Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Surahman Hidayat: Sertifikasi Halal Harus Jadi Jalan Naik Kelas UMKM, Bukan Sekadar Kewajiban Administratif

 

Jakarta (29/09) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Surahman Hidayat, mengapresiasi langkah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang mendorong sertifikasi halal sebagai instrumen penguatan UMKM dan perekonomian daerah. Menurut Surahman, sertifikasi halal memiliki dimensi perlindungan konsumen sekaligus pemberdayaan ekonomi. Sertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat citra produk,

Aher: UU Pengaturan Reforma Agraria Perkuat Keadilan Agraria dan Kemakmuran Rakyat

 

Jakarta (29/09) — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengatakan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria menjadi tonggak penting dalam pelaksanaan reforma agraria di Indonesia untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pemerintah berharap, dengan landasan hukum yang semakin kuat, petani gurem, petani penggarap, buruh tani, nelayan tradisional, masyarakat adat, serta kelompok masyarakat rentan dan

e-newsletter PKSParlemen edisi Agustus 2026

 

Salam Adil dan Sejahtera dari Senayan Kepada Rekan dan Sahabat Fraksi PKS, Tetap semangat, sehat, dan bahagia! 🌿 Izinkan kami menyampaikan kabar terkini dari Fraksi PKS DPR RI melalui e-newsletter PKSParlemen edisi Agustus 2026. Silakan dibaca, dibagikan, dan disampaikan lebih luas untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian dan kolaborasinya. Salam

Fasilitas Mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Meity: Kita Minta Imipas Tegas dan Transparan!

 

Jakarta (28/09) — Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Meity Rahmatia, mengatakan mereka telah meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melakukan langkah tegas dan transparan dalam mengusut kehadiran fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong yang menjadi temuan Ombudsman RI beberapa waktu lalu. Hal itu ia ungkapkan usai rapat dengar

Wujudkan Pendidikan Gratis, Fikri Faqih Ajak Pemerintah Sinkronkan Regulasi Lewat Revisi UU Sisdiknas

 

Jakarta (28/09) — Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa alokasi 20 persen anggaran pendidikan dari APBN sangat mencukupi untuk merealisasikan program pendidikan gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, dengan catatan pemerintah tidak boleh diskriminatif dengan hanya memfasilitasi sekolah negeri. Menurut Fikri, pemerintah juga wajib menanggung biaya pendidikan untuk sekolah swasta, setidaknya

DPR: ISPA Anak Meningkat, Respons Karhutla Harus Bergeser ke Pelindungan Kesehatan

 

Jakarta (28/09) — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, meminta pemerintah memperkuat respons kesehatan di tengah meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan pneumonia pada anak di sejumlah wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kementerian Kesehatan mencatat 113.336 kasus ISPA akibat karhutla hingga 9 September 2026, termasuk 26.545 kasus pada balita. Kondisi

Jalal Dorong PHE Percepat Produksi Migas untuk Perkuat Ketahanan Energi

 

Jakarta (28/09) — Upaya meningkatkan produksi minyak dibahas Jalal Abdul Nasir, Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, dalam Forum Diskusi Strategis bersama PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Rabu (23/9/2026). Menurut Jalal, sejumlah lokasi yang berpotensi menambah produksi telah diidentifikasi, tetapi pemanfaatannya masih terkendala pembebasan lahan. Persoalan tersebut diharapkan dapat dijembatani dan didorong penyelesaiannya oleh

Junaidi Auly Dorong Penataan Tambang Lampung Timur, Jangan Berhenti pada Penertiban

 

Jakarta (28/09) — Persoalan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Lampung Timur perlu ditangani secara menyeluruh, tidak hanya melalui penertiban aktivitas di lapangan. Pemerintah perlu membangun satu basis data pertambangan yang akurat, memastikan penegakan hukum menyentuh rantai ekonomi PETI, sekaligus membuka jalur legal bagi pertambangan rakyat yang memenuhi persyaratan. Pandangan tersebut disampaikan Junaidi Auly, Anggota DPR

Kritik Tata Kelola Pemasyarakatan, Yanuar Arif: Tindak Tegas Petugas yang Melakukan Penyelewengan

 

Jakarta (28/09) — Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, mendesak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan, rotasi, mutasi, dan promosi pejabat di lingkungan pemasyarakatan. Desakan tersebut disampaikan Yanuar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Kepala Lapas

Soroti Lapas Cibinong, Yanuar Arif: Usut Tuntas, Jangan Ada yang Ditutup-tutupi

 

Jakarta (28/09) — Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, mendesak pengusutan secara tuntas dan transparan terhadap dugaan pemberian fasilitas khusus di Lapas Kelas IIA Cibinong. Ia menegaskan tidak boleh ada upaya menutupi fakta maupun mengaburkan pihak yang bertanggung jawab. Hal tersebut disampaikan Yanuar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR