Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Author: Humas Fraksi PKS

Ecky Awal Mucharam: KEM-PPKF 2027 Harus Menjamin Kesejahteraan Rakyat dan Tata Kelola Anggaran yang Bersih

Ecky Awal Mucharam: KEM-PPKF 2027 Harus Menjamin Kesejahteraan Rakyat dan Tata Kelola Anggaran yang Bersih

 

Jakarta (04/06) — Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam, menyampaikan optimisme terhadap arah Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027 yang telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI. Namun demikian, ia menegaskan pentingnya pengawasan dan tata kelola yang baik agar seluruh kebijakan fiskal

Yanuar Arif: Kasus Dugaan Pungli di Kementerian Imipas Jadi Alarm Perbaikan Integritas Birokrasi

Yanuar Arif: Kasus Dugaan Pungli di Kementerian Imipas Jadi Alarm Perbaikan Integritas Birokrasi

 

Jakarta (04/06) — Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, menyoroti kasus yang tengah menjadi perhatian publik terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi peringatan serius bagi seluruh jajaran birokrasi untuk memperkuat integritas dan menutup celah terjadinya penyimpangan. Pernyataan tersebut disampaikan Yanuar

Jalal Abdul Nasir: Investasi Energi Harus Jadi Motor Penguatan Industri Nasional dan Penciptaan Lapangan Kerja

Jalal Abdul Nasir: Investasi Energi Harus Jadi Motor Penguatan Industri Nasional dan Penciptaan Lapangan Kerja

 

Jakarta (04/06) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Jalal Abdul Nasir, mendorong agar investasi di sektor energi dan sumber daya alam dapat dioptimalkan untuk memperkuat industri manufaktur nasional sekaligus menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Jalal dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (4/6)

Anggaran Promosi Kemenpar Mandek, Komisi VII DPR Pertanyakan Nasib “Event” Daerah

Anggaran Promosi Kemenpar Mandek, Komisi VII DPR Pertanyakan Nasib “Event” Daerah

 

Jakarta (04/06) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Izzuddin Alqassam Kasuba, menyoroti rendahnya realisasi anggaran promosi Kementerian Pariwisata (Kemenpar) pada Semester I Tahun 2026. Kondisi ini dinilai dapat mengancam kelangsungan penyelenggaraan agenda pariwisata di daerah, terutama yang berada di wilayah perbatasan. Hal tersebut disampaikan Izzuddin dalam Rapat Kerja Evaluasi

Saadiah Soroti Krisis Konektivitas dan Keselamatan Transportasi, Masyarakat 3T Jadi Korban

Saadiah Soroti Krisis Konektivitas dan Keselamatan Transportasi, Masyarakat 3T Jadi Korban

 

Jakarta (04/06) — Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, menyoroti berbagai persoalan yang masih membayangi sektor transportasi nasional, mulai dari terganggunya layanan kapal perintis dan Pelni di wilayah kepulauan, mahalnya harga tiket pesawat, rendahnya ketepatan waktu penerbangan, hingga tingginya angka kecelakaan transportasi di Indonesia. Menurut Saadiah, berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa tantangan transportasi nasional

Amin Ak: Revisi UU P2SK Harus Menjadi Momentum Memperkuat Stabilitas, Akuntabilitas, dan Inklusi Keuangan Nasional

Amin Ak: Revisi UU P2SK Harus Menjadi Momentum Memperkuat Stabilitas, Akuntabilitas, dan Inklusi Keuangan Nasional

 

Jakarta (04/06) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, menyambut pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) sebagai langkah penting dalam memperkuat fondasi sistem keuangan nasional di tengah tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. Menurut Amin, perubahan UU P2SK bukan

Apresiasi Pengiriman Minyak Sumur Rakyat, Ateng Sutisna Ingatkan Komitmen Lingkungan dan Keselamatan Diperkuat

Apresiasi Pengiriman Minyak Sumur Rakyat, Ateng Sutisna Ingatkan Komitmen Lingkungan dan Keselamatan Diperkuat

 

Jakarta (04/06) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna mengapresiasi keberhasilan pengiriman perdana minyak mentah hasil sumur rakyat dari Desa Plantungan, Kabupaten Blora, menuju fasilitas pengolahan PT Pertamina. Menurutnya, langkah tersebut menjadi momentum penting dalam transformasi sumur minyak rakyat menuju sistem yang lebih tertib, legal, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Pengiriman

KPK Tangkap Tangan Belasan Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Meity: Contoh Nyata Lemahnya Integritas

KPK Tangkap Tangan Belasan Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Meity: Contoh Nyata Lemahnya Integritas

 

Jakarta (04/06) — Anggota Komisi XIII, Meity Rahmatia menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada sejumlah pejabat di Kantor Imigrasi Jakarta Barat pada Rabu (3/6/2026) kemarin. Menurut politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu, OTT sebanyak 17 pejabat, termasuk Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Ronald Aman Abdullah, sebagai contoh masih lemahnya integritas

Tragedi Gunung Dukono, DPR Kritik Ketimpangan Program Keselamatan Wisata Kemenpar

Tragedi Gunung Dukono, DPR Kritik Ketimpangan Program Keselamatan Wisata Kemenpar

 

Jakarta (04/06) — Anggota Komisi VII DPR RI, Izzuddin Alqassam Kasuba, melontarkan kritik keras terhadap implementasi program keselamatan berwisata Kementerian Pariwisata (Kemenpar). Kritik ini mencuat menyusul insiden tewasnya wisatawan mancanegara akibat erupsi Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara, yang dinilai luput dari mitigasi pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan Izzuddin dalam Rapat Kerja Evaluasi Kinerja

Aher Dukung Penataan Rekrutmen Guru ASN Secara Terukur dan Berkelanjutan

Aher Dukung Penataan Rekrutmen Guru ASN Secara Terukur dan Berkelanjutan

 

Jakarta (04/06) — Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan bahwa rekrutmen guru ASN secara masif tidak bisa dilakukan sembarangan karena harus mempertimbangkan kemampuan fiskal negara dan kebutuhan riil daerah. Hal ini merespons permintaan Komisi X DPR RI terkait penghapusan guru honorer di sekolah negeri yang mulai berlaku pada tahun 2027. Pemerintah saat ini fokus melakukan pemetaan