dinikmati masyarakat setempat. “Khusus jalan di tahun 2025, kita bisa membantu untuk Dapil Lombok itu ada empat ruas jalan,” ujarnya di Mataram, Selasa. Ia menyebutkan empat