Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Author: Humas Fraksi PKS

Berikan Dukungan Kortas Tipikor Bongkar Korupsi DMO, Habib Aboe: Ini Hajat Hidup Rakyat

Berikan Dukungan Kortas Tipikor Bongkar Korupsi DMO, Habib Aboe: Ini Hajat Hidup Rakyat

 

Jakarta (10/07) — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menyatakan dukungannya terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi terkait kebijakan Domestic Market Obligation (DMO). Menurutnya, perkara tersebut memiliki dampak yang sangat luas karena menyangkut kepentingan masyarakat. “Saya mendukung penuh upaya

BAM DPR RI Serap Aspirasi di Madura, Dorong Kemandirian Garam Nasional

BAM DPR RI Serap Aspirasi di Madura, Dorong Kemandirian Garam Nasional

 

Bangkalan (09/07) — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menyerap aspirasi petani garam di Pulau Madura melalui kegiatan Festival Aspirasi yang difokuskan pada upaya meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat kemandirian garam nasional. Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan bahwa komoditas garam memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional, terutama dalam mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan

Ateng Sutisna: RUU Ketenagalistrikan Harus Hadirkan Listrik Berkeadilan bagi Masyarakat

Ateng Sutisna: RUU Ketenagalistrikan Harus Hadirkan Listrik Berkeadilan bagi Masyarakat

 

Pangkalpinang (09/07) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagalistrikan harus mampu menjamin akses listrik yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, sekaligus mendukung transisi menuju energi bersih tanpa mengabaikan potensi sumber daya energi nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Ateng dalam wawancara dengan TV Parlemen DPR RI usai mengikuti

Meity Rahmatia Minta Pemerintah Pikir Matang Program Komcad Napi Penerima Amnesti

Meity Rahmatia Minta Pemerintah Pikir Matang Program Komcad Napi Penerima Amnesti

 

Jakarta (09/07) — Anggota Komisi XIII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR RI, Meity Rahmatia meminta pemerintah memikirkan dengan matang Komponen Cadangan napi penerima amnesti pada 2026. Ia mengaku mendukung program tersebut, namun harus didesain sesuai kebutuhan eks narapidana ketika kembali ke masyarakat. “Yang dibutuhkan para napi yang bebas ini ketika kembali ke masyarakat

Diresmikan Presiden Prabowo, Komisi XII DPR RI Junaidi Auly: B50 Momentum Kedaulatan Energi Nasional

Diresmikan Presiden Prabowo, Komisi XII DPR RI Junaidi Auly: B50 Momentum Kedaulatan Energi Nasional

 

Jakarta (09/07) — Junaidi Auly selaku Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS mengapresiasi peluncuran program B50 sebagai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor solar, sekaligus mempercepat hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Menurut Junaidi Auly, peluncuran B50 dilaksanakan oleh Presiden Prabowo hari ini mencerminkan komitmen untuk mengoptimalkan potensi

Gamal Albinsaid: RUU Ketenagakerjaan Harus Lindungi Pekerja Platform Digital dan Perkuat Jaminan Sosial

Gamal Albinsaid: RUU Ketenagakerjaan Harus Lindungi Pekerja Platform Digital dan Perkuat Jaminan Sosial

 

Jakarta (09/07) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Gamal Albinsaid, menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan harus mampu menjawab perubahan dunia kerja akibat transformasi digital dengan menghadirkan perlindungan yang lebih kuat bagi pekerja platform digital serta memperkuat sistem jaminan sosial nasional. Hal tersebut disampaikan Gamal dalam sesi diskusi Kelompok Diskusi Terpumpun (FGD) bertajuk Quo

Muh. Haris: RUU Ketenagakerjaan Harus Akhiri Polarisasi Pekerja dan Pengusaha

Muh. Haris: RUU Ketenagakerjaan Harus Akhiri Polarisasi Pekerja dan Pengusaha

 

Jakarta (09/07) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Muh. Haris, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan harus menjadi momentum untuk membangun hubungan industrial yang lebih harmonis antara pekerja dan pengusaha. Menurutnya, regulasi baru harus mampu menghadirkan keseimbangan kepentingan sehingga tercipta iklim kerja yang sehat sekaligus mendukung pertumbuhan industri nasional. Hal tersebut disampaikan

Achmad Ru’yat Dorong RUU Ketenagakerjaan Hadirkan Industri Maju dan Pekerja Sejahtera

Achmad Ru’yat Dorong RUU Ketenagakerjaan Hadirkan Industri Maju dan Pekerja Sejahtera

 

Jakarta (09/07) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Achmad Ru’yat, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan harus mampu mempertemukan kepentingan pekerja dan pengusaha secara berimbang, sehingga melahirkan regulasi yang memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja dan daya saing industri nasional. Hal tersebut disampaikan Ru’yat saat sesi diskusi dalam Kelompok Diskusi Terpumpun

FGD Fraksi PKS, KSPSI MJH Tegaskan RUU Ketenagakerjaan Harus Disusun dengan Partisipasi Publik yang Bermakna

FGD Fraksi PKS, KSPSI MJH Tegaskan RUU Ketenagakerjaan Harus Disusun dengan Partisipasi Publik yang Bermakna

 

Jakarta (09/07) — Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) MJH, Arif Minardi, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan harus dilakukan secara transparan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sejak tahap awal penyusunan draf. Menurutnya, partisipasi publik yang bermakna menjadi syarat utama agar regulasi yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan pekerja maupun dunia usaha.

Soroti Keluhan Jalan Tol, Abdul Hadi Desak Percepatan Aturan SPM dan Tindak Tegas Truk ODOL

Soroti Keluhan Jalan Tol, Abdul Hadi Desak Percepatan Aturan SPM dan Tindak Tegas Truk ODOL

 

Jakarta (09/07) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Hadi, menyoroti keras berbagai keluhan masyarakat terkait standar pelayanan jalan tol di Indonesia. Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB II (Pulau Lombok) ini mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Bina Marga, dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) untuk segera merealisasikan